Pemkab Harus Rasionalisasi PNS
RADAR JOGJA - GUNUNGKIDUL - Anggaran Gunungkidul 2010 akan tersedot untuk kebutuhan gaji pegawai. Dalam APBD 2010, anggaran belanja langsung dialokasikan sebesar Rp 190 miliar (24 persen). Ini turun sebesar 2,77 persen dari tahun sebelumnya. Selain diakibatkan meningkatnya belanja tidak langsung, juga karena menurunnya Silpa dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, proporsi gaji pegawai dalam APBD Gunungkidul 2010 membuat program pembangunan infrastruktur, termasuk penanggulangan bencana menjadi minim.
Dampak dari minimnya anggaran belanja pembangunan tersebut adalah tak akan adanya pembangunan jalan baru pada tahun 2010 mendatang. Selain itu, infrastruktur yang sifatnya inovatif tak mungkin dibangun. "Ini menjadi keprihatinan kita bersama," ungkap ketua Fraksi PKS Imam Taufik. Dari segi anggaran pada 2010 nanti relatif berat. Padahal, sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan, khususnya bendungan dan irigasi mendesak untuk diperbaiki.
Ia meminta pemkab merasionalisasi jumlah PNS. Rasionalisasi ini diperlukan agar pembiayaan pegawai tidak menjadi beban daerah. Jumlah PNS kabupaten Gunungkidul kini mencapai sekitar 12.000 orang. Dana Alokasi Umum Gunungkidul 2010 sebesar Rp 521 miliar. Dari jumlah terebut, 496 miliar di antaranya habis untuk belanja pegawai. Ia membandingkan dengan Kota Madiun di Jawa Timur. Di kota tersebut, jumlah pegawainya hanya 8.000. Padahal, secara geografis dan tipologi kedaerahan, Gunungkidul tidak berbeda jauh dengan Madiun. Dengan demikian, ada selisih 4.000 pegawai yang juga berimbas pada selisih anggaran. Dengan kondisi ini, Pemkab seharusnya berani melakukan kebijakan baru untuk merasionalisasi jumlah PNS yakni dengan tidak menerima pegawai baru dalam beberapa tahun mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Sunarto mengatakan, jumlah 12 ribu PNS itu merupakan kebutuhan standar pegawai daerah. Jumlah tersebut tidak bisa lagi ditambah dan dikurangi. Menurut dia, konsep minus growth bagi PNS memang merupakan ide baru. Langkah ini dibutuhkan komitmen besar dari pemkab dengan adanya imbangan kualitas serta kelengkapan bagi PNS. Pihaknya mengaku siap jika memang ada komitmen bersama untuk konsep minus growth bagi PNS ini. Namun, menurut dia, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk tenaga Guru, karena untuk tenaga ini Gunungkidul masih kekurangan. (hsa)
Dampak dari minimnya anggaran belanja pembangunan tersebut adalah tak akan adanya pembangunan jalan baru pada tahun 2010 mendatang. Selain itu, infrastruktur yang sifatnya inovatif tak mungkin dibangun. "Ini menjadi keprihatinan kita bersama," ungkap ketua Fraksi PKS Imam Taufik. Dari segi anggaran pada 2010 nanti relatif berat. Padahal, sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan, khususnya bendungan dan irigasi mendesak untuk diperbaiki.
Ia meminta pemkab merasionalisasi jumlah PNS. Rasionalisasi ini diperlukan agar pembiayaan pegawai tidak menjadi beban daerah. Jumlah PNS kabupaten Gunungkidul kini mencapai sekitar 12.000 orang. Dana Alokasi Umum Gunungkidul 2010 sebesar Rp 521 miliar. Dari jumlah terebut, 496 miliar di antaranya habis untuk belanja pegawai. Ia membandingkan dengan Kota Madiun di Jawa Timur. Di kota tersebut, jumlah pegawainya hanya 8.000. Padahal, secara geografis dan tipologi kedaerahan, Gunungkidul tidak berbeda jauh dengan Madiun. Dengan demikian, ada selisih 4.000 pegawai yang juga berimbas pada selisih anggaran. Dengan kondisi ini, Pemkab seharusnya berani melakukan kebijakan baru untuk merasionalisasi jumlah PNS yakni dengan tidak menerima pegawai baru dalam beberapa tahun mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Sunarto mengatakan, jumlah 12 ribu PNS itu merupakan kebutuhan standar pegawai daerah. Jumlah tersebut tidak bisa lagi ditambah dan dikurangi. Menurut dia, konsep minus growth bagi PNS memang merupakan ide baru. Langkah ini dibutuhkan komitmen besar dari pemkab dengan adanya imbangan kualitas serta kelengkapan bagi PNS. Pihaknya mengaku siap jika memang ada komitmen bersama untuk konsep minus growth bagi PNS ini. Namun, menurut dia, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk tenaga Guru, karena untuk tenaga ini Gunungkidul masih kekurangan. (hsa)
Komentar
Posting Komentar