Sedang Rekrut CPNS, Minta Rasionalisasi PNS
GUNUNGKIDUL - Di tengah berlangsungnya perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS), permintaan nyeleneh dilontarkan dari gedung dewan, yakni permintaan adanya rasionlaisasi PNS. Pada hal, perekrutan CPNS sudah sesuai aturan dan ada standarisasinya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Gunungkidul Imam Taufik mengatakan,
rasionalisasi itu sangat diperlukan agar pembiayaan pegawai tidak menjadi beban daerah. Dikatakan, Dana Alokasi Umum Gunungkidul 2010 sebesar Rp 521 miliar. Dari jumlah terebut, Rp 496 miliar di antaranya habis untuk belanja pegawai.
Ia membandingkan dengan Kota Madiun di Jawa Timur. Di kota tersebut, jumlah pegawainya hanya 8.000. Padahal, secara geografis dan tipologi kedaerahan, Gunungkidul tidak berbeda jauh dengan Madiun.
Dengan demikian, ada selisih 4.000 pegawai yang juga berimbas pada selisih anggaran. "Dengan kondisi ini, Pemkab seharusnya berani melakukan kebijakan baru untuk merasionalisasi jumlah PNS yakni dengan tidak menerima pegawai baru dalam beberapa tahun mendatang," tuturnya.
Secara terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Sunarto mengatakan, jumlah PNS sebanyak 12 ribu itu merupakan kebutuhan standar pegawai daerah. "Jumlah tersebut tidak bisa lagi ditambah dan dikurangi," ujarnya.
Menurut dia, konsep minus growth bagi PNS, memang merupakan ide baru. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen besar semua pihak. "Kami siap saja jika memang ada komitmen bersama untuk konsep minus growth bagi PNS ini," uajrnya. Namun, menurut dia, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk tenaga guru, karena untuk tenaga ini Gunungkidul masih kekurangan. (hsa)
Ketua Fraksi PKS DPRD Gunungkidul Imam Taufik mengatakan,
rasionalisasi itu sangat diperlukan agar pembiayaan pegawai tidak menjadi beban daerah. Dikatakan, Dana Alokasi Umum Gunungkidul 2010 sebesar Rp 521 miliar. Dari jumlah terebut, Rp 496 miliar di antaranya habis untuk belanja pegawai.
Ia membandingkan dengan Kota Madiun di Jawa Timur. Di kota tersebut, jumlah pegawainya hanya 8.000. Padahal, secara geografis dan tipologi kedaerahan, Gunungkidul tidak berbeda jauh dengan Madiun.
Dengan demikian, ada selisih 4.000 pegawai yang juga berimbas pada selisih anggaran. "Dengan kondisi ini, Pemkab seharusnya berani melakukan kebijakan baru untuk merasionalisasi jumlah PNS yakni dengan tidak menerima pegawai baru dalam beberapa tahun mendatang," tuturnya.
Secara terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Sunarto mengatakan, jumlah PNS sebanyak 12 ribu itu merupakan kebutuhan standar pegawai daerah. "Jumlah tersebut tidak bisa lagi ditambah dan dikurangi," ujarnya.
Menurut dia, konsep minus growth bagi PNS, memang merupakan ide baru. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen besar semua pihak. "Kami siap saja jika memang ada komitmen bersama untuk konsep minus growth bagi PNS ini," uajrnya. Namun, menurut dia, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk tenaga guru, karena untuk tenaga ini Gunungkidul masih kekurangan. (hsa)
Komentar
Posting Komentar