Stasiun Radio Menjamur, Frekuesi Tumpangtindih
KULONPROGO - Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini pertumbuhan stasiun radio di Kulonprogo, begitu pesat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih frekuensi radio. Ironisnya, tak sedikit pula stasiun radio yang belum memeiliki izin. Sehingga perlu ditertibkan.
Ketua Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) Mardiyono mengatakan, di Kulonprogo, terdapat banyak radio komunitas yang belum jelas dan tak memiliki izin. Sehingga terkadang terjadi tumpang tindih frekuensi radio.
Menurutnya, sesuai aturan untuk radio komunitas berada pada frekuensi 107.7 sampai 107.9 dengan jarak pancar di bawah 2,5 kilometer. Namun yang terjadi di lapangan, beberapa radio komunitas ini sering menggunakan frekuensi di luar ketentuan. "Agar tidak ada gesekan, memang diperlukan penertiban. Sebab masih ada yang menggunakan frekuensi di luar yang sudah ditentukan," tandasnya.
Di Kulonprogo, baru ada dua radio komunitas yang sudah mengajukan proses perizinan yakni radio komunitas Suara Desa di Kecamatan Galur dan Murakabi di Kecamatan Kokap.
Mardiyono mengharapkan adanya koordinasi antar pengelola radio komunitas, sehingga gesekan kanal ataupun tumpang tindih frekuensi bisa terhindari. Selain itu, diharapkan adanya perhatian dari pemerintah agar melakukan tindakan tegas karena hal tersebut juga merugikan negara.
Pengelola radio komunikasi Suara Pasar Riyadi mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin dari Bupati Kulonprogo. Kendati begitu, dirinya juga berharap kepada pengelola radio komunitas yang lain untuk patuh atas aturan yang ada agar terjaga situasi yang kondusif. Apalagi, tujuan dari radio komunitas ini sebagai sarana informasi dan merekatkan hubungan antar warga.
"Jangan sampai ada gesekan antar pengelola radio, baik itu radio komunitas maupun radio komersil. Jika memang penertiban itu diperlukan, silakan saja dilakukan asal sesuai dengan aturan juga," terangnya.(ila)
Ketua Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) Mardiyono mengatakan, di Kulonprogo, terdapat banyak radio komunitas yang belum jelas dan tak memiliki izin. Sehingga terkadang terjadi tumpang tindih frekuensi radio.
Menurutnya, sesuai aturan untuk radio komunitas berada pada frekuensi 107.7 sampai 107.9 dengan jarak pancar di bawah 2,5 kilometer. Namun yang terjadi di lapangan, beberapa radio komunitas ini sering menggunakan frekuensi di luar ketentuan. "Agar tidak ada gesekan, memang diperlukan penertiban. Sebab masih ada yang menggunakan frekuensi di luar yang sudah ditentukan," tandasnya.
Di Kulonprogo, baru ada dua radio komunitas yang sudah mengajukan proses perizinan yakni radio komunitas Suara Desa di Kecamatan Galur dan Murakabi di Kecamatan Kokap.
Mardiyono mengharapkan adanya koordinasi antar pengelola radio komunitas, sehingga gesekan kanal ataupun tumpang tindih frekuensi bisa terhindari. Selain itu, diharapkan adanya perhatian dari pemerintah agar melakukan tindakan tegas karena hal tersebut juga merugikan negara.
Pengelola radio komunikasi Suara Pasar Riyadi mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin dari Bupati Kulonprogo. Kendati begitu, dirinya juga berharap kepada pengelola radio komunitas yang lain untuk patuh atas aturan yang ada agar terjaga situasi yang kondusif. Apalagi, tujuan dari radio komunitas ini sebagai sarana informasi dan merekatkan hubungan antar warga.
"Jangan sampai ada gesekan antar pengelola radio, baik itu radio komunitas maupun radio komersil. Jika memang penertiban itu diperlukan, silakan saja dilakukan asal sesuai dengan aturan juga," terangnya.(ila)
Komentar
Posting Komentar