|

UU Pornografi Dinilai Mubazir

YOGYA (KRjogja.com) - Undang-undang (UU) nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dinilai tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Pemberlakuannya justru dianggap kontraproduktif bagi upaya untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta sarat dengan masalah dan pertikaian.

"Ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan dan teori legislative drafting, tidak jelas posisi UU ini jika diukur dari tujuan negara kesejahteraan dan masalah apa yang mau diselesaikan dari UU tersebut," ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga menjadi konsultan legal drafting pada LGSP-USAID, Dr. W. Riawan Tjandra, SH, dalam seminar nasional Legal Drafting Teori dan Praktek di auditorium Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rabu (18/11).

Dirinya berpendapat, disahkannya UU pornografi tersebut menunjukkan gagalnya demokrasi permusyawaratan yang sebenarnya menjadi modal sosial yang penting dalam negeri kerakyatan. Hal tersebut terlihat dari penolakan 2 fraksi di DPR (PDIP dan PDS) menjelang pengesahannya.

"UU yang baik seharusnya dihasilkan dari sebuah proses demokrasi permusyawaratan yang memberikan kesan adanya demokrasi substanti dalam proses legislasi. Pro kontra atas UU tersebut tidak dikelola dengan baik tetapi justru diselesaikan dengan cara tirani kekuasaan. Proses pembentukan hukum menjadi tidak demokratis manakala pengakomodasian nilai dan kepentingan masyarakat yang beragam didominasi oleh pihak-pihak yang kuat saja," katanya.

Menurutnya, UU pornografi juga merupakan bukti dari lemahnya wawasan antropologi di tubuh DPR-RI sebagai lembaga legislatif. Dalam UU tersebut, perbedaan pandangan kultural dalam NKRI dianggap cukup diselesaikan dengan pasal perkecualian. Padahal ini akan menjadikan sebagian culture area yang tidak bisa menerima UU tersebut akan diletakkan pada posisi yang dibedakan.

"Selain itu ditinjau dari asas pembentukan dan materi dalam UU tersebut sangatlah mengherankan jika bisa lolos sebagai suatu rancangan UU dan program legislasi nasional (Prolegnas) sebelumnya. Adanya pembangkangan daerah terhadap pengesahan UU pornografi jelas menunjukkan bahwa proses pembentukannya melanggar asas 'dapat dilaksanakan' yang menjadi syarat utama dalam setiap kebijakan pembuat UU," tandasnya. (Ran)

Posted by Wawan Kurniawan on 13.55. Filed under , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels

Recently Added

Recently Commented