Wow, KONI DIY Beri Gelar Atlet Murtad
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DI Yogyakarta akan memberi gelar murtad pada atlet Yogyakarta yang berpindah ke lain daerah dan gelar haram, baik bagi pelatih maupun atlet yang kembali ke Yogyakarta setelah pindah ke lain daerah. Gelar murtad dan haram ini diharap bisa meredam fenomena perpindahan atlet dan pelatih DIY ke daerah lain.
Ketua Umum KONI DIY GBPH Prabukusumo mengatakan, tingginya tingkat perpindahan atlet keluar daerah masih menjadi masalah untuk bidang olahraga di DIY. "Perpindahan dari DIY cukup tinggi. Tahun ini ada sekitar 30 atlet dan pelatih yang pindah ke luar daerah," ujarnya di sela-sela kunjungannya ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2009 di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, Jumat (6/11).
Menurut Prabukusumo, perpindahan ini tidak lepas dari masih minimnya dana pemerintah untuk bidang olahraga. Sebagian besar atlet dan pelatih tersebut pindah ke luar Jawa karena tergiur tawaran bayaran yang lebih besar. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan KONI DIY yang kurang berpihak pada atlet dengan peringkat di luar lima besar.
Prabukusumo mengatakan, perpindahan atlet dan pelatih sangat merugikan olahraga di DIY. Hal ini juga berdampak pada rendahnya prestasi DIY di sejumlah ajang nasional selama ini. "Selama ini kita yang membina mereka dengan biaya yang tidak sedikit. Saat sudah jadi, mereka justru membela daerah lain," ujarnya.
Gelar murtad dan haram diharap bisa menimbulkan rasa malu, baik bagi para atlet maupun pelatih yang pindah ke luar daerah tanpa izin sehingga kepindahan bisa diantisipasi. Foto, nama, dan alamat atlet serta pelatih yang memperoleh gelar tersebut nantinya akan dipasang, baik di kantor KONI maupun gedung-gedung olahraga di DIY.
"Para pengelola klub olahraga juga dilarang untuk menerima pelatih dan atlet bergelar haram, yaitu pelatih dan atlet yang telah pindah ke luar DIY tanpa izin, tetapi kembali. Bantuan akan dihentikan bagi klub yang melanggarnya," ujar Prabukusumo.
Pelatih Tolu Tenis Club (TTC) Tolu Setiawan berharap, pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar pada klub-klub olahraga. Dalam beberapa pertandingan daerah, pengurus klub terpaksa menalangi biaya pengeluaran untuk mengirimkan para atletnya. "Misalnya di Popnas X ini. Sejauh ini kami belum menerima uang pembinaan," katanya.
IRE
Editor: made
Ketua Umum KONI DIY GBPH Prabukusumo mengatakan, tingginya tingkat perpindahan atlet keluar daerah masih menjadi masalah untuk bidang olahraga di DIY. "Perpindahan dari DIY cukup tinggi. Tahun ini ada sekitar 30 atlet dan pelatih yang pindah ke luar daerah," ujarnya di sela-sela kunjungannya ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2009 di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, Jumat (6/11).
Menurut Prabukusumo, perpindahan ini tidak lepas dari masih minimnya dana pemerintah untuk bidang olahraga. Sebagian besar atlet dan pelatih tersebut pindah ke luar Jawa karena tergiur tawaran bayaran yang lebih besar. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan KONI DIY yang kurang berpihak pada atlet dengan peringkat di luar lima besar.
Prabukusumo mengatakan, perpindahan atlet dan pelatih sangat merugikan olahraga di DIY. Hal ini juga berdampak pada rendahnya prestasi DIY di sejumlah ajang nasional selama ini. "Selama ini kita yang membina mereka dengan biaya yang tidak sedikit. Saat sudah jadi, mereka justru membela daerah lain," ujarnya.
Gelar murtad dan haram diharap bisa menimbulkan rasa malu, baik bagi para atlet maupun pelatih yang pindah ke luar daerah tanpa izin sehingga kepindahan bisa diantisipasi. Foto, nama, dan alamat atlet serta pelatih yang memperoleh gelar tersebut nantinya akan dipasang, baik di kantor KONI maupun gedung-gedung olahraga di DIY.
"Para pengelola klub olahraga juga dilarang untuk menerima pelatih dan atlet bergelar haram, yaitu pelatih dan atlet yang telah pindah ke luar DIY tanpa izin, tetapi kembali. Bantuan akan dihentikan bagi klub yang melanggarnya," ujar Prabukusumo.
Pelatih Tolu Tenis Club (TTC) Tolu Setiawan berharap, pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar pada klub-klub olahraga. Dalam beberapa pertandingan daerah, pengurus klub terpaksa menalangi biaya pengeluaran untuk mengirimkan para atletnya. "Misalnya di Popnas X ini. Sejauh ini kami belum menerima uang pembinaan," katanya.
IRE
Editor: made
Komentar
Posting Komentar