DIY Bentuk Timsus
HARIAN JOGJA: Pemprov DIY akan membentuk tim khusus (Timsus) untuk mengkaji dan menganalisa imbas pemberlakuan ASEAN China Free Trade Area (AC FTA) Langkah tersebut dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) DIY untuk melindungi sektor UMKM dari serbuan produk China yang masuk ke pasar lokal.
Pembentukan tim ini disampaikan oleh Plt KepalaDisperindagkoptan DIY, Astungkoro saat beraudiensi dengan anggota DPRD DIY, Selasa (12/1). Dia berharap dengan adanya tim itu dapat diketahui sektor usaha apa saja yang akan terkena dampak buruk akibat gempuran produkproduk China.
Menurut dia, produk China dengan komoditas yang dihasilkan oleh UMKM di DIY berbeda. UMKM DIY, lebih didominasi dengan produk jasa, pertanian, dan kerajinan. Namun, Astungkoro mengakui ada komoditas China yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, yakni buah jeruk berbagai jenis, dan alat gunting kuku.
Kendati begitu komoditas tersebut tidak memberikan pengaruh besar terhadap petani ataupun perajin lantaran di DIY tidak banyak menghasilkan jeruk dan alat gunting kuku. “Beda halnya jika ada salak China dan batik, mungkin dapat berpengaruh signifi kan,” katanya.
Atas dasar itu, dia berpendapat meluapnya produk- produk China belum berpotensi memberikan pengaruh signifi kan terhadap UMKM, terlebih ekspor di DIY masih cukup tinggi, yakni mengalami surplus hingga US$80 juta.
Namun Astungkoro mengatakan pihaknya tetap akan melakukan antisipasi riil dan psikologis untuk mengurangi risiko terpuruknya UMKM. Antisipasi riil itu adalah dengan memastikan bahwa produk DIY tidak akan kalah saing.
Sedang secara psikologis, pihaknya bakal menggiatkan kampanye-kampanye cinta produk dalam negeri. Anggota DPRD DIY, Bertha Cahyani Hastari meminta agar Disperindagkop tidak main- main dalam permasalahan ini. Dia menilai gelisahnya para UMKM sangat wajar, karena China terkenal dengan negara plagiat produk.
Turunkan suku bunga Dalam pernyataan sikapnya atas AC-FTA yang disampaikan belum lama ini, Komunitas UMKM DIY menuntut diciptakannya model pembiayaan khusus UMKM yang mudah diakses, dengan syarat ringan dan berbunga murah. Ketua Asosiasi Pertekstilan (API) DIY Jadin C Djamaludin bahkan sempat meminta dilakukan reformasi atau perombakan atas sistem perbankan nasional yang tidak memihak.
“Di China suku bunga di bawah 5%, bahkan untuk industri hanya 1%. Tapi kita masih bertahan di belasan persen,” tegasnya. Operations Manager Panin Bank Jogja, Susidarto mengungkapkan, sebenarnya salah satu komponen yang cukup berpengaruh pada pembentukan suku bunga kredit adalah keuntungan yang disepakati pemegang saham. “Kalaupun harus dilakukan standardisasi lebih baik ke margin (nett interest margin) bukan pada suku bunga kredit,” jelasnya.
Hal itulah yang menyebabkan meski telah ada kesepakatan suku bunga deposito (8%) namun suku bunga kredit masih tinggi. Menurut dia saat ini masih banyak yang ambil NIM sampai 6% atau 7%, padahal sebenarnya 4% saja cukup, tidak efi sien ini. “Padahal bank sekelas BCA saja, FBI baru sekitar 30%, 70% IBI. Memang masih banyak yang mengandalkan pada kredit sebagai pemasukan,” timpal dia.
Ia juga menilai saat ini masih banyak perbankan yang tidak efektif karena BOPO (perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional) masih di kisaran 100%. “Pembiayaan yang terlihat dari LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan Jogja nampaknya juga baru sekitar 65%, tapi ada juga yang sudah di atas 85%,” katanya.
Sementara itu Ketua Perbarindo (Persatuan BPR Indonesia) DIY, Teddy Alamsyah menjelaskan, dibukanya era AC-FTA kemungkinan akan berdampak pada industri seperti tekstil dan mass product lainnya. “Jadi kalau dilihat sebenarnya banyak industri besar seperti tekstil besar yang akan kena.
Itu wilayahnya bank umum (karena mereka mengambil kredit dari bank umum), kalau BPR tentu lebih banyak main di kelas menengah ke bawah, Jogja kan bukan pusat industri besar, itu tidak masuk portofolio BPR,” ujar dia. (Andreas Tri Pamungkas dan Galih Kurniawan)
Pembentukan tim ini disampaikan oleh Plt KepalaDisperindagkoptan DIY, Astungkoro saat beraudiensi dengan anggota DPRD DIY, Selasa (12/1). Dia berharap dengan adanya tim itu dapat diketahui sektor usaha apa saja yang akan terkena dampak buruk akibat gempuran produkproduk China.
Menurut dia, produk China dengan komoditas yang dihasilkan oleh UMKM di DIY berbeda. UMKM DIY, lebih didominasi dengan produk jasa, pertanian, dan kerajinan. Namun, Astungkoro mengakui ada komoditas China yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, yakni buah jeruk berbagai jenis, dan alat gunting kuku.
Kendati begitu komoditas tersebut tidak memberikan pengaruh besar terhadap petani ataupun perajin lantaran di DIY tidak banyak menghasilkan jeruk dan alat gunting kuku. “Beda halnya jika ada salak China dan batik, mungkin dapat berpengaruh signifi kan,” katanya.
Atas dasar itu, dia berpendapat meluapnya produk- produk China belum berpotensi memberikan pengaruh signifi kan terhadap UMKM, terlebih ekspor di DIY masih cukup tinggi, yakni mengalami surplus hingga US$80 juta.
Namun Astungkoro mengatakan pihaknya tetap akan melakukan antisipasi riil dan psikologis untuk mengurangi risiko terpuruknya UMKM. Antisipasi riil itu adalah dengan memastikan bahwa produk DIY tidak akan kalah saing.
Sedang secara psikologis, pihaknya bakal menggiatkan kampanye-kampanye cinta produk dalam negeri. Anggota DPRD DIY, Bertha Cahyani Hastari meminta agar Disperindagkop tidak main- main dalam permasalahan ini. Dia menilai gelisahnya para UMKM sangat wajar, karena China terkenal dengan negara plagiat produk.
Turunkan suku bunga Dalam pernyataan sikapnya atas AC-FTA yang disampaikan belum lama ini, Komunitas UMKM DIY menuntut diciptakannya model pembiayaan khusus UMKM yang mudah diakses, dengan syarat ringan dan berbunga murah. Ketua Asosiasi Pertekstilan (API) DIY Jadin C Djamaludin bahkan sempat meminta dilakukan reformasi atau perombakan atas sistem perbankan nasional yang tidak memihak.
“Di China suku bunga di bawah 5%, bahkan untuk industri hanya 1%. Tapi kita masih bertahan di belasan persen,” tegasnya. Operations Manager Panin Bank Jogja, Susidarto mengungkapkan, sebenarnya salah satu komponen yang cukup berpengaruh pada pembentukan suku bunga kredit adalah keuntungan yang disepakati pemegang saham. “Kalaupun harus dilakukan standardisasi lebih baik ke margin (nett interest margin) bukan pada suku bunga kredit,” jelasnya.
Hal itulah yang menyebabkan meski telah ada kesepakatan suku bunga deposito (8%) namun suku bunga kredit masih tinggi. Menurut dia saat ini masih banyak yang ambil NIM sampai 6% atau 7%, padahal sebenarnya 4% saja cukup, tidak efi sien ini. “Padahal bank sekelas BCA saja, FBI baru sekitar 30%, 70% IBI. Memang masih banyak yang mengandalkan pada kredit sebagai pemasukan,” timpal dia.
Ia juga menilai saat ini masih banyak perbankan yang tidak efektif karena BOPO (perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional) masih di kisaran 100%. “Pembiayaan yang terlihat dari LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan Jogja nampaknya juga baru sekitar 65%, tapi ada juga yang sudah di atas 85%,” katanya.
Sementara itu Ketua Perbarindo (Persatuan BPR Indonesia) DIY, Teddy Alamsyah menjelaskan, dibukanya era AC-FTA kemungkinan akan berdampak pada industri seperti tekstil dan mass product lainnya. “Jadi kalau dilihat sebenarnya banyak industri besar seperti tekstil besar yang akan kena.
Itu wilayahnya bank umum (karena mereka mengambil kredit dari bank umum), kalau BPR tentu lebih banyak main di kelas menengah ke bawah, Jogja kan bukan pusat industri besar, itu tidak masuk portofolio BPR,” ujar dia. (Andreas Tri Pamungkas dan Galih Kurniawan)
Komentar
Posting Komentar