Libur Panjang, Jogja Padat
HARIAN JOGJA: Libur Tahun Baru dan long weekend membuat jalan-jalan utama Kota Jogja hari ini (2/1) padat kendaraan, terutama dengan plat luar kota. Titik kemacetan di sejumlah ruas jalan juga tak bisa dihindari.
Kepadatan lalu lintas terjadi di sekitar perempatan Tugu Jogja dan sepanjang Jalan Mangkubumi. Sedangkan kemacetan terjadi di sekitar Jembatan Kewek menuju arah parkir bus wisata Jalan Abu Bakar Ali.
Di Jalan Malioboro dan Jalan Mataram, arus lalu lintas padat merayap. Volume kendaraan didominasi oleh mobil dan juga bus pariwisata. (Harian Jogja/Maya Herawati)
-----
APBD Defisit Rp153,3 Miliar
HARIAN JOGJA - DANUREJAN: Fraksi-fraksi akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai defi sit Rp153,3 miliar. Dalam APBD 2010 tersebut total belanja yang disetujui sebesar Rp1,394 triliun dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,241 triliun. Selain bantuan untuk Pilkada di tiga kabupaten sebesar Rp10,5 miliar, sejumlah fraksi juga menyetuji peningkatan pembiayaan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos).
Dana Jamkesos meningkat menjadi Rp35 miliar, dari usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya senilai Rp25 miliar. “Kami sangat mendukung dan merekomendasikan agar peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin,” ujar Ketua Fraksi PAN, Istianah ZA. Menurut dia, peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan dalam memberikan pelayanan bagi warga yang tidak masuk dalam kategori miskin yang tidak memiliki kemampuan yang memadai.
Arif Budiono, juru bicara Fraksi PKS, meminta agar seluruh jaminan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jamkesos, ataupun Jamkesda dapat dikelola secara terpadu oleh provinsi. “Untuk itu, kami minta agar segera dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota. Selain itu,juga perlu ada peraturan daerah, sebagai payung hukum dalam pengelolaan jaminan kesehatan secara terpadu tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Bosda dan GTT dianggarkan sebesar Rp75,5 miliar. Fraksi- fraksi berharap agar GTT/PTT dapat mendapatkan kenaikan intensif sebesar Rp150.000, dari sebelumnya hanya Rp100.000. Dengan nilai pendapatan sebesar Rp1,241 triluin, FPAN mendorong untuk dilakukan elaborasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Karena dari struktur pendapatan yang direncanakan belum terlihat adanya perubahan yang berarti dari sumber- sumber PAD. Mayoritas PAD masih disumbang oleh pajak daerah yang didominasi berasal dari pajak kendaraan bermotor dan berdampak pada tingginya pencemaran,” ujar juru bicara FPAN, Gunawan. (Andreas Tri Pamungkas)
Kepadatan lalu lintas terjadi di sekitar perempatan Tugu Jogja dan sepanjang Jalan Mangkubumi. Sedangkan kemacetan terjadi di sekitar Jembatan Kewek menuju arah parkir bus wisata Jalan Abu Bakar Ali.
Di Jalan Malioboro dan Jalan Mataram, arus lalu lintas padat merayap. Volume kendaraan didominasi oleh mobil dan juga bus pariwisata. (Harian Jogja/Maya Herawati)
-----
APBD Defisit Rp153,3 Miliar
HARIAN JOGJA - DANUREJAN: Fraksi-fraksi akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai defi sit Rp153,3 miliar. Dalam APBD 2010 tersebut total belanja yang disetujui sebesar Rp1,394 triliun dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,241 triliun. Selain bantuan untuk Pilkada di tiga kabupaten sebesar Rp10,5 miliar, sejumlah fraksi juga menyetuji peningkatan pembiayaan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos).
Dana Jamkesos meningkat menjadi Rp35 miliar, dari usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya senilai Rp25 miliar. “Kami sangat mendukung dan merekomendasikan agar peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin,” ujar Ketua Fraksi PAN, Istianah ZA. Menurut dia, peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan dalam memberikan pelayanan bagi warga yang tidak masuk dalam kategori miskin yang tidak memiliki kemampuan yang memadai.
Arif Budiono, juru bicara Fraksi PKS, meminta agar seluruh jaminan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jamkesos, ataupun Jamkesda dapat dikelola secara terpadu oleh provinsi. “Untuk itu, kami minta agar segera dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota. Selain itu,juga perlu ada peraturan daerah, sebagai payung hukum dalam pengelolaan jaminan kesehatan secara terpadu tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Bosda dan GTT dianggarkan sebesar Rp75,5 miliar. Fraksi- fraksi berharap agar GTT/PTT dapat mendapatkan kenaikan intensif sebesar Rp150.000, dari sebelumnya hanya Rp100.000. Dengan nilai pendapatan sebesar Rp1,241 triluin, FPAN mendorong untuk dilakukan elaborasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Karena dari struktur pendapatan yang direncanakan belum terlihat adanya perubahan yang berarti dari sumber- sumber PAD. Mayoritas PAD masih disumbang oleh pajak daerah yang didominasi berasal dari pajak kendaraan bermotor dan berdampak pada tingginya pencemaran,” ujar juru bicara FPAN, Gunawan. (Andreas Tri Pamungkas)
Komentar
Posting Komentar