SPP Sekolah Swasta dibedakan
HARIAN JOGJA: Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) 2010 bagi SD dan SMP swasta di Jogja akan dinaikkan. Sebagai imbas kenaikan Bosda ini, Dinas Pendidikan Kota Jogja mengimbau sekolah swasta untuk membedakan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa dalam kota dan luar kota.
Berdasarkan data Disdik Kota Jogja, dana Bosda swasta 2010 sebesar Rp4 miliar, meningkat dari tahun lalu Rp3,2 miliar. Alokasi Bosda swasta tersebut, untuk SD dari Rp75.000/siswa dalam kota/tahun menjadi Rp100.000/siswa dalam kota/tahun. Sedangkan untuk SMP, dari Rp150.000/siswa dalam kota/tahun menjadi Rp200.000/siswa dalam kota/tahun. “Kenaikan Bosda ini sebagai bentuk perhatian Disdik Kota untuk meringankan beban operasional sekolah swasta.
Dengan kenaikan ini pula kami harap, akan terjadi peningkatan mutu di sekolah swasta,” tandas Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja, Budi Santoso Asrori, Jumat (22/1). Lebih lanjut Budi mengatakan, kenaikan Bosda pada sekolah swasta ini seharusnya akan berdampak pada pembiayaan pendidikan siswa khususnya yang berasal dari dalam kota. Seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, katanya, setelah diberikan pada sekolah negeri, sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan.
Begitu halnya dengan bantuan Bosda ini, yang kemudian bisa mengubah kebijakan pembiayaan di sekolah swasta. Sekolah swasta, katanya, perlu membedakan SPP bagi siswa dalam kota dan luar kota. Setelah mendapatkan Bosda, siswa dalam kota berhak untuk membayar biaya pendidikan lebih rendah dibandingkan siswa luar kota. Karena, biaya pendidikan siswa dalam kota sudah ditanggung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Paling tidak ada selisih pembayaran SPP antara siswa dalam kota dan luar kota. Minimal Rp10.000, lah. Namun selisih itu tergantung dengan kondisi di sekolah swasta masing-masing,” papar Budi. Budi mengaku, sejak dikucurkannya Bosda swasta ini, belum ada perbedaan yang kentara terkait SPP siswa. Dirinya pun mengatakan, jika saat ini Disdik akan mengevaluasi pembiayaan SPP di semua sekolah swasta.
Katanya, bahan evaluasi ini akan dijadikan acuan untuk menentukan besaran SPP siswa dalam kota dan luar kota khususnya di sekolah swasta. Sementara itu, kenaikan Bosda swasta ini tidak dibarengi dengan kenaikan Bosda sekolah negeri untuk jenjang yang sama. Katanya, kenaikan untuk Bosda negeri masih akan dibahas dalam mata anggaran tahun berikutnya. “Berdasarkan evaluasi Disdik, sekolah swasta yang lebih membutuhkan untuk peningkatan bantuan operasional sekolah,” paparnya.
Sementara itu, kenaikan Bosda swasta ini didukung sepenuhnya oleh pihak legislatif Kota Jogja. Malahan, pada 2011 mendatang, Bosda sekolah negeri dan swasta akan disamakan. Ketua Komisi D Kota Jogja, Sujanarko menilai, keberadaan Bosda di sekolah swasta belum cukup untuk membantu kebutuhan operasional mereka. Pasalnya, masih banyak sekolah swasta yang masih tinggi dalam menerapkan besarnya pungutan kepada siswanya. Keinginan Pemkot untuk melakukan penyamarataan ini, seharusnya harus disikapi oleh yayasan swasta untuk kemudian mengambil kebijakan dalam memberlakukan pungutan pada siswa.” (ole)
Berdasarkan data Disdik Kota Jogja, dana Bosda swasta 2010 sebesar Rp4 miliar, meningkat dari tahun lalu Rp3,2 miliar. Alokasi Bosda swasta tersebut, untuk SD dari Rp75.000/siswa dalam kota/tahun menjadi Rp100.000/siswa dalam kota/tahun. Sedangkan untuk SMP, dari Rp150.000/siswa dalam kota/tahun menjadi Rp200.000/siswa dalam kota/tahun. “Kenaikan Bosda ini sebagai bentuk perhatian Disdik Kota untuk meringankan beban operasional sekolah swasta.
Dengan kenaikan ini pula kami harap, akan terjadi peningkatan mutu di sekolah swasta,” tandas Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja, Budi Santoso Asrori, Jumat (22/1). Lebih lanjut Budi mengatakan, kenaikan Bosda pada sekolah swasta ini seharusnya akan berdampak pada pembiayaan pendidikan siswa khususnya yang berasal dari dalam kota. Seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, katanya, setelah diberikan pada sekolah negeri, sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan.
Begitu halnya dengan bantuan Bosda ini, yang kemudian bisa mengubah kebijakan pembiayaan di sekolah swasta. Sekolah swasta, katanya, perlu membedakan SPP bagi siswa dalam kota dan luar kota. Setelah mendapatkan Bosda, siswa dalam kota berhak untuk membayar biaya pendidikan lebih rendah dibandingkan siswa luar kota. Karena, biaya pendidikan siswa dalam kota sudah ditanggung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Paling tidak ada selisih pembayaran SPP antara siswa dalam kota dan luar kota. Minimal Rp10.000, lah. Namun selisih itu tergantung dengan kondisi di sekolah swasta masing-masing,” papar Budi. Budi mengaku, sejak dikucurkannya Bosda swasta ini, belum ada perbedaan yang kentara terkait SPP siswa. Dirinya pun mengatakan, jika saat ini Disdik akan mengevaluasi pembiayaan SPP di semua sekolah swasta.
Katanya, bahan evaluasi ini akan dijadikan acuan untuk menentukan besaran SPP siswa dalam kota dan luar kota khususnya di sekolah swasta. Sementara itu, kenaikan Bosda swasta ini tidak dibarengi dengan kenaikan Bosda sekolah negeri untuk jenjang yang sama. Katanya, kenaikan untuk Bosda negeri masih akan dibahas dalam mata anggaran tahun berikutnya. “Berdasarkan evaluasi Disdik, sekolah swasta yang lebih membutuhkan untuk peningkatan bantuan operasional sekolah,” paparnya.
Sementara itu, kenaikan Bosda swasta ini didukung sepenuhnya oleh pihak legislatif Kota Jogja. Malahan, pada 2011 mendatang, Bosda sekolah negeri dan swasta akan disamakan. Ketua Komisi D Kota Jogja, Sujanarko menilai, keberadaan Bosda di sekolah swasta belum cukup untuk membantu kebutuhan operasional mereka. Pasalnya, masih banyak sekolah swasta yang masih tinggi dalam menerapkan besarnya pungutan kepada siswanya. Keinginan Pemkot untuk melakukan penyamarataan ini, seharusnya harus disikapi oleh yayasan swasta untuk kemudian mengambil kebijakan dalam memberlakukan pungutan pada siswa.” (ole)
Komentar
Posting Komentar