KAMMI : Pansus Lamban Tangani Century
YOGYA (KRjogja.com) - Puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DIY, menggelar aksi di depan kantor DPRD DIY, Kamis (4/1). Mereka menilai, panitia khusus (Pansus) yang ditugaskan menangani kasus Century lambat dan tidak memiliki sikap tegas.
"Sudah terlalu lama kita menunggu tetapi pansus tidak segera mengambil sikap tegas. Mereka cenderung bertele-tele dan membuka potensi besar akan adanya deal-deal politik. Independensi lembaga ini akhirnya semakin dipertanyakan," ujar koordinator aksi Sujatmiko Dwiatmojo.
Menurutnya, penyebab utama lambatnya kinerja pansus Century adalah karena mereka telah disunat bagian vitalnya oleh petinggi bangsa ini. "Pihak-pihak tertentu yang merasa terlibat dalam kasus ini dengan sengaja menyunat bagian vital pansus sehingga mereka berjalan lambat. Bagian itu adalah posisi pada kabinet, logistik dan gizi politik," katanya.
KAMMI DIY juga menilai, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi juga nampak tidak serius dalam mengusut kasus Century. "Ketidakberanian KPK memeriksa Boediono dan Sri Mulyani menjadikan bukti ketidakseriusan lembaga tersebut menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Ini juga menunjukkan sikap pemerintah yang tidak mau mendengar suara rakyatnya sendiri," tukasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menolak dengan tegas deal-deal politik yang terindikasi dan berpotensi di pansus. Mereka juga mendesak pansus dan KPK bisa serius, tegas dan tidak bertele-tele dalam mengambil sikap terkait kasus Century. "Kami juga mendesak Boediono dan Sri Mulyani mundur dari jabatan," tandasnya. (Ran)
"Sudah terlalu lama kita menunggu tetapi pansus tidak segera mengambil sikap tegas. Mereka cenderung bertele-tele dan membuka potensi besar akan adanya deal-deal politik. Independensi lembaga ini akhirnya semakin dipertanyakan," ujar koordinator aksi Sujatmiko Dwiatmojo.
Menurutnya, penyebab utama lambatnya kinerja pansus Century adalah karena mereka telah disunat bagian vitalnya oleh petinggi bangsa ini. "Pihak-pihak tertentu yang merasa terlibat dalam kasus ini dengan sengaja menyunat bagian vital pansus sehingga mereka berjalan lambat. Bagian itu adalah posisi pada kabinet, logistik dan gizi politik," katanya.
KAMMI DIY juga menilai, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi juga nampak tidak serius dalam mengusut kasus Century. "Ketidakberanian KPK memeriksa Boediono dan Sri Mulyani menjadikan bukti ketidakseriusan lembaga tersebut menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Ini juga menunjukkan sikap pemerintah yang tidak mau mendengar suara rakyatnya sendiri," tukasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menolak dengan tegas deal-deal politik yang terindikasi dan berpotensi di pansus. Mereka juga mendesak pansus dan KPK bisa serius, tegas dan tidak bertele-tele dalam mengambil sikap terkait kasus Century. "Kami juga mendesak Boediono dan Sri Mulyani mundur dari jabatan," tandasnya. (Ran)
Komentar
Posting Komentar