Kewenangan Menguji Serahkan kepada Sekolah
RADAR JOGJA - Kritik terhadap pelaksanaan ujian nasional masih dikeluarkan beberapa kalangan. Sosiolog UNY Sugeng Bayu Wahyono mengatakan ujian akhir yang dilaksanakan tiap sekolah, dengan mempertimbangkan kemampuan murid di sekolah masing-masing, adalah bentuk evaluasi belajar yang lebih efektif.
Kemampuan setiap siswa berbeda. Dan yang paling tahu kemampuan siswa adalah sekolah masing-masing. Ujian sekolah yang dilaksanakan berbeda malah bisa menonjolkan kekhasan sekolah masing-masing dan mengurangi kesan "seragam" antara semua sekolah.
"Satu system pendidikan nasional tidak harus ditafsirkan apa-apa serba nasional. Tiap sekolah seharusnya diberi kesempatan membuat alat seleksi sendiri sesuai kondisi dan kemampuan serta kurikulum muatan lokal yang menjadi kekhasa sekolah," ujarnya saat menjadi pembicara diskusi Ujian Nasional: Sentralisasi versus Otonomi di Padepokan Musya As'yarie.
Penyeragaman alat evaluasi berupa ujian nasional juga tidak bisa menyeragamkan mutu sekolah. Karena itu, lebih baik bila sekolah diberi otoritas untuk menggelar ujian akhirnya sendiri. "Saat ini, para guru dan sekolah kurang otonom karena semua program dibuat oleh pusat. Aktivitas belajar mengajar dipatok dari atas, guru tinggal melaksanakan," tambahnya.
Kewenangan yang diberikan kepada sekolah, lanjut Sugeng, memang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Bahkan, Tetapi, kewenangan penyelenggaraan ujian akhir di tangan sekolah adalah cara yang lebih fair dan representatif dibandingkan ujian nasional program pemerintah.
"Kemungkinan penyimpangan tetep terbuka, tentu saja. Tapi cara ini terasa lebih fair daripada ujian nasional yang penuh komplikasi," tegasnya.
Dosen FKIP Universitas Jember Mutrofin menuturkan, ujian nasional membuat orang tua dan siswa panik. Hal ini disebabkan pentingnya status lulus untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Akibatnya, nilai sportivitas dan kejujuran menurun. Banyak yang ingin lulus dengan nilai baik dan melakukan itu dengan berbagai cara. Ujian nasional juga diikuti kompetisi sengit antar sekolah," paparnya.
Meski dia setuju ujian akhir diserahkan kepada sekolah, Mutrofin menilai tetap perlu adanya penyamaan mutu pendidikan di tiap sekolah. Solusi yang ditawrkan adalah ujian diagnosis seperti metode yang dilakukan menteri P&K Daoed Jusuf tahun 1978.
"Jadi, sifatnya adalah mendiagnosis kelemahan mutu pendidikan kita. Dan ini dilakukan secara berkala untuk menilai mutu pendidikan kita selama beberapa tahun," paparnya. (luf)
Kemampuan setiap siswa berbeda. Dan yang paling tahu kemampuan siswa adalah sekolah masing-masing. Ujian sekolah yang dilaksanakan berbeda malah bisa menonjolkan kekhasan sekolah masing-masing dan mengurangi kesan "seragam" antara semua sekolah.
"Satu system pendidikan nasional tidak harus ditafsirkan apa-apa serba nasional. Tiap sekolah seharusnya diberi kesempatan membuat alat seleksi sendiri sesuai kondisi dan kemampuan serta kurikulum muatan lokal yang menjadi kekhasa sekolah," ujarnya saat menjadi pembicara diskusi Ujian Nasional: Sentralisasi versus Otonomi di Padepokan Musya As'yarie.
Penyeragaman alat evaluasi berupa ujian nasional juga tidak bisa menyeragamkan mutu sekolah. Karena itu, lebih baik bila sekolah diberi otoritas untuk menggelar ujian akhirnya sendiri. "Saat ini, para guru dan sekolah kurang otonom karena semua program dibuat oleh pusat. Aktivitas belajar mengajar dipatok dari atas, guru tinggal melaksanakan," tambahnya.
Kewenangan yang diberikan kepada sekolah, lanjut Sugeng, memang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Bahkan, Tetapi, kewenangan penyelenggaraan ujian akhir di tangan sekolah adalah cara yang lebih fair dan representatif dibandingkan ujian nasional program pemerintah.
"Kemungkinan penyimpangan tetep terbuka, tentu saja. Tapi cara ini terasa lebih fair daripada ujian nasional yang penuh komplikasi," tegasnya.
Dosen FKIP Universitas Jember Mutrofin menuturkan, ujian nasional membuat orang tua dan siswa panik. Hal ini disebabkan pentingnya status lulus untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Akibatnya, nilai sportivitas dan kejujuran menurun. Banyak yang ingin lulus dengan nilai baik dan melakukan itu dengan berbagai cara. Ujian nasional juga diikuti kompetisi sengit antar sekolah," paparnya.
Meski dia setuju ujian akhir diserahkan kepada sekolah, Mutrofin menilai tetap perlu adanya penyamaan mutu pendidikan di tiap sekolah. Solusi yang ditawrkan adalah ujian diagnosis seperti metode yang dilakukan menteri P&K Daoed Jusuf tahun 1978.
"Jadi, sifatnya adalah mendiagnosis kelemahan mutu pendidikan kita. Dan ini dilakukan secara berkala untuk menilai mutu pendidikan kita selama beberapa tahun," paparnya. (luf)
Komentar
Posting Komentar