|

PNS Tidak Netral Akan Kena Sanksi

SLEMAN (KRjogja.com) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sleman dituntut untuk bersikap netral pada saat berlangsungnya Pemilukada Mei mendatang. Wujud netralitas PNS ini telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) mengenai netralitas PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Iswoyo Hadiwarno, mengatakan surat edaran tersebut telah disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apabila masih terdapat PNS yang melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi.

"Sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan, nantinya sanksi ini mengacu pada peraturan disiplin PNS. Sanksi terdiri dari 3 tingkat yakni ringan, sedang dan berat," ungkap Iswoyo ketika dihubungi KRjogja.com di Sleman, (6/2).

Menurut Iswoyo terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan PNS selama masa Pemilukada. Diantaranya, PNS dilarang mengikuti kampanye, tidak membuat kebijakan yang mendukung salah satu Partai Politik (Parpol) atau golongan tertentu serta tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara. Selain itu, PNS juga tidak diperbolehkan memakai pakaian dinas dalam segala macam kegiatan Pemilukada.

Sementara itu pada saat berlangsung Pemilukada, pihaknya beserta Inspektorat akan melakukan pemantauan ke lapangan guna memonitoring para PNS. Namun sejauh ini, kata Iswoyo, BKD belum akan membentuk tim khusus pemantau PNS karena hal tersebut belum dirasa diperlukan. "Pada saat Pilkada lalu, Pileg dan Pilpres kami juga melakukan pemantauan di lapangan dan saya rasa belum perlu dibentuk tim khusus asalkan PNS mau mematuhi peraturan," imbuhnya. (Angelia)

Posted by Wawan Kurniawan on 04.13. Filed under , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels

Recently Added

Recently Commented