Yogyakarta Menjadi Pilihan
(SI) Hasil survei Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) berjudul Indonesia Most Livable City Index 2009 menempatkan Yogyakarta sebagai kota paling nyaman di Indonesia.Pemeringkatan yang menilai indeks kenyamanan 12 kota besar di Indonesia itu didasarkan pada persepsi publik.
Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap warga di tiap kota diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) indeks adalah 54,17. Persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 65,34 dan persepsi kenyamanan warga yang paling rendah, yaitu di Kota Pontianak,memiliki indeks 43,65. “Ini adalah survei tentang persepsi warga terhadap kotanya sendiri.
Bukan menilai sebuah kota dari penilaian ahli ataupun ekspatriat,” ujar Dhani Muttaqin, salah satu peneliti IAP kepada harian Seputar Indonesia(SI). Lebih lengkapnya, setelah Yogyakarta, Manado terpilih sebagai kota paling nyaman kedua dengan indeks 59,9.Kemudian Makassar (56,52),Bandung (56,37),Jayapura (53,86), Surabaya (53,13), Banjarmasin (52,61), Semarang (52,52), Medan (52,28), Palangkaraya (52,04), Jakarta (51,9), serta Pontianak di posisi terakhir.
Kota-kota dengan indeks di atas rata–rata adalah Yogyakarta, Manado, Semarang, dan Bandung. Adapun kota-kota dengan indeks di bawah rata-rata adalah Jayapura, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Medan, Palangkaraya, Jakarta, dan Pontianak. Indikator kriteria yang digunakan IAP untuk pemeringkatan kenyamanan kota-kota di Indonesia termasuk lebih lengkap dibandingkan survei sejenis yang dilakukan lembagaglobalterhadapkota- kotadidunia.
“Semua kota belum memberikan fasilitas yang memadai bagi penyandang cacat. Buruknya fasilitasi bagi penyandang cacat ini dapat diartikan pula bahwa semua kota belum memiliki fasilitasi yang baik bagi kaum manula dan ibu hamil,padahal mereka semua juga merupakan warga kota yang harus diperhatikan,”tambah Dhani. Hasil studi IAP ini mengungkapkan bahwa hampir pada semua kriteria,persepsi warga kota Yogyakarta selalu di atas 30%.
Kecuali untuk kriteria ketersediaan lapangan kerja dan fasilitas untuk kaum penyandang cacat (difabel). Budaya masyarakat Kota Yogyakarta yang lembut, sopan, ramah, penurut,dan tidak banyak menuntut merupakan salah satu alasan tingginya persepsi kenyamanan warga. “Selain tentu saja pencapaian pembangunan kota yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan warga kota,” demikian laporan yang dilakukan Bernardus Djonoputro, Irwan Prasetyo,Teti Armiati Argo,Djoko Muljanto,dan Dhani Muttaqin ini.
Menurut Dhani, survei tentang persepsi warga kota setempat ini dilakukan pertengahan tahun lalu dengan melibatkan 2.000 responden. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara yang menilai 25 indikator dari beberapa sektor.Mulai dari fisik kota,kualitas penataan kota, jumlah ruang terbuka,perlindungan bangunan bersejarah, kualitas kebersihan lingkungan, tingkat kriminalitas, interaksi hubungan antarpenduduk, informasi pelayanan publik,sosial ekonomi hingga infrastruktur.
Hidup di perkotaan yang semakin menjadi pilihan lebih dari 50% masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yangmelatarbelakangi penelitian ini. “Masyarakat semakin banyak yang hidup di perkotaan,tetapi dari segi kualitas hidup di perkotaan di Indonesia semakin tidak bagus.Untuk itu kami berharap hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu alat kampanye kepada publik tentang bagaimana menciptakan hidup berkualitas di perkotaan,”papar Dhani.
Paling Tertata
Ada beberapa temuan menarik dari hasil penelitian ini. Meski berdasarkan indeks keseluruhan Palang karaya hanya di peringkat 10, untuk kriteria penataan kota Palangkaraya memiliki angka persentase tertinggi yang dipersepsikan warganya.Kota ini memiliki penataan yang baik,yaitu sebanyak 51%. “Dari sudut pandang lain dapat dikatakan kapasitas akomodasi ruang Kota Palangkaraya terhadap pertumbuhan penduduk masih memadai,”ujar Dhani.
Hal yang sebaliknya justru terjadi pada Kota Bandung.Kota Kembang itu mendapatkan indeks persepsi terendah untuk aspek tata kota,yaitu hanya 3%.Artinya hanya 3% wargaKotaBandungyangmenganggap penataan kota berjuluk Paris van Java itu baik, sementara 97% lainnya menganggap aspek penataan buruk. Selain itu, angka 3% ini merupakan angka terendah dari semua kriteria di semua kota.
“Hal ini mengindikasikan bahwa warga Kota Bandung sangat tidak puas dengan kondisi penataan kota yang ada sekarang. Salah satu hal yang dapat dilihat secara kasatmata adalah indikasi komersialisasi kota yang bergerak terlalu jauh yang merampas ruang-ruang publik. Hal ini dinilai tidak baik oleh warga,”tambahnya.
Hasil temuan ini, menurut Dhani, harus menjadi perhatian bagi semua stakeholder pembangunan Kota Bandung.Baik itu pemerintah, swasta,akademisi,praktisi maupun masyarakat untuk ikut mengawal kondisi tata kota Bandung menuju penataan kota yang lebih baik.Sebab pada dasarnya kepentingan umum seperti perasaan keteraturan, kenyamanan, dan keamanan dapat terwujud dengan penataan yang terarah, teratur, dan berkualitas.
Dengan demikian kriteria penataan kota berdampak besar terhadap aspek kehidupan. Lalu,untuk kriteria ketersediaan lapangan kerja,warga Kota Jakarta memiliki persepsi yang paling rendah,hanya 10%.Meski aktivitas ekonomi yang sangat tinggi di Jakarta merupakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja, hal itu tidak sebanding dengan pertambahan penduduk yang sangat tinggi pula sehingga tingkat kompetisi dalam mendapatkan lapangan kerja menjadi sangat ketat.
Survei ini menemukan fakta bahwa semua kota belum memberikan fasilitas yang memadai bagi penyandang cacat.Buruknya fasilitasi bagi penyandang cacat ini bisa diartikan pula bahwa semua kota belummemilikifasilitasyangbaikbagi kaum manula dan ibu hamil. Padahal mereka juga merupakan warga kota yang harus diperhatikan. Adapun Kota Pontianak memiliki persepsi kenyamanan warga yang rendah hampir pada semua kriteria.Dari aspek fisik kota,Pontianak memiliki lahan gambut yang sangat luas.
Hal ini berdampak pada keterbatasan areal pengembangan kota, limitasi pengembangan infrastruktur,dan ketersediaan air bersih.Aspek-aspek fisik tersebut menuntut adanya pendekatan teknik yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan kota lain di Indonesia. Menurut Dhani, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bentuk kampanye tentang pentingnya tata kota yang sehat, berkualitas, serta menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
Setelah diluncurkan pertengahan Desember 2009 lalu, selanjutnya dilaksanakan diskusi di beberapa kota. Sebagai model penelitian yang tergolong baru di Indonesia, hasil survei ini memang harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas.Tujuan lebih besar adalah agar penelitian semacam ini bisa menjadi salah satu acuan pemerintah kota dalam melakukan penataan kota.
(abdul malik/islahuddin)
Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap warga di tiap kota diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) indeks adalah 54,17. Persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 65,34 dan persepsi kenyamanan warga yang paling rendah, yaitu di Kota Pontianak,memiliki indeks 43,65. “Ini adalah survei tentang persepsi warga terhadap kotanya sendiri.
Bukan menilai sebuah kota dari penilaian ahli ataupun ekspatriat,” ujar Dhani Muttaqin, salah satu peneliti IAP kepada harian Seputar Indonesia(SI). Lebih lengkapnya, setelah Yogyakarta, Manado terpilih sebagai kota paling nyaman kedua dengan indeks 59,9.Kemudian Makassar (56,52),Bandung (56,37),Jayapura (53,86), Surabaya (53,13), Banjarmasin (52,61), Semarang (52,52), Medan (52,28), Palangkaraya (52,04), Jakarta (51,9), serta Pontianak di posisi terakhir.
Kota-kota dengan indeks di atas rata–rata adalah Yogyakarta, Manado, Semarang, dan Bandung. Adapun kota-kota dengan indeks di bawah rata-rata adalah Jayapura, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Medan, Palangkaraya, Jakarta, dan Pontianak. Indikator kriteria yang digunakan IAP untuk pemeringkatan kenyamanan kota-kota di Indonesia termasuk lebih lengkap dibandingkan survei sejenis yang dilakukan lembagaglobalterhadapkota- kotadidunia.
“Semua kota belum memberikan fasilitas yang memadai bagi penyandang cacat. Buruknya fasilitasi bagi penyandang cacat ini dapat diartikan pula bahwa semua kota belum memiliki fasilitasi yang baik bagi kaum manula dan ibu hamil,padahal mereka semua juga merupakan warga kota yang harus diperhatikan,”tambah Dhani. Hasil studi IAP ini mengungkapkan bahwa hampir pada semua kriteria,persepsi warga kota Yogyakarta selalu di atas 30%.
Kecuali untuk kriteria ketersediaan lapangan kerja dan fasilitas untuk kaum penyandang cacat (difabel). Budaya masyarakat Kota Yogyakarta yang lembut, sopan, ramah, penurut,dan tidak banyak menuntut merupakan salah satu alasan tingginya persepsi kenyamanan warga. “Selain tentu saja pencapaian pembangunan kota yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan warga kota,” demikian laporan yang dilakukan Bernardus Djonoputro, Irwan Prasetyo,Teti Armiati Argo,Djoko Muljanto,dan Dhani Muttaqin ini.
Menurut Dhani, survei tentang persepsi warga kota setempat ini dilakukan pertengahan tahun lalu dengan melibatkan 2.000 responden. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara yang menilai 25 indikator dari beberapa sektor.Mulai dari fisik kota,kualitas penataan kota, jumlah ruang terbuka,perlindungan bangunan bersejarah, kualitas kebersihan lingkungan, tingkat kriminalitas, interaksi hubungan antarpenduduk, informasi pelayanan publik,sosial ekonomi hingga infrastruktur.
Hidup di perkotaan yang semakin menjadi pilihan lebih dari 50% masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yangmelatarbelakangi penelitian ini. “Masyarakat semakin banyak yang hidup di perkotaan,tetapi dari segi kualitas hidup di perkotaan di Indonesia semakin tidak bagus.Untuk itu kami berharap hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu alat kampanye kepada publik tentang bagaimana menciptakan hidup berkualitas di perkotaan,”papar Dhani.
Paling Tertata
Ada beberapa temuan menarik dari hasil penelitian ini. Meski berdasarkan indeks keseluruhan Palang karaya hanya di peringkat 10, untuk kriteria penataan kota Palangkaraya memiliki angka persentase tertinggi yang dipersepsikan warganya.Kota ini memiliki penataan yang baik,yaitu sebanyak 51%. “Dari sudut pandang lain dapat dikatakan kapasitas akomodasi ruang Kota Palangkaraya terhadap pertumbuhan penduduk masih memadai,”ujar Dhani.
Hal yang sebaliknya justru terjadi pada Kota Bandung.Kota Kembang itu mendapatkan indeks persepsi terendah untuk aspek tata kota,yaitu hanya 3%.Artinya hanya 3% wargaKotaBandungyangmenganggap penataan kota berjuluk Paris van Java itu baik, sementara 97% lainnya menganggap aspek penataan buruk. Selain itu, angka 3% ini merupakan angka terendah dari semua kriteria di semua kota.
“Hal ini mengindikasikan bahwa warga Kota Bandung sangat tidak puas dengan kondisi penataan kota yang ada sekarang. Salah satu hal yang dapat dilihat secara kasatmata adalah indikasi komersialisasi kota yang bergerak terlalu jauh yang merampas ruang-ruang publik. Hal ini dinilai tidak baik oleh warga,”tambahnya.
Hasil temuan ini, menurut Dhani, harus menjadi perhatian bagi semua stakeholder pembangunan Kota Bandung.Baik itu pemerintah, swasta,akademisi,praktisi maupun masyarakat untuk ikut mengawal kondisi tata kota Bandung menuju penataan kota yang lebih baik.Sebab pada dasarnya kepentingan umum seperti perasaan keteraturan, kenyamanan, dan keamanan dapat terwujud dengan penataan yang terarah, teratur, dan berkualitas.
Dengan demikian kriteria penataan kota berdampak besar terhadap aspek kehidupan. Lalu,untuk kriteria ketersediaan lapangan kerja,warga Kota Jakarta memiliki persepsi yang paling rendah,hanya 10%.Meski aktivitas ekonomi yang sangat tinggi di Jakarta merupakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja, hal itu tidak sebanding dengan pertambahan penduduk yang sangat tinggi pula sehingga tingkat kompetisi dalam mendapatkan lapangan kerja menjadi sangat ketat.
Survei ini menemukan fakta bahwa semua kota belum memberikan fasilitas yang memadai bagi penyandang cacat.Buruknya fasilitasi bagi penyandang cacat ini bisa diartikan pula bahwa semua kota belummemilikifasilitasyangbaikbagi kaum manula dan ibu hamil. Padahal mereka juga merupakan warga kota yang harus diperhatikan. Adapun Kota Pontianak memiliki persepsi kenyamanan warga yang rendah hampir pada semua kriteria.Dari aspek fisik kota,Pontianak memiliki lahan gambut yang sangat luas.
Hal ini berdampak pada keterbatasan areal pengembangan kota, limitasi pengembangan infrastruktur,dan ketersediaan air bersih.Aspek-aspek fisik tersebut menuntut adanya pendekatan teknik yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan kota lain di Indonesia. Menurut Dhani, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bentuk kampanye tentang pentingnya tata kota yang sehat, berkualitas, serta menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
Setelah diluncurkan pertengahan Desember 2009 lalu, selanjutnya dilaksanakan diskusi di beberapa kota. Sebagai model penelitian yang tergolong baru di Indonesia, hasil survei ini memang harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas.Tujuan lebih besar adalah agar penelitian semacam ini bisa menjadi salah satu acuan pemerintah kota dalam melakukan penataan kota.
(abdul malik/islahuddin)
Komentar
Posting Komentar