|

Warga Pesisir Ngadu ke Kepatihan

YOGYAKARTA (SI) – Sejumlah warga pesisir Pantai Selatan di Bantul yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) kemarin mendatangi Kantor Pemprov DIY di Kepatihan,Yogyakarta.

Mereka menuntut penghentian penggusuran lahan pedagang di kawasan pesisir pantai selatan.Selain itu,massa menuntut tempat jualan gratis bersertifikat, ganti rugi Rp50 juta serta tanah, rumah secara gratis maksimal 1 km dari jarak semula. Dalam orasinya, mereka mendesak Pemprov DIY segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Sebab, Pemkab Bantul dinilai sudah menutup mata terkait kasus ini.

Mereka juga meneriakkan yelyel Pemkab Bantul tidak melindungi rakyat kecil, tidak transparan. Di sela demo, warga menyerukan boikot Pilkada Bantul. Humas ARMP Asrihul Fahri Yahya menerangkan, pihaknya menggelar aksi di Kepatihan karena sudah tidak percaya lagi dengan Pemkab Bantul terkait penyelesaian kasus penggusuran di Parangkusumo, Parangendog, Depo, dan Parangtritis.

Dia menyebutkan, selama ini dari 90 kepala keluarga (KK) sudah ada 81 KK yang digusur, tinggal 9 KK yang belum digusur. ” Itu menjadi legitimasi menggusur lainnya,” ucapnya kemarin. Asrihul menuding proses penggusuran yang dilakukan pemkab menyalahi aturan. Sebelum penggusuran, harusnya pemkab melakukan sosialisasi kemudian ada dialog. ”

Lha ini tidak ada sosialisasi dan dialog, tiba-tiba digusur. Artinya,selama ini Pemkab Bantul tidak pernah mengajak dialog seperti yang sudah disepakati antara Bantul dan Pemprov DIY,” paparnya lagi. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov DIY Tavip Agus Rayanto yang menemui perwakilan ARMP menerangkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bantul.Pemkab Bantul bersedia berdialog dengan ARMP.

”Nah,saya kira ARMP bisa untuk memaksimalkan forum dialog tersebut. Pemprov bukan berarti lepas tanggung jawab, tetapi mekanisme hirarkhis pemerintah harus digunakan,” ucapnya. Terkait proyek di Parangtritis, dia mengakui tidak mengetahuinya. Pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Dinas PU untuk mengetahui anggarannya berapa. ” Pemprov akan melihat sejauh mana proyek itu.

Jujur, kami tidak tahu adanya proyek itu di Parangtritis. Alokasinya berapa kami dari pemprov juga belum tahu. Kami akan klarifikasi dengan dinas,” tandasnya lagi. Bupati Bantul Idham Samawi membantah keras bahwa pihaknya menolak audiensi dengan ARMP.

Dia mengatakan akan menerima segala aspirasi dari masyarakat kelas bawah. ”Wong buta huruf, nganggo jarikan, sandal jepit nganti tipis, mau audiensi dengan bupati saja gampang kok. Nggak ada masalah. Intinya, dengan tangan terbuka.Konkret itu,ya,” katanya. (ridwan anshori)

Posted by Wawan Kurniawan on 18.35. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels