|

Jelang Pilkada, Kasus Demam Berdarah Tidak Boleh Dipolitisir

Yogyakarta - Menjelang pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia ada tren menjadikan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagai alat kampanye. Kasus DBD dipolitisasi untuk menaikkan citra calon incumben.

"Saya khawatir menjelang pilkada, demam berdarah dipolitisir, supaya incumben baik namanya. Sudah ada kejadian luar biasa, tapi tidak dilaporkan," kata peneliti penyakit tropis Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sutaryo kepada wartawan di Bulaksumur Yogyakarta, Rabu (7/4/2010).

Secara nyata, penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di berbagai daerah dalam sepuluh tahun terakhir ini tidak dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan laporan surveilans DBD hanya berhenti di tingkat kabupaten/kota.
Menurut Sutaryo, data dari daerah diperlukan untuk penanggulangan dan program penurunan angka penderita DBD. Hal ini juga bertujuan untuk menekan angka kematian DBD hingga kurang satu persen.

Dia menambahkan dengan otonomi daerah menyebabkan kabupaten/kota merasa laporan mengenai kasus DBD tidak perlu diteruskan ke tingkat propinsi atau pusat.

"Kebijakan ini dilakukan sejak diberlakukannya otonomi daerah," kata staf pengajar FK UGM itu.

Menurut dia, persoalan anggaran juga ikut menambah rumitnya penurunan kasus DBD di daerah. Pasalnya, DBD merupakan penyakit endemis yang selalu akan ditemukan sepanjang tahun terutama pada masa pancaroba bulan Desember hingga Maret. Sementara anggaran pemerintah di bulan tersebut sangat sulit untuk digelontorkan.

"Desember dan Januari, usaha untuk menurunkan dana DB cukup sulit. Di bulan Desember anggaran sudah mau habis, sementara di Januari anggaran belum turun," ungkap dia.

Menurut dia, sampai saat ini belum ditemukanobat dan vaksin untuk mengurangi angka kematian kasus DBD. Indonesia sendiri merupakan bagian dari sepertiga penduduk dunia yang tinggal di negara tropis dan sub tropis yang berisiko terkena dan tertular demam berdarah.

Sementara itu Ketua Satgas Penanggulangan DBD RS Sardjito, Ida Safitri menambahkan masih ada kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahkan tenaga medis tekait penurunan jumlah trombosit merupakan penentu derajat keparahan DBD.

Padahal, tingkat keparahan DBD ditentukan dari adanya proses perembesan cairan plasma dari pembuluh darah ke rongga tubuh yang menyebabkan terjadinya syok.

"Untuk obat yang beredar di pasaran yang mengandung ekstrak jambu biji merah, sari kurma dan sebagainya sampai saat ini belum terbukti secara ilmiah

(bgs/rdf)

Posted by Wawan Kurniawan on 05.39. Filed under , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels