Warga Paris Ancam Boikot Pemilukada
RADAR JOGJA- Upaya masyarakat Parangtritis korban penggusuran memperjuangkan haknya tidak kenal lelah. Setelah upaya negosiasi dengan Pemkab Bantul yang difasilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ gagal, masyarakat yang tergabung dalam aliansi rakyat menolak penggusuran (ARMP) menyiapkan langkah lain. Mereka menyiapkan diri untuk memboikot pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemulukada) di Kabupaten Bantul.
"Jika hak-hak kami tidak dipenuhi, kami sudah sepakat untuk tidak akan menggunakan hak untuk memilih kepala daerah," tegas Koordinator ARMP Yayak saat berkunjung ke Radar Jogja kemarin.
Yayak datang bersama beberapa warga yang menjadi korban penggusuran mengungkapkan pemilukada yang akan digelar 23 Mei mendatang dinilai tidak akan menghasilkan perubahan pada Kabupaten Bantul. Sebab, para calon yang ada saat ini tidak memiliki kepedulian pada persoalan yang ada di masyarakat.
"Buktinya sampai saat ini tidak ada upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Bahkan, dengan sewenang-wenang Pemkab Bantul melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja akan kembali menggusur tempat tinggal dan usaha masyarakat dengan dalih penataan Parangtritis," tuturnya.
Selain mengancam memboikot pemilukada, masyarakat juga siap melakukan perlawanan apabila Satpol PP tetap melaksanakan niat penggusuran pada tempat tinggal warga yang ada di sekitar Parangtritis. "Kami siap melawan. Apapun yang terjadi kami akan mempertahankan hak-hak kami," tegas Watin perwakilan warga.
Diungkapkan Watin, upaya siap dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak warga yang selama ini tidak diakomodasi Pemkab Bantul. Padahal, sebelumya Pemkab berjanji akan memberikan memberikan ganti untung pada setiap warga yang terkena korban penggusuran. "Tapi nyatanya, hingga saat ini masih banyak warga korban penggusuran tahun 2006 lalu yang belum menerima ganti untung sesuai yang dijanjikan," tandasnya. (sam)
"Jika hak-hak kami tidak dipenuhi, kami sudah sepakat untuk tidak akan menggunakan hak untuk memilih kepala daerah," tegas Koordinator ARMP Yayak saat berkunjung ke Radar Jogja kemarin.
Yayak datang bersama beberapa warga yang menjadi korban penggusuran mengungkapkan pemilukada yang akan digelar 23 Mei mendatang dinilai tidak akan menghasilkan perubahan pada Kabupaten Bantul. Sebab, para calon yang ada saat ini tidak memiliki kepedulian pada persoalan yang ada di masyarakat.
"Buktinya sampai saat ini tidak ada upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Bahkan, dengan sewenang-wenang Pemkab Bantul melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja akan kembali menggusur tempat tinggal dan usaha masyarakat dengan dalih penataan Parangtritis," tuturnya.
Selain mengancam memboikot pemilukada, masyarakat juga siap melakukan perlawanan apabila Satpol PP tetap melaksanakan niat penggusuran pada tempat tinggal warga yang ada di sekitar Parangtritis. "Kami siap melawan. Apapun yang terjadi kami akan mempertahankan hak-hak kami," tegas Watin perwakilan warga.
Diungkapkan Watin, upaya siap dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak warga yang selama ini tidak diakomodasi Pemkab Bantul. Padahal, sebelumya Pemkab berjanji akan memberikan memberikan ganti untung pada setiap warga yang terkena korban penggusuran. "Tapi nyatanya, hingga saat ini masih banyak warga korban penggusuran tahun 2006 lalu yang belum menerima ganti untung sesuai yang dijanjikan," tandasnya. (sam)
Komentar
Posting Komentar