|

Soal Penerus Perempuan, Sultan Manut Rakyat

YOGYAKARTA (SI) – Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mulai bicara soal pergantian tahta.Sultan menyiratkan, calon penggantinya nanti tidak harus laki-laki seperti yang selama ini terjadi di lingkungan Keraton Yogyakarta.

Namun demikian, layak tidaknya perempuan memimpin keraton ke depan,akan dia pasrahkan ke masyarakat. " Setiap Sultan yang berkuasa berhak untuk melakukan perubahan. Saya kan tidak boleh membedakan lakilaki sama perempuan. Kalau di keraton kan ada paugeran (aturan tidak tertulis, tahta itu harus lakilaki). Sekarang tinggal masyarakat tuntutannya apa. Selama ini kan laki- laki.

Kalau masyarakat juga menghargai laki-laki dan perempuan ingin kondisinya berubah kan bisa jadi pertimbangan. Kan terserah masyarakat,” jelas Sultan di Kompleks Kepatihan,kemarin. Sultan yang dinobatkan sebagai Raja Keraton Yogyakarta pada 7 Maret 1989 ini menambahkan,keraton saat ini bukanlah lembaga kekuatan politik seperti dulu, sehingga keraton mestinya juga dapat bersifat dinamis.

Menurut Sultan, untukmelakukanperubahanmasyarakat perlu dilibatkan karena posisi rakyat adalah bukan pihak yang terpisahkan dari tubuh keraton.“Lha sekarang masyarakat berubah enggak,( itu) terserah.Kalau enggak berubah ya enggak,kalau berubah kan ada perubahan,kan gitu. Masak keraton sendiri,masyarakatnya pisah, ya rugi dong keraton,” katanya.

Sultan mengelak jika pernyataan tersebut untuk mendorong istrinya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas atau seluruh keturunanan perempuannnya, agar mendapatkan tahta tersebut.“Gusti Hemas (istrinya) ya enggak mungkin. Karena apa? Gusti Hemas kan orang lain. Kalau anak ada keturunan dari bapak, kan gitu logikanya. Itu terserah masyarakat. Jangan malah memaksa saya,” ujar Sultan yang pada 2 April lalu genap berusia 64 tahun.

Seperti diketahui,Sultan HB X menikahi GKR Hemas dikarunia lima anak perempuan, tanpa memiliki anak laki- laki. Putri tertua Sultan HB X-GKR Hemas adalah GKR Pembayun. Pendapat Sultan soal persamaan gender ini pernah disampaikan kepada mahasiswa Fisipol UGM belum lama ini.Pada kesempatan itu, Sultan menilai tahta itu tidak masalah jika ditempati oleh lakilaki atau perempuan.

Di Jawa,kata Sultan, banyak kerajaan yang dipimpin perempuan karena memang dikehendaki rakyat.Seorang raja yang seorang laki-laki kalau tidak bermanfaat juga tidak ada artinya. ”Keraton tidak hanya sebuah rumah besar, tapi juga mengenal modernisasi karena belajar," tegas Sultan. Menurut Sultan, pada zaman dulu,keraton memang bersifat patriarki, karena memang belum ada isu gender.Berdasar prinsip itu pulalah, dia memberikan restu kepada GKR Hemas berkiprah di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta.

”Keraton sekarang masih ada,tidak hanya karena dijaga oleh keluarga,namun dijaga masyarakat," jelas Sultan. Sementara itu, salah seorang kerabat Keraton Yogyakarta, HRM Tirun Marwito mengatakan raja yang berkuasa memang memiliki hak untuk melakukan perubahan, namun perubahan tidak sampai pada arah ke sana (perempuan jadi raja keraton).

"Mengenai posisi tersebut (raja) tidak boleh sembarangan diserahkan kepada masyarakat," kata Tirun anak dari GBPH Prabuningrat,putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono VIII yang dihubungi melalui telepon rumahnya kemarin. Tirun yang juga bernama KRT Jatiningrat menambahkan, jika hal tersebut diterapkan akan berdampak luas karena merupakan perubahan yang sangat luar biasa.

Resistensi akan bermunculan karena penunjukan putra mahkota juga berkaitan dengan prinsipprinsip agama.“Tentu agama yang dianut Keraton. Kalimatullah itu kan laki-laki.Pemuka-pemuka agama mungkin banyak akan yang tidak menyetujuinya,”ujar dia. Ketua LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) DIY Budi Wahyuni mengatakan, Sultan HB X sudah melakukan terobosan yang luar biasa dalam hal persamaan gender,tidak hanya dalam kultur keraton namun dalam hal pemerintahan.

Lebih lanjut Ketua PKBI DIY ini menambahkan, Sultan sebagai gubernur sudah memberikan kepercayaan kepada kaum perempuan untuk menempati jabatan tertentu di dinas-dinas di lingkungan Pemprov DIY.Sebagai Raja Keraton, dia memberikan kepercayaan kepada istri GKR Hemas untuk tampil di depan publik sebagai Ketua DPD. (ridwan anshori)

Posted by Wawan Kurniawan on 15.32. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels