Sultan : Perkuat Maritim, Malaysia Tidak Akan Berani Main-Main

YOGYA (KRjogja.com) - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menegaskan, reposisi dan revitalisasi kedaulatan NKRI dalam prespektif maritim harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara maritim, bukan lagi negara kepulauan.

"Ada perbedaan besar antara negara kepulauan dengan negara maritim. Perbedaan tersebut juga terletak pada cara mempertahankan kedaulatannya. Jika saja reposisi dan revitalisasi kedaulatan NKRI perspektif maritim dapat dilakukan, maka negara kecil seperti Malaysia tidak akan mungkin berani bermain-main di perairan kita," tegas Sultan dalam memberikan keynote speech dalam Konferensi Nasional Maritim Indonesia yang diselenggarakan oleh Keluarga Sekolah Pascasarjana UGM, Sabtu (15/5).

Perbedaan negara kepulauan dengan negara maritim, lanjut Sultan, terletak pada cara pandang. Negara kepulauan memandang, negara terdiri dari rangkain pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan. Sementara negara kelautan memandang sebaliknya, yakni negara terdiri dari lautan yang menghubungkan pulau-pulau didalamnya.

"Yang saat ini harus dipahami bahwa kita ini adalah negara maritim. Dua pertiga negara ini terdiri dari lautan. Sehingga mainstrem harus dirubah. Tetapi memang negara maritim saat ini banyak didengungkan, namun masih tanpa pelaksanaan yang jelas," tambahnya.

Oleh karena itu, Sultan mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk melihat perspektif sejarah ke belakang, dimana kejayaan nusantara ini, peran utamanya ditopang oleh kelautan.

"Persepktif sejarah sudah bilang begitu. Namun, ironisnya, ketika laut menjadi incaran banyak orang serta dunia makin percaya bahwa masa depan manusia berada di laut, namun kita yang dua pertiga wilayahnya berupa laut namun justru masih berpaling ke darat. Laut diposisikan sebagai halaman belakang, sekedar tempat bersantai menikmati senja. Oleh karena itu butuh restorasi fundamental," tandasnya. (Dhi)