Waspadai Bisnis Franchise Aspal
YOGYAKARTA (SI) - Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar menghimbau masyarakat untuk lebih berhatihati jika ingin bergabung dalam bisnis franchise atau waralaba.
Pasalnya, akhir-akhir ini marak franchisor asli tapi palsu (aspal).Yang dimaksud dengan franchisor aspal adalah pelaku usaha yang menawarkan bisnis waralaba tapi jenis usaha yang ditawarkan tidak profesional. “Untuk bisa menjadi franchise itu ada aturannya, perlu waktu dan memiliki neraca keuangan selama beberapa tahun dalam kondisi yang baik,” katanya kepada saat pembukaan pameran AFI 2010 di Gedung Mandala Bhakti Wanita Tama,Yogyakarta,kemarin.
Menurut Anang,yang sekarang ini terjadi di dunia bisnis adalah demam franchise.Seseorang begitu mudah mendirikan usaha dan menamakan dirinya franchisor.Padahal sesuai aturan,sebelum menjadi franchisor, semestinya bentuk usahanya business opportunity (BO). Setelah BO ini diterima masyarakat barulah mengalihkan menjadi franchisor.
“Kami saat ini memiliki anggota BO sebanyak 1.500 dan baru 10% saja menjadi franchise,” ungkapnya. Terhadap para franchisor aspal ini, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengatur ataupun melarangnya.
Karena kewenangan AFI hanyalah mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan anggota. Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan adalah menyelenggarakan pameran-pameran AFI. Harapannya, melalui cara promosi ini bisa memberikan manfaat kepada anggota. “Kami memang sangat menyayangkan keberadaan mereka.Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa,”terangnya.
Sementara itu,Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Departemen Perdagangan Subagyo mengaku belum pernah mendapat laporan khususnya dari mereka yang menjadi korban franchistor aspal. Kalaupun kasus ini sampai terjadi, kata dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.
“Kami hanya bisa memberikan sanksi administratif tapi tidak bisa sampai pidana. Karena hal itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak,”paparnya. Terpisah, Kabid Komunikasi Bisnis Kantor Dagang Indonesia (Kadin) Jateng Sri Gendari Agustini mengatakan, sistem waralaba mulai semakin dilirik oleh banyak usaha demi memperoleh perkembangan dengan pesat.
“Ini menjadi pilihan bagi usaha yang ingin menambah ekspansi lagi dengan membuka jaringanjaringan usaha baru. Selain lebih efektif,tidak membutuhkan modal besar dan manajemen yang rumit,” jelasnya kemarin. Sayangnya, belum semua pengusaha memiliki pemahaman yang baik tentang waralaba. (arif budianto/m abduh)
Pasalnya, akhir-akhir ini marak franchisor asli tapi palsu (aspal).Yang dimaksud dengan franchisor aspal adalah pelaku usaha yang menawarkan bisnis waralaba tapi jenis usaha yang ditawarkan tidak profesional. “Untuk bisa menjadi franchise itu ada aturannya, perlu waktu dan memiliki neraca keuangan selama beberapa tahun dalam kondisi yang baik,” katanya kepada saat pembukaan pameran AFI 2010 di Gedung Mandala Bhakti Wanita Tama,Yogyakarta,kemarin.
Menurut Anang,yang sekarang ini terjadi di dunia bisnis adalah demam franchise.Seseorang begitu mudah mendirikan usaha dan menamakan dirinya franchisor.Padahal sesuai aturan,sebelum menjadi franchisor, semestinya bentuk usahanya business opportunity (BO). Setelah BO ini diterima masyarakat barulah mengalihkan menjadi franchisor.
“Kami saat ini memiliki anggota BO sebanyak 1.500 dan baru 10% saja menjadi franchise,” ungkapnya. Terhadap para franchisor aspal ini, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengatur ataupun melarangnya.
Karena kewenangan AFI hanyalah mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan anggota. Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan adalah menyelenggarakan pameran-pameran AFI. Harapannya, melalui cara promosi ini bisa memberikan manfaat kepada anggota. “Kami memang sangat menyayangkan keberadaan mereka.Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa,”terangnya.
Sementara itu,Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Departemen Perdagangan Subagyo mengaku belum pernah mendapat laporan khususnya dari mereka yang menjadi korban franchistor aspal. Kalaupun kasus ini sampai terjadi, kata dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.
“Kami hanya bisa memberikan sanksi administratif tapi tidak bisa sampai pidana. Karena hal itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak,”paparnya. Terpisah, Kabid Komunikasi Bisnis Kantor Dagang Indonesia (Kadin) Jateng Sri Gendari Agustini mengatakan, sistem waralaba mulai semakin dilirik oleh banyak usaha demi memperoleh perkembangan dengan pesat.
“Ini menjadi pilihan bagi usaha yang ingin menambah ekspansi lagi dengan membuka jaringanjaringan usaha baru. Selain lebih efektif,tidak membutuhkan modal besar dan manajemen yang rumit,” jelasnya kemarin. Sayangnya, belum semua pengusaha memiliki pemahaman yang baik tentang waralaba. (arif budianto/m abduh)
Komentar
Posting Komentar