Calon Siswa Luar DIY Resah
YOGYAKARTA(SI) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Yogyakarta dikeluhkan sejumlah calon orang tua siswa.Mereka resah dengan syarat yang ditetapkan pihak sekolah karena harus menyertakan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli.
Padahal, banyak calon siswa terutama dari luar kota yang belum memiliki SKHUN asli. ”Peraturan di sini (Yogyakarta) meminta SKHUN asli, sedangkan pihak sekolah asal belum bisa memastikan kapan SKHUN bisa diberikan. Padahal tenggat waktu yang diberikan sudah mepet,” kata Gatot, 43, orang tua Dinda Novi, 15, siswa lulusan SMP Tasikmalaya,Jabar.
Dia menilai peraturan yang diterapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkot Yogyakarta ini sangat memberatkan calon siswa dan terkesan menghalangi siswa dari luar kota. ”Saya tidak mau dirugikan dengan aturan itu (SKHUN asli). Sekarang saya masih bisa bersabar.Tapi kalau sampai 29 Juni SKHUN belum diterima, sedangkan pihak Dindik tidak memberikan waktu tambahan,saya akan laporkan masalah ini ke lembaga bantuan hukum,”tandasnya.
Kabid Pendidikan Menengah Disdik Pemkot Yogyakarta Suyana menuturkan,pihaknya tetap mempertahankan jadwal yang sudah ditentukan sejak awal.Hal ini dilakukan untuk antisipasi siswa yang mendaftar di tempat lain. ”Kami akan tetap konsisten dengan jadwal yang ada.Jika nanti ditemukan kendala,kami akan evaluasi untuk mengeluarkan suatu kebijakan baru. Sebenarnya setiap hari pun kami selalu evaluasi jika ada yang dirasa kurang,”kata dia. Kepala Disdik Pemkot Yogyakarta Syamsury menjelaskan, peraturan SKHUN asli bukan bertujuan mendiskriminasi siswa luar Yogyakarta.Aturan tersebut sudah menjadi keputusan agar tidak disalahgunakan.
”Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, beberapa pihak kedapatan menyalahgunakan SKHUN untuk mendaftar di dua daerah yang berbeda dan inilah yang tidak kami kehendaki karena dapat mengurangi kuota bagi siswa yang lebih berhak,” tandasnya. Secara umum, jumlah pendaftar luar Yogyakarta meningkat sekitar 1–2%. Pendaftar terbanyak dari luar Jawa,seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara jumlah calon siswa yang mengambil formulir kartu menuju sejahtera (KMS) di kantor Dindik membeludak hingga dua kali lipat.
Kasi Analisis Data dan Pelaporan Disdik Pemkot Yogyakarta Rohmad mengatakan, jumlah formulir KMS yang disediakan pada hari pertama hanya sebanyak 1000 lembar, yakni untuk calon siswa SMP 500 formulir dan SMA/SMK 500 lembar. ”Tapi, formulir ini sudah habis siang tadi sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, kami akan tetap melayani dengan menggandakan lagi formulirnya,” paparnya. (ratih keswara)
Padahal, banyak calon siswa terutama dari luar kota yang belum memiliki SKHUN asli. ”Peraturan di sini (Yogyakarta) meminta SKHUN asli, sedangkan pihak sekolah asal belum bisa memastikan kapan SKHUN bisa diberikan. Padahal tenggat waktu yang diberikan sudah mepet,” kata Gatot, 43, orang tua Dinda Novi, 15, siswa lulusan SMP Tasikmalaya,Jabar.
Dia menilai peraturan yang diterapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkot Yogyakarta ini sangat memberatkan calon siswa dan terkesan menghalangi siswa dari luar kota. ”Saya tidak mau dirugikan dengan aturan itu (SKHUN asli). Sekarang saya masih bisa bersabar.Tapi kalau sampai 29 Juni SKHUN belum diterima, sedangkan pihak Dindik tidak memberikan waktu tambahan,saya akan laporkan masalah ini ke lembaga bantuan hukum,”tandasnya.
Kabid Pendidikan Menengah Disdik Pemkot Yogyakarta Suyana menuturkan,pihaknya tetap mempertahankan jadwal yang sudah ditentukan sejak awal.Hal ini dilakukan untuk antisipasi siswa yang mendaftar di tempat lain. ”Kami akan tetap konsisten dengan jadwal yang ada.Jika nanti ditemukan kendala,kami akan evaluasi untuk mengeluarkan suatu kebijakan baru. Sebenarnya setiap hari pun kami selalu evaluasi jika ada yang dirasa kurang,”kata dia. Kepala Disdik Pemkot Yogyakarta Syamsury menjelaskan, peraturan SKHUN asli bukan bertujuan mendiskriminasi siswa luar Yogyakarta.Aturan tersebut sudah menjadi keputusan agar tidak disalahgunakan.
”Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, beberapa pihak kedapatan menyalahgunakan SKHUN untuk mendaftar di dua daerah yang berbeda dan inilah yang tidak kami kehendaki karena dapat mengurangi kuota bagi siswa yang lebih berhak,” tandasnya. Secara umum, jumlah pendaftar luar Yogyakarta meningkat sekitar 1–2%. Pendaftar terbanyak dari luar Jawa,seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara jumlah calon siswa yang mengambil formulir kartu menuju sejahtera (KMS) di kantor Dindik membeludak hingga dua kali lipat.
Kasi Analisis Data dan Pelaporan Disdik Pemkot Yogyakarta Rohmad mengatakan, jumlah formulir KMS yang disediakan pada hari pertama hanya sebanyak 1000 lembar, yakni untuk calon siswa SMP 500 formulir dan SMA/SMK 500 lembar. ”Tapi, formulir ini sudah habis siang tadi sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, kami akan tetap melayani dengan menggandakan lagi formulirnya,” paparnya. (ratih keswara)
Komentar
Posting Komentar