Sosialisasi Pemanfaatan Energi Nuklir Dinilai Masih Satu Arah
Yogyakarta - Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaat nuklir sebagai sumber energi dinilai cenderung satu arah. Hal ini menyebabkan proses sosialiasi kebijakan tersebut hanya mengenai hal-hal yang baik saja. Padahal publik berpandangan lain, khususnya mengenai akibat atau efek pemanfaat nuklir.
"Ada dua sisi pandangan yang berbeda. Pemerintah lebih ke arah kebijakan, sedangkan masyarakat berpikir mengenai risiko," kata Sulfikar Amir, PhD, dari Nanyang Technological University, Singapore dalam acara diskusi Politik Nuklir di Indonesia yang diselenggarakan Institute of International Studies, Jurusan Hubungan Internasional (HI), Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Senin (7/6/2010).
Menurut Amir, kontroversi mengenai pemanfaatan nuklir ini bukan disebabkan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai nuklir. Hal itu lebih disebabkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan publik. Jadi sangatlah wajar bila wacana energi nuklir di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan panjang.
Sebagai contoh Amir menyebut kasus penolakan warga Jepara terhadap pembangunan PLTN Muria. Hal itu terjadi karena warga merasa mereka yang akan langsung berhadapan atau menerima akibat jika terjadi sesuatu, misalnya kebocoran nuklir. Dan hal itu tidak dilihat oleh para pengambil kebijakan.
Karena itu, lanjut Amir, penggunaan energi nuklir membutuhkan rancangan konstitusi atau kontrol terpusat bahkan cenderung otoriter. Sedangkan pemanfaatn energi lain seperti bio energi atau energi lainnya seperti angin bisa dilakukan desentralisasi berdasarkan komunitas lokal.
"Ini benar-benar berdeda. Wacana nuklir itu tidak bisa didominasi oleh lembaga atau otoritas pengambil kebijakan tapi masyarakat juga harus tahu dan mengapresiasikan," kata associate profesor jurusan Sosiologi itu.
Amir juga mengatakan, berbagai kasus seperti penanganan kasus lumpur Lapindo di Jawa Timur yang belum terselesaikan juga akan menjadikan image yang kurang baik terhadap pemerintah secara umum. Masyarakat akan punya pandangan lain bila Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terus akan dilakukan.
"Efek dari kasus lumpur Lapindo saja belum terselesaikan, apalagi kalau kasus nuklir. Pandangan-pandangan dari masyarakat seperti ini seharusnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Belum lagi nanti soal kinerja lembaga-lembaga lain yang akan menoperasional PLTN," katanya.
Diakui oleh Amir, banyak negara di dunia ini yang menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam dan lain-lain. Di AS saja energi nuklir untuk listrik sebesar 22 persen. Oleh Presiden Obama akan dinaikkan hingga 40 persen.
Indonesia rencana membangun PLTN sudah ada sejak tahun 1975. Sedangkan Australia yang punya tambang terbesar uranium sebesar 60 persen justru tidak menggunakan.
"Vietnam untuk energi nuklir sangat cepat. Tiga tahun selesai karena dan tidak ada penolakan. Philipina sempat tertunda lama. Sedangkan Singapura yang dulu anti nuklir sekarang mau memanfaatkannya. Tapi tempatnya di mana, apa mau sewa pulau di Indonesia, kami tidak tahu," ujar Amir.
(djo/djo)
"Ada dua sisi pandangan yang berbeda. Pemerintah lebih ke arah kebijakan, sedangkan masyarakat berpikir mengenai risiko," kata Sulfikar Amir, PhD, dari Nanyang Technological University, Singapore dalam acara diskusi Politik Nuklir di Indonesia yang diselenggarakan Institute of International Studies, Jurusan Hubungan Internasional (HI), Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Senin (7/6/2010).
Menurut Amir, kontroversi mengenai pemanfaatan nuklir ini bukan disebabkan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai nuklir. Hal itu lebih disebabkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan publik. Jadi sangatlah wajar bila wacana energi nuklir di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan panjang.
Sebagai contoh Amir menyebut kasus penolakan warga Jepara terhadap pembangunan PLTN Muria. Hal itu terjadi karena warga merasa mereka yang akan langsung berhadapan atau menerima akibat jika terjadi sesuatu, misalnya kebocoran nuklir. Dan hal itu tidak dilihat oleh para pengambil kebijakan.
Karena itu, lanjut Amir, penggunaan energi nuklir membutuhkan rancangan konstitusi atau kontrol terpusat bahkan cenderung otoriter. Sedangkan pemanfaatn energi lain seperti bio energi atau energi lainnya seperti angin bisa dilakukan desentralisasi berdasarkan komunitas lokal.
"Ini benar-benar berdeda. Wacana nuklir itu tidak bisa didominasi oleh lembaga atau otoritas pengambil kebijakan tapi masyarakat juga harus tahu dan mengapresiasikan," kata associate profesor jurusan Sosiologi itu.
Amir juga mengatakan, berbagai kasus seperti penanganan kasus lumpur Lapindo di Jawa Timur yang belum terselesaikan juga akan menjadikan image yang kurang baik terhadap pemerintah secara umum. Masyarakat akan punya pandangan lain bila Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terus akan dilakukan.
"Efek dari kasus lumpur Lapindo saja belum terselesaikan, apalagi kalau kasus nuklir. Pandangan-pandangan dari masyarakat seperti ini seharusnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Belum lagi nanti soal kinerja lembaga-lembaga lain yang akan menoperasional PLTN," katanya.
Diakui oleh Amir, banyak negara di dunia ini yang menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam dan lain-lain. Di AS saja energi nuklir untuk listrik sebesar 22 persen. Oleh Presiden Obama akan dinaikkan hingga 40 persen.
Indonesia rencana membangun PLTN sudah ada sejak tahun 1975. Sedangkan Australia yang punya tambang terbesar uranium sebesar 60 persen justru tidak menggunakan.
"Vietnam untuk energi nuklir sangat cepat. Tiga tahun selesai karena dan tidak ada penolakan. Philipina sempat tertunda lama. Sedangkan Singapura yang dulu anti nuklir sekarang mau memanfaatkannya. Tapi tempatnya di mana, apa mau sewa pulau di Indonesia, kami tidak tahu," ujar Amir.
(djo/djo)
Komentar
Posting Komentar