104.542 Pelanggan Listrik Terkena Dampak

YOGYAKARTA (SI) – Sebanyak 104.542 atau 12,97% pelanggan listrik di Provinsi DIY bakal terkena damapk secara langsung dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Meski hanya 12,97% namun diperkirakan multiplyer effect (dampak) dari kenaikan TDL akan jauh lebih besar lagi dari angka tersebut. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY Rani Sjamsinarsi,jumlah pelanggan listrik di Provinsi DIY sebanyak 805.468 pelanggan. Berdasarkan konsumsi energi listrik selama 2009 dipergunakan rumah tangga sebanyak 55,2%, unit usaha 21,4%, industri 11,2% dan pelanggan umum 12,2%.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan DPUP ESDM DIY,dari jumlah 805.468 pelanggan, jumlah pelanggan yang memasang 900 VA ke atas sebanyak 104.542 pelanggan. "Mereka itulah (pelanggan yang memasang 900 VA ke atas) yang terkena dampak secara langsung dengan kenaikanTDL," katanya,kemarin. Rani menjelaskan,dari 104.542 pelanggan di atas 900 VA sebagian besar adalah golongan rumah tangga yang mencapai 73.294 pelanggan atau 9,1%.

Kemudian berturutturut golongan bisnis (20.166 pelanggan atau 2,5%), sosial (5.911 atau 0,73%), publik (4.701 pelanggan atau 0,53%) serta industri (470 pelanggan atau 0,06%). "Total yang terkena dampak 12,97% namun multiplyer effectsnya jauh lebih besar dari angka tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut Rani memperkirakan, untuk DIY karena banyak rumah tangga bergerak di sektor informal dan sektor UMKM, maka kenaikan TDL akan berdampak pada penurunan volume produksi. Selain itu,kata dia,pengurangan tenaga kerja melalui pemut-usan hubungan kerja (PHK) serta penurunan kualitas produksi kemungkinan besar bakal terjadi. "Penurunan daya saing juga mungkin terjadi.Berbagai dampak negatif harus diantisipasi sejak dini," ungkapnya.

Di bagian lain, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta kepada pimpinan daerah (kabupaten/kota) se-DIY untuk mampu mengantisiapsi munculnya inflasi dan kesulitan lain yang terjadi pada masyarakat, terkait naiknya TDL. Munurut Sultan, wali kota dan bupati harus mampu memperhitungkannya dalam penyusunan APBD 2011. "Jangan hanya bicara setuju atau tidak setuju kenaikan TDL.

Wali kota atau bupati harus bicara apa yang harus diperjuangkan dalam APBD 2011, untuk menghadapi kenaikan TDL yang dapat berakibat pada penurunan daya saing dan terjadinya PHK," kata Sultan. Sementara itu anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Kota Semarang menolak kenaikan TDL dan meminta kenaikan tersebut ditunda. KenaikanTDL sebesar antara 10-16% bagi industri dinilai sangat membebani para pengusaha.

Ketua API Komisariat Daerah Semarang Agung Wahono mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) API Jateng telah melakukan pertemuan pengusaha tekstil dengan stakeholder yang difasilitasi pemerintah di Semarang beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut semua industri tekstil yang dikunjungi menolak kenaikan TDL karena dinilai sangat memberatkan.'' Saya sendiri menilai penolakan itu wajar karena memang itu sangat memberatkan,'' katanya kemarin.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng MB Hermanto juga mengaku dampak kenaikan TDL akan memberatkan laju usaha. Pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) ini mengatakan bahwa untuk industri TPT,persentase pengeluaran biaya listrik dalam ongkos produksi bisa mencapai 10%. Terpisah, Pemprov Jawa Tengah meminta kenaikan TDL dapat dilakukan secara gradual.

Dengan cara itu, tidak akan memunculkan efek kejut yang memberatkan masyarakat dan mendorong inflasi. Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jawa Tengah Sriyadhi mengatakan, kenaikan TDL itu bisa memberatkan masyarakat. Salah satunya, usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Jawa Tengah.“Sebab, kenaikan TDL itu bisa menurunkan daya saing usaha mereka,” ungkapnya kemarin. (ridwan anshori/m abduh/muh slamet/khusnul huda)