Dewan Dorong Tes CPNS Fair
Desak Hasil Tes Diumumkan
RADAR JOGJA - Tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan digelar pada Oktober mendatang menjadi perhatian dari kalangan wakil rakyat Kota Jogja. Anggota DPRD Kota Jogja dari Komisi A telah siap melayani setiap pengaduan tes tersebut. Mereka ingin mendorong tes CPNS kali ini berjalan dengan fair.
"Kami juga berharap hasil ujian nanti bisa dipublikasikan. Jadi pelaksanaan nanti bisa benar-benar berjalan fair," kata Ketua Komisi A Chang wendriyanto, pekan lalu, di gedung dewan.
Ia menuturkan, pelaksanaan tes CPNS di Kota Jogja sebenarnya berjalan cukup transparan. Hanya, pelaksanaannya masih tercederai tidak ditampilkannya hasil bagi peserta ujian saat pengumuman berlangsung. Akibatnya, masyarakat masih mempertanyakan proses ini.
"Masyarakat menjadi bingung, karena merasa sudah mengerjakan tes dengan baik tapi tetap saja tidak lolos tes. Padahal, selama ini setiap ada tes CPNS ribuah orang mempersiapkannya jauh-jauh hari," sesalnya.
Politikus dari PDIP tersebut menjelaskan, jika hasil tes ini diumumkan kepada peserta, tanda tanya besar mekanisme penerimaan CPNS akan terjawab. Masyarakat yang tidak lulus tes akan tahu dimana kekurangan mereka. Mereka pun bisa mengukur kemampuan diri jika akan mengikuti tes.
Selain itu, manfaat dipublikasikannya hasil tes ini juga bisa menepis anggapan negatif tes CPNS tidak sehat. Masyarakat juga tidak lagi tergiur terhadap iming-iming seseorang yang bisa memuluskan keinginannya menjadi PNS. Jika ada yang menjadi PNS memang kemampuan akademis maupun lainnya terpenuhi. "Bukan hanya dekat dengan orang tertentu. Tapi, mereka memang benar-benar berkualitas," tandasnya.
Chang mengatakan pelaksanaan tes merupakan sesuatu pekerjaan yang riil dan dapat diukur. Sehingga kata dia, adanya faktor keberuntungan dengan bisa masuk PNS sebenarnya bisa dijawab dengan usaha yang nyata. "Untuk itu kami akan mendorong agar ini bisa betul-betul terealisasi," ujarnya.
Tahun ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja direncanakan membuka tes CPNS pada akhir Oktober mendatang. Pada tes ini, BKD telah mempertimbangkan perubahan syarat. Yakni Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) naik dari 2,75 menjadi 3,00.
Dari usulan 400 formasi lowongan yang dibawa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini hanya disetujui 44 formasi. Mereka akan mengisi kekurangan tenaga kerja untuk teknis dan administrasi di instansi seperti kecamatan maupun puskesmas.
"Formasi ini, kami perkirakan tetap akan menarik ribuan pelamar seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BKD Kota Jogja Tri Widayanto, sebelumnya.
Masih menariknya bekerja sebagai abdi Negara ini juga akan disikapi anggota DPRD Kota Jogja dengan membuka layanan aduan. Komisi A yang membidangi pemerintahan siap untuk mengadvokasi pelamar CPNS jika merasa mendapatkan perlakuan diskrimanis.
"Untuk pusat pelayanan pengaduan ini bisa menghubungi kantor DPRD Kota Jogja 0274-745457 atau ke langsung ke nomor HP saya 0811267674," ujar Chang.
Diungkapkannya, layanan pengaduan ini dibuka untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada proses tes CPNS. Baik itu beruapa kasus penipuan atau pun iming-iming menjadi PNS dengan uang tertentu. "Juga untuk mendapatkan PNS yang memang benar-benar berkualitas baik dari sisi akademis maupun praktis," imbuhnya. (eri)
RADAR JOGJA - Tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan digelar pada Oktober mendatang menjadi perhatian dari kalangan wakil rakyat Kota Jogja. Anggota DPRD Kota Jogja dari Komisi A telah siap melayani setiap pengaduan tes tersebut. Mereka ingin mendorong tes CPNS kali ini berjalan dengan fair.
"Kami juga berharap hasil ujian nanti bisa dipublikasikan. Jadi pelaksanaan nanti bisa benar-benar berjalan fair," kata Ketua Komisi A Chang wendriyanto, pekan lalu, di gedung dewan.
Ia menuturkan, pelaksanaan tes CPNS di Kota Jogja sebenarnya berjalan cukup transparan. Hanya, pelaksanaannya masih tercederai tidak ditampilkannya hasil bagi peserta ujian saat pengumuman berlangsung. Akibatnya, masyarakat masih mempertanyakan proses ini.
"Masyarakat menjadi bingung, karena merasa sudah mengerjakan tes dengan baik tapi tetap saja tidak lolos tes. Padahal, selama ini setiap ada tes CPNS ribuah orang mempersiapkannya jauh-jauh hari," sesalnya.
Politikus dari PDIP tersebut menjelaskan, jika hasil tes ini diumumkan kepada peserta, tanda tanya besar mekanisme penerimaan CPNS akan terjawab. Masyarakat yang tidak lulus tes akan tahu dimana kekurangan mereka. Mereka pun bisa mengukur kemampuan diri jika akan mengikuti tes.
Selain itu, manfaat dipublikasikannya hasil tes ini juga bisa menepis anggapan negatif tes CPNS tidak sehat. Masyarakat juga tidak lagi tergiur terhadap iming-iming seseorang yang bisa memuluskan keinginannya menjadi PNS. Jika ada yang menjadi PNS memang kemampuan akademis maupun lainnya terpenuhi. "Bukan hanya dekat dengan orang tertentu. Tapi, mereka memang benar-benar berkualitas," tandasnya.
Chang mengatakan pelaksanaan tes merupakan sesuatu pekerjaan yang riil dan dapat diukur. Sehingga kata dia, adanya faktor keberuntungan dengan bisa masuk PNS sebenarnya bisa dijawab dengan usaha yang nyata. "Untuk itu kami akan mendorong agar ini bisa betul-betul terealisasi," ujarnya.
Tahun ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja direncanakan membuka tes CPNS pada akhir Oktober mendatang. Pada tes ini, BKD telah mempertimbangkan perubahan syarat. Yakni Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) naik dari 2,75 menjadi 3,00.
Dari usulan 400 formasi lowongan yang dibawa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini hanya disetujui 44 formasi. Mereka akan mengisi kekurangan tenaga kerja untuk teknis dan administrasi di instansi seperti kecamatan maupun puskesmas.
"Formasi ini, kami perkirakan tetap akan menarik ribuan pelamar seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BKD Kota Jogja Tri Widayanto, sebelumnya.
Masih menariknya bekerja sebagai abdi Negara ini juga akan disikapi anggota DPRD Kota Jogja dengan membuka layanan aduan. Komisi A yang membidangi pemerintahan siap untuk mengadvokasi pelamar CPNS jika merasa mendapatkan perlakuan diskrimanis.
"Untuk pusat pelayanan pengaduan ini bisa menghubungi kantor DPRD Kota Jogja 0274-745457 atau ke langsung ke nomor HP saya 0811267674," ujar Chang.
Diungkapkannya, layanan pengaduan ini dibuka untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada proses tes CPNS. Baik itu beruapa kasus penipuan atau pun iming-iming menjadi PNS dengan uang tertentu. "Juga untuk mendapatkan PNS yang memang benar-benar berkualitas baik dari sisi akademis maupun praktis," imbuhnya. (eri)
Komentar
Posting Komentar