Sleman Kekurangan Pegawai Kecamatan

Harian Jogja | SLEMAN: Kabupaten Sleman kekurangan pegawai Kecamatan. Dari 17 kecamatan yang ada, pegawainya kurang dari jumlah ideal, yakni 35 sampai 40 pegawai per kecamatan.

"Sekarang rata rata ada 25-30 pegawai setiap kecamatan, masih kurang ideal. Khusus Depok idealnya 50 pegawai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Iswoyo Hadiwarno kepada Harian Jogja dikantornya, Jumat (25/2).

Menurut Iswoyo, kekurangan pegawai dikarenakan rasio antara kuota penerimaan PNS dan kebutuhan pegawai yang kurang seimbang. Belum lagi jumlah pegawai pensiun setiap tahun cukup banyak.

Tahun lalu, dari sekitar 1.500 formasi CPNS yang diajukan ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, hanya disetujui 194 formasi. Kuota tersebut masih dibagi lagi untuk tenaga teknis, guru dan kesehatan.

Untuk kekurangan pegawai kecamatan, lanjut Iswoyo, kebutuhan lebih dominan di tenaga teknis. Karena tidak semua pegawai melayani di kantor saja. Namun juga ditempatkan di UPT yang ada di kecamatan terutama UPT pendidikan, misalnya staf Tata Usaha.

Disingung kebutuhan tambahan tenaga per kecamatan, Iswoyo menyebutkan berkisar antara 10 sampai 15 orang. Pada CPNS 2010, Sleman hanya mendapat jatah 42 orang. Jadinya jumlah tenaga dibagi untuk 13 kecamatan yang paling membutuhkan.(Harian Jogja/Sumadiyono)


Sleman District Employee Shortage

SLEMAN: Sleman, lack of district officials. Of 17 districts, the number of employees is less than ideal, ie, 35 to 40 officers per district.

"Now there is an average of 25-30 officers per district, is still less than ideal. Depok Special ideally 50 officers," said Head of Regional Employment Board (BKD) Sleman, Yogyakarta Iswoyo dikantornya Hadiwarno the Daily on Friday (25 / 2).

According Iswoyo, shortage of officers because the ratio between the acceptance quota for civil servants and employees' needs are less balanced. Not to mention the number of employees retire every year pretty much.

Last year, from about 1,500 submitted to CPNS Formation Ministry of State Apparatus Empowerment, only 194 approved the formation. The quota was divided for technical staff, teachers and health.

For lack of district officials, more Iswoyo, needs more dominant in the technical staff. Because not all officers serving in the office alone. But also placed in the district of UPT UPT especially education, for example, Administrative staff.

Disingung additional requirement of energy per district, Iswoyo quotes ranging from 10 to 15 people. In CPNS 2010, Sleman just received a grant of 42 people. Therefore the total energy is divided to 13 districts most in need. (Harian Jogja / Sumadiyono)