PMI DIY Desak DPR Sahkan RUU Lambang Palang Merah
Yogyakarta - Ratusan anggota Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DI Yogyakarta memperingati hari jadi ke-148 Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Lambang Palang Merah.
Aksi pada Senin (9/5/2011) dimulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali dilanjutkan berjalan kaki melewati kawasan Malioboro dan berakhir di titik nol kilometer Yogyakarta atau simpang empat Kantor Pos Besar. Saat longmarch, peserta membagi-bagikan berbagai leaflet mengenai gerakan palang merah dan bulan sabit merah kepada warga yang melintasi di Malioboro.
Dalam aksi itu mereka juga membawa satu mobil Haglund yang dulu digunakan saat operasi SAR di Merapi, serta beberapa mobil operasional PMI. Beberapa orang peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia serta membawa poster-poster kegiatan kemanusiaan. Hal itu juga untuk mempertegas gerakan PMI, berbeda-beda budaya namun tetap satu gerakan.
Ketua PMI DIY, dr Bondan Agus Suryanto kepada wartawan di sela-sela aksi mengatakan gerakan palang merah sebagai gerakan kemanusianan yang universal tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain.
"Masyarakat sudah bisa menilai PMI bukan organisasi pemerntah, golongan, suku, agama atau milik parpol tertentu. Dasar kita adalah satu untuk kemanusiaan, netral, mandiri dan sukarela," kata Bondan.
"Masyarakat sudah bisa menilai PMI bukan organisasi pemerntah, golongan, suku, agama atau milik parpol tertentu. Dasar kita adalah satu untuk kemanusiaan, netral, mandiri dan sukarela," kata Bondan.
Bondan mengatakan pihaknya juga menyerukan PMI sebagai satu-satunya perhimpunan nasional palang merah di Indonesia. Oleh karena ini pihaknya mendesak pemerintah dan DPR untuk menuntaskan pembahasan RUU lambang palang merah untuk segera disahkan menjadi UU.
"Kami ingin satu negara, satu lambang dan satu gerakan," katanya.
Aksi ini cukup banyak mendapat perhatian warga masyarakat dan wisatawan yang melintas di kawasan simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta. Beberapa aparat polisi lalu-lintas hanya dijaga-jaga di sekitar lokasi agar jalan tidak macet karena mobil Haglund ditempatkan di tengah perempatan dan menjadi panggung orasi.
(bgs/fay)
(bgs/fay)
Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction
DIY PMI Bill Passed by DPR For The Red Cross Symbol
Action on Monday (09/05/2011) starting from Abu Bakar Ali Parking Park proceed on foot past the Malioboro area and ends at zero point of intersection of four kilometers of Yogyakarta or Post Office. When longmarch, participants handed out leaflets about the movements of the red cross and red crescent to citizens who cross in Malioboro.
In action, they also bring a car Haglund once used at Merapi during SAR operations, as well as some operational car PMI. Some participants wore traditional clothes from various regions in Indonesia and bring posters of humanitarian activities. It was also to reinforce PMI movement, different cultures but still one motion.
DIY PMI Chairman, Dr Agus Bondan Suryanto told reporters on the sidelines of the action tell the Red Cross movement as a movement of universal kemanusianan without any difference from one another.
"Society can not assess PMI pemerntah organization, class, ethnicity, religion or belong to a particular political party. Basis of us is one for humanitarian, neutral, independent and voluntary," says Bonda.
Bonda said it has also called PMI as the only national Red Cross societies in Indonesia. Because of this it urged the government and Parliament to complete the discussion of the bill the red cross emblem to be passed into law.
"We want a country, a symbol and a movement," he said.
Action is quite a lot of attention citizens and tourists that pass in the area of intersection of four Post Office in Yogyakarta. Several traffic police officers just kept guard around the site for the road was not jammed as cars Haglund placed in the middle of the intersection and into the stage oration.
Komentar
Posting Komentar