|

Moratorium PNS Harus Selektif

YOGYAKARTA– Kebijakan pemerintah pusat terkait penghentian sementara atau moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai September mendatang diharapkan tak asal pukul rata.

Sebagaimana diketahui,pemerintah hanya akan memprioritaskan pengangkatan PNS untuk tenaga honorer, terutama, mereka yang masuk sebelum 2005. “Moratorium tetap, tapi honorer pengecualian.Pokoknya honorer yang paling lama 2005. Jadi,sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi,”ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) EE Mangindaan.

Sejumlah pihak pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut. Namun semestinya moratorium tidak dilaksanakan secara sepihak atau di semua sektor.Anggota Komisi A DPRD Provinsi DIY Ahmad Subangi menilai ada beberapa formasi yang jumlah pegawainya berlebihan, namun disisi lain banyak yang masih kekurangan, dan kekosongan itu tidak bisa diisi dari jalur lain.

”Moratorium ini harus selektif, agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, ”jelasnya. Khusus jabatan tertentu, harus terus dibuka untuk formasinya. Sebab kerap sebuah formasi itu memerlukan tenaga yang fresh dengan kompetensi yang dimiliki generasi muda.Dengan cara itu,generasi muda yang berprestasi tetap bisa bekerja dan disalurkan kemampuannya.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap juga mengatakan, agar kebijakan moratorium tersebut berjalan sesuai rencana reformasi birokrasi,maka tidak bisa diberlakukan di semua sektor. “Pemerintah harus membuat aturan secara konprehensif sektor atau lini mana saja yang berhenti dan mana yang tetap butuh perekrutan.Harus ada desain ulang birokrasi secara menyeluruh, tidak parsial.

Selama ini, pemerintah membuka formasi PNS setiap tahun,”ungkap Chairuman di Jakarta kemarin. Menurut dia, pemerintah jangan hanya menerapkan kebijakan karena menyimpulkan adanya pembengkakan PNS. Pemerintah, ujarnya, harus melihat secara menyeluruh bagian mana yang membengkak, sehingga kebijakannya bisa tepat sasaran.

“Juga, harus dilihat bagaimana anggaran yang telah diputuskan.Jangan buat keputusan manakala APBN dan APBD sudah diketok,” paparnya. Jika pemerintah sudah bisa memilah sektor mana yang perlu moratorium, tahap selanjutnya harus duduk bersama DPR untuk membahas bagaimana langkah terbaiknya.“Misalnya, masalah perekrutan guru PNS, apakah itu bagian dari moratorium? Itu yang menurut kami perlu dibicarakan,” tegas politikus Partai Golkar ini.

Senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Menurut dia, pemerintah tidak bisa menyimpulkan moratorium perekrutan PNS di semua sektor tanpa mengevaluasi secara keseluruhan. “Moratorium PNS tidak bisa dipukul rata.Tidak bisa diterapkan di seluruh departemen atau kementerian secara sekaligus. Harus ditetapkan, di sektor dan daerah mana saja yang perlu diberlakukan,” tandasnya.

Jika diberlakukan di semua sektor,menurut dia,maka yang akan mendapatkan akibatnya secara langsung adalah sektor pendidikan. Sebab, tanpa adanya perekrutan guru PNS, maka tenaga pengajar akan semakin berat.“Tenaga guru,terutama di daerah-daerah masih kurang. Fakta di lapangan, guru bisa mengajar empat pelajaran sekaligus. Itu artinya, rekrutmen PNS di sektor itu masih dibutuhkan,”tegasnya.

Kepala BKD Kulonprogo Djulistyo mengakui jika pos guru dimoratorium, hal tersebut sulit dilakukan. BKD, bersama dengan bagian organiasi Setda saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan PNS ini.Termasuk melakukan estimasi PNS yang akan memasuki masa pensiun. Juga menata guru dengan aturan minimal mengajar 24 jam sehari. ”Untuk kekurangan guru kelas akan diarahkan dari pemindahan dari guru mata pelajaran,”tambahnya.

Di Kulonprogo saat ini masih ada sekitar 280 orang tenaga honorer yang menunggu proses pengangkatan. Sebagian kecil sudah masuk dalam data base dan diangkat sebelum 2005. Namun dalam proses pemberkasan, mereka tidak tidak lolos. Sisanya tidak masuk data base dan tidak mendapatkan honorer dari APBD. ”Mereka yang tercecer memiliki data, tetapi tidak bisa diproses karena PP,”jelas Djulistyo.

Tenaga honorer yang tercecer ini, nasibnya juga menggantung. Pemda, tidak bisa mengusulkan pengangkatan karena tidak sesuai dengan PP 48 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Wali Kota Semarang Soemarmo HS menegaskan tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait moratoriun CPNS ini.“Pokoknya kami mendukung kebijakan pemerintah pusat,saya menaati peraturan yang di atas, saya juga sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, dianjurkan untuk menurut saja keputusan pusat,” katanya di sela acara Aqiqah Massal di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, kemarin.

Soemarmo mengaku, saat ini Pemkot Semarang juga tidak punya pegawai honorer, sehingga tidak repot untuk melakukan pengangkatan. Sementara Pemerintah Provinsi DIY tidak akan gegabah dalam menyikapi moratorium CPNS. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya nanti seperti apa,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DIY Sudibyo. BKD, kata dia, baru akan menghitung keberadaan PNS yang tersebar di SKPD, termasuk estimasi PNS yang akan memasuki masa pensiun.

Dari sinilah akan muncul jumlah PNS yang ada, dan kebutuhan minimal PNS berbasis kinerja. Hal ini akan menjadi patokan dalam merumuskan kebutuhan PNS. Untuk keberadaan tenaga honorer, Sudibyo memastikan di DIY sudah tidak ada lagi.Semua tenaga honorer sudah terselesaikan menjadi PNS.Pasca 2005,juga tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer.

Jika ada, itu hanya ditangani SKPD terkait dan bukan menjadi kewenangan daerah. Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyesalkan masih adanya daerah yang mengangkat tenaga honorer. Padahal, sejak 2006, pemerintah pusat sudah melarang pengangkatan tenaga honorer.

“Tenaga honorer sesuai estimasi pemerintah hanya 600.000-an. Namun, jumlahnya kini membengkak mencapai 1 jutaan. Padahal, pada 2006, pemerintah pusat sudah mengeluar kan larangan agar tak ada lagi pengangkatan tenaga honorer,”tegas Gamawan. rahmat sahid/ amin fauzi/kuntadi/ mohammad sahlan


Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

CPNS Moratorium Must Selective

YOGYAKARTA-related central government's policy of suspension or moratorium on recruitment of prospective civil servants (CPNS) is expected to begin next September was flat at the origin.

As is known, the government will prioritize the appointment of civil servants only for honorary workers, especially, those who entered before 2005. "Moratorium permanent, but temporary honorary longest pengecualian.Pokoknya 2005. So, before 2005 that we adopted are eligible. After that there was no longer temporary, "said Minister of Administrative Reforms (Menpan and RB) EE Mangindaan.

A number of parties in principle supports the policy. But the moratorium should not be implemented unilaterally or in all sektor.Anggota Provincial Commission A DIY Ahmad Subangi judge there are some formations that the number of redundant employees, but on the other hand, many still lack, and that void can not be filled from other pathways.

"The moratorium should be selective, so as not to interfere with service to the community," he explained. Certain specialized positions, should continue to be opened for their formation. Because often a formation that requires a fresh energy to the competency of the generation muda.Dengan way, the young performers can still work and channeled abilities.

Chairman of Commission II of DPR Chairuman Harahap also said that the moratorium policy goes as planned reform of the bureaucracy, it can not be enforced in all sectors. "The government should create a comprehensive rule-line sector or anywhere a stop and which ones still need perekrutan.Harus there is a redesign of the bureaucracy as a whole, not partial.

During this time, the government opened the formation of civil servants every year, "said Chairuman in Jakarta yesterday. He said the government should not only implement the policy because it concluded that there was swelling of the PNS. The government, he said, should take a thorough look which part is swollen, so that policies can be targeted.

"Also, to be seen how the budget has been decided. Do not make decisions when the state budget and regional budgets already diketok, "he explained. If the government was able to sort out which sectors need a moratorium, the next stage of the Parliament should sit together to discuss how best step. "For example, the problem of recruitment of civil servant teachers, whether it is part of the moratorium? That's what we think needs to be discussed, "said Golkar Party politician.

Similar expressed Vice Chairman of Commission II of DPR Ganjar Pranowo. According to him, the government can not conclude a moratorium on recruitment of civil servants in all sectors without evaluating overall. "The moratorium can not be beaten rata.Tidak PNS can be applied across departments or ministries as well. Should be set, in which sectors and areas that need to be enforced, "he said.

If applied across all sectors, according to him, then who will get the direct result is the education sector. Because, in the absence of recruitment of civil servant teachers, then teachers will be heavier. "Teachers, especially in regions still lacking. Facts on the ground, the teacher can teach four lessons at once. That means, the recruitment of civil servants in the sector is still needed, "he said.

Head of BKD Kulonprogo Djulistyo admitted if the postal dimoratorium teacher, it is hard to do. BKD, along with the organiasi Secretariat is currently undertaking a mapping to the needs of civil servants ini.Termasuk estimate that will be entering retirement. Also arrange with the teacher teaching the rules at least 24 hours a day. "For the shortage of classroom teachers will be redirected from the transfer of subject teachers," he added.

In Kulonprogo currently there are still about 280 people of honorary workers awaiting the appointment process. Fraction has been included in the data base and appointed before 2005. But in the process of filing, they do not qualify. The rest does not make a data base and did not get the honoree of the budget. "Those who have scattered data, but can not be processed due to government regulations," explained Djulistyo.

Honorary scattered power, the fate also hangs. Local government, can not propose the appointment because it is not in accordance with Regulation 48 regarding the appointment of honorary workers to CPNS. Mayor of Semarang Soemarmo HS assert central government continued to support policies related to this CPNS moratoriun. "Anyway, we support the central government's policies, I obey the rules above, I have also met with Governor of Central Java, is recommended for any decision according to the center," he said in Bulk Aqiqah between events in the Great Mosque of Central Java (MAJT) Semarang, yesterday.

Soemarmo confessed, now Semarang City Government also has no permanent employees, so do not bother to make the appointment. While the Provincial Government of DIY will not be hasty in addressing the moratorium CPNS. "We'll wait for the technical instructions as to what," explains Head of Regional Personnel Agency (BKD) DIY Sudibyo. BKD, he said, will calculate the presence of scattered SKPD civil servants, including estimates of civil servants who will retire.

From this will emerge the existing number of civil servants, civil servants and performance-based minimum requirement. This will be the benchmark in formulating the needs of civil servants. For the existence of temporary workers, on DIY Sudibyo ensure there is no lagi.Semua honorary workers have resolved to be civil servants. Post-2005, also no longer the appointment of honorary workers.

If anything, it only handled SKPD related and not the local authority. Separately, Minister of the Interior (Interior Minister) Gamawan Fauzi deplored the persistence of the raised area of ​​honorary workers. In fact, since 2006, the central government has banned the appointment of honorary workers.

"Power honoree appropriate government estimates only 600,000-an. However, the numbers now swelled to 1 million. In fact, in 2006, the central government has issued a ban on so there was no appointment of honorary workers, "said Gamawan.

Posted by Wawan Kurniawan on 07.59. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels

Recently Added

Recently Commented