DPR Didesak Selesaikan UU Keistimewaan Yogyakarta

YOGYAKARTA--MICOM: GBPH Joyokusumo meminta kepada DPR agar Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta segera diselesaikan. Penyelesaiannya pun disesuaikan dengan amanat rakyat Yogyakarta

"Penyelesaiannya sesuai dengan amanat rakyat Yogyakarta. Kalau menyimpang lagi, akan terjadi pergolakan lagi," ungkapnya, di Pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (5/9).

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi DIY membacakan amanat rakyat Yogkarata. Mereka menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Menurutnya, amanat tersebut menjadi komando bagi masyarakat Yogyakarta. Selain itu, dalam amanat tersebut juga meneguhkan masyarakat Yogyakarta tetap dalam NKRI.

Di pihak Kraton Ngayogyakarta dan Paku Alam, amanat itu pun otomatis akan menjadi kesepakatan.

"Rakyatnya sudah bersatu, masak di dalam keluarga malah tidak bersatu?" tegas adik Sultan tersebut.

Menambahi Gusti Joyo, GBPH Prabukusumo juga meminta UU Keistimewaan segera diselesaikan.

"Jika tidak, kasihan masyarakat," ungkapnya.

Pasalnya, masyarakat telah bertahun-tahun berkutat soal keistimewaan. Ia pun menilai pemerintah telah mengabaikan kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Sultan menanggapi amanat rakyat menyampaikan tiga spirit yang harus dijaga oleh masyarakat Yogyakarta, yaitu jiwa masyarakat Yogyakarta adalah merah-putih, kepribadian masyarakat Yogyakarta adalah pancasila, dan watak masyarakat Yogyakarta adalah Bhinneka Tunggal Ika.

Ia pun menegaskan pentingnya tiga prinsip dasar dalam kehidupan yang harus dipegang oleh pemimpin, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. (AT/OL-10)

Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

DPR Urged To Solve the Privileges Act Yogyakarta

YOGYAKARTA - Micom: GBPH Joyokusumo ask the House to the Legal Privileges Yogyakarta immediately resolved. The solution, according to mandate of the people of Yogyakarta

"The solution in accordance with the mandate of the people of Yogyakarta. If digress again, there will be unrest," he recalls, in bobodoran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Monday (5 / 9).

Previously, the message read Aliuddin DIY Yogkarata people. They set the Sri Sultan Hamengkubuwono and Sri Paduka Paku Alam became Governor and Vice Governor of DIY.

He said the mandate of a commando for the people of Yogyakarta. In addition, the mandate is also to strengthen society Yogyakarta remains the NKRI.

In the kingdom Ngayogyakarta and Paku Alam, mandated that also automatically be a consensus.

"The people are united, and cook in the family did not even come together?" brother of the Sultan of the firm.

Increases Gusti Joyo, GBPH Prabukusumo also asked the Law Privileges resolved soon.

"If not, compassionate society," he recalls.

Because, people have been struggling for years the question of privilege. It shall assess the government was neglecting the interests of society.

Previously, the Sultan of the people to respond to the mandate of three spirits that should be looked after by the community of Yogyakarta, which is the soul of society Yogyakarta is red and white, the personality you desire is Pancasila, and the character you desire is Bhinneka Tunggal Ika.

It also stressed the importance of the three basic principles in life that must be held by the leaders, that divinity, humanity, and justice.