Rakyat Ingin Sultan Tegas

YOGYAKARTA– Perpanjangan kembali jabatan gubernur-wakil gubernur DIY bukanlah final. Saat ini yang terpenting adalah ketegasan Sultan mendesak pemerintah pusat dan DPR agar segera mengesahkan Undang- Undang Keistimewaan DIY.

Banyak kalangan berharap perpanjangan jabatan saat ini adalah yang terakhir dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY bisa segera ditetapkan menjadi undang-undang (UU). Setelah muncul sejak 2002 lalu, RUUK terbukti masih saja belum jelas kapan akan disahkan. Pakar pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Abdul Gaffar Karim menilai perpanjangan jabatan gubernur-wakil gubernur DIY merupakan solusi yang kurang tepat.

Sebab secara subtansi perpanjangan jabatan tersebut, hanya menyangkut pada jabatan atau belum menjawab sesungguhnya keinginan rakyat DIY. “Perpanjangan jabatan itu,sebagai konsensi elite dan hanya mengakomodir kepentingan pribadi, yakni jabatan gubernur dan wakil gubernur,” tandas Abdul Gaffar Karim kepada Seputar Indonesia (SINDO),kemarin.

Seperti diketahui, dari pertemuan antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta Selasa (27/9) malam disepakati, jabatan Sultan dan Pakualam diperpanjang lagi selama setahun. Menurut Abdul Gaffar, hal lain yang ditunggu masyarakat DIY saat ini adalah kejelasan menyangkut masalah keistimewaan, seperti soal tanah dan budaya.

Untuk dapat memenuhi semua kepentingan itu, rakyat menunggu keberanian Sultan k h u - susnya mendesak pemerintah pusat agar segera mengesahkan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Hingga kini, pembahasan RUUK terus saja molor.“Cepat atau lambat UU Keistimewaan itu sekarang tergantung dari sikap Sultan,” tandasnya. Selama masa perpanjangan setahun ini, menurut Abdul Gaffar,Sultan harus memanfaatkan untuk melakukan lobilobi politik, khususnya mempercepat pengesahan UU Keistimewaan.

2012 Target UU Ditetapkan

Sri Sultan juga bertekad RUUK bisa disahkan secepatnya, setidaknya pada 2012 nanti. Sultan mengungkap kan, perpanjangan satu tahun merupakan usulannya pada pertemuan dengan presiden. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengajukan untuk perpanjangan dua sampai tiga tahun. Namun dirinya menolak dan hanya menerima satu tahun, agar ada kejelasan atas nasib RUUK DIY.

Perpanjangan satu tahun ini, akan membawa dampak psikologis bagi pemerintah dan DPR. Sebab mereka harus membuktikan janjinya untuk menyelesaikan dalam satu tahun nanti.Apalagi saat ini diakui banyak anggapan miring dan sikap pesimistis dari masyarakat terkait keseriusan pusat. “Ini akan berdampak psikologis politik, karena satu tahun nanti harus sudah ada kepastian,” jelas Sultan, di KepatihanYogyakarta kemarin.

Pada perpanjangan satu tahun ini, pemerintah diharapkan menetapkan RUUK.Adapun dua tahun pasca penetapan, ditargetkan UU ini sudah bisa direalisasikan. Setidaknya butuh dua tahun karena harus ada sosialisasi, peraturan pemerintah, hingga perda di tingkat Provinsi DIY. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DIY, Putut Wiryawan menyambut baik adanya kesepakatan antara Sultan dengan presiden terkait perpanjangan satu tahun.Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen Sultan untuk menghindari adanya kekosongan jabatan.

“Itu adalah penghormatan Sultan kepada pemerintah pusat,”tutur Putut. Dia sepakat dengan perpanjangan pemerintah pusat dan DPR semakin terpacu menyelesaikan pembahasan RUUK. Bagaimana nanti hasil pembahasan menjadi kewenangan wakil rakyat di DPR. Sebenarnya mayoritas fraksi sudah sepakat dengan wacana penetapan. Hanya sejauh ini tidak ada upaya maksimal dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Padahal mereka bisa melakukan voting untuk menentukan langkah terakhir.

Kenyataanya ini tidak pernah dilakukan. “Justru ini menjadi pertanyaan, kok fraksi yang mendukung tidak melakukan voting,” tuturnya. Sementara itu Ketua Fraksi Amanat Nasional (FAN) DPRD DIY Isti’anah ZA berharap, perpanjangan kali ini adalah yang terakhir. FAN berharap penyelesaian RUUK ini bisa dilakukan maksimal delapan bulan mendatang.

Sehingga pada bulan Juli 2012,pemerintah harus sudah menyusun PP, begitu pula di daerah akan melakukan sosialisasi dan menyusun perda.“Harusnya bisa, agar tidak ada perpanjangan lagi,”tuturnya. Sementara itu anggota Tim Asistensi Achiel Suyanto mengaku, keputusan menerima perpanjangan satu tahun adalah bentuk komitmen Sultan untuk tidak mau menerima perpanjangan lima tahunan.

Adanya perpanjangan ini, harus menjadi komitmen semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan RUUK.Karena semua masyaraka DIY dan mayoritas fraksi yang ada sudah sepakat mendukung penetapan. Tim Asistensi,akan kembali mengawal proses pembahasan. Nantinya pada 29 September sampai 1 Oktober akan digelar konsinyering DPR di Bogor. Kesempatan ini akan digunakan untuk melakukan lobi kepada fraksi-fraksi dan pemerintah.

Sementara itu Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Widihasto, berencana hari ini akan menghadap Sultan.Selain untuk menyerahkan amanat rakyat yang ditandatangani pada peringatan 66 tahun Maklumat Keistimewaan DIY lalu, juga untuk berkoordinasi mengenai masalah perpanjangan ini. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, sesuai hasil pleno, Muhammadiyah mendukung penetapan Sultan dan Pakualam sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Penetapan harus dilakukan dengan melihat alasan sejarah, maupun politik. “Keraton telah banyak berjasa dengan bangsa ini,”ujarnya. Atas dasar inilah, Din meminta pemerintah pusat harus arif dan bijaksana dalam menentukan keputusan di DIY. priyo setyawan/kuntadi

Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

People Want Sultan Decisive

YOGYAKARTA-extension re-post of governor-lieutenant governor DIY is not final. Currently the most important is the specificity of Sultan urged the central government and promptly passed DPRagar Privileges Act DIY.

Many people hoped the extension of the current position is the last and Privileges Bill (RUUK) DIY can be set into law (Act). After appearing since 2002, proved RUUK still unclear when it will be legalized. Government experts Fisipol Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta Abdul Gaffar Karim assess the extension of the office of governor, deputy governor of DIY is a less precise solution.

Because a substantial extension of the job, just about the position or does not answer the real will of the people DIY. "The extension of the job, as the concession only accommodate the interests of elites and personal, that the office of governor and lieutenant governor," said Abdul Gaffar Karim to Seputar Indonesia (SINDO), yesterday.

As is known, from a meeting between the Sri Sultan Hamengkubuwono X and President Susilo Bambang Yudhoyono at State Palace in Jakarta on Tuesday (27 / 9) night agreed, position Pakualam Sultan and extended again for a year. According to Abdul Gaffar, other things DIY community awaited moment is clarity regarding the privilege issue, as a matter of land and culture.

To be able to satisfy all interests, the people waiting for the courage Sultan Khu - susnya urged the central government to immediately ratify DIY Privileges Act. Until now, the discussion continued RUUK stretch. "Sooner or later it's Privileges Act now depends on the attitude of the Sultan," he said. During the renewal period this year, according to Abdul Gaffar, the Sultan must utilize to conduct political lobilobi, especially accelerating ratification Privileges Act.

Law Enacted 2012 Target

Sultan also determined RUUK be ratified as soon as possible, at least in 2012. Sultan's revealed, is a one-year extension proposal at a meeting with the president. Earlier the Minister of Home Affairs Gamawan Fauzi has filed for an extension of two to three years. But he refused and only received one year, so there is clarity over the fate of RUUK DIY.

This one-year extension, will bring psychological impact for the government and parliament. Because they have to prove his promise to finish in one year nanti.Apalagi currently recognized many assumptions skew and pessimistic attitude of seriousness associated community center. "This will impact politics psychologically, because one year later should have no certainty," said the Sultan, in KepatihanYogyakarta yesterday.

In this one-year extension, the government is expected to set two years after the establishment RUUK.Adapun, targeted this Act can be realized. At least it took two years because they have no socialization, government regulations, until the regulations at the level of DIY. Chairman of the Democratic Faction DPRD DIY, Putut Wiryawan welcomed the agreement between the Sultan by the president related to the extension of one tahun.Kesepakatan Sultan is a form of commitment to avoid any vacancy.

"It is a tribute to the Sultan of the central government," said Putut. He agreed with the extension of central government and Parliament more complete discussion RUUK racing. How will the results of the discussion of the authority of representatives in the House of Representatives. Actually, the majority faction had agreed with the determination of discourse. Only so far no maximum efforts of the factions in the House. And they can vote to determine the final step.

In fact this was never done. "That is the question, why not do the faction that supports voting," he said. Meanwhile, Chairman of the National Mandate Faction (FAN) DPRD DIY Isti'anah ZA hope this extension is the last time. FAN settlement RUUK hope this can be done a maximum of eight months.

So in July 2012, the government should have created a PP, as well as in the area will be to disseminate and develop regulations. "It should be, so there is no extension anymore," he said. Meanwhile Achiel Suyanto Assistance Team members admitted, the decision to receive one-year extension is a form of commitment to the Sultan refused to accept the five-year extension.

The existence of this extension, it should be a commitment on all parties to immediately resolve all masyaraka RUUK.Karena DIY and majority factions had agreed to support the determination. Assistance Team, will again oversee the process of discussion. Later on September 29 to October 1, will be held in Bogor konsinyering Parliament. This opportunity will be used for lobbying and government factions.

Meanwhile, Coordinator of the Secretariat of the Joint (Joint Secretariat) Widihasto, planned today will be facing Sultan.Selain to hand over the mandate of the people who signed on the anniversary of 66 years Privileges Notices DIY ago, also to coordinate on the issue of this extension. Chairman of the Central Executive (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin said, according to the results of the plenary, Muhammadiyah support the establishment of Sultan and Pakualam as a couple of governor and deputy governor.

Determination must be done by looking at historical reasons, as well as political. "Palace have been widely credited with this nation," he said. On this basis, Din asked the central government should be wise and prudent decisions in DIY.