Desak Perda Penyertaan Modal - Jogja Info [dot] net

“Nderek Tumut Nguri-uri Kabudayan Jawi”


Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, 20 December 2008

Desak Perda Penyertaan Modal

RADAR JOGJA - DPRD DIJ memberikan garansi kepada Pemprov DIJ untuk melakukan penambahan modal di tubuh PT Anindya Mitra Internasional. Di tengah kesulitan keuangan yang melilit Anindya, tambahan modal itu akan sangat berarti bagi BUMD pelat merah tersebut.
"Silakan melakukan tambahan modal, berapa pun nilainya tidak ada masalah," ujar Ketua Pansus Raperda Perubahan Pokok-Pokok Keuangan Daerah Arief Budiono kemarin. Kendati memberikan lampu hijau, Arief menyatakan pemprov harus mematuhi sejumlah prasyarat.

Ada sejumlah rambu-rambu yang mesti ditaati. "Sebelum menambah modal, buat dulu Perda Penyertaan Modal Anindya," pinta Arief. Bila syarat itu dipenuhi, ia menjamin tidak ada alasan bagi dewan untuk menyatakan keberatan.

Dengan adanya Perda Penyertaan Modal Anindya akan menjadi payung hukum bagi pemprov dan dewan. Dalam perda itulah diatur besaran kebutuhan modal Anindya dan kewajiban bagi pemprov selaku pemilik.

Keharusan membuat Perda Penyertaan Modal itu rujukannya didasarkan atas amanat Permendagri. Amanat itu telah ditindaklanjuti dan masuk dalam materi perubahan raperda yang siang ini akan disahkan di Gedung DPRD DIJ. Selain pembuatan perda penyertaan modal, perubahan Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan juga mengatur soal hibah.

Hibah berdasarkan perda itu hanya diizinkan diberikan untuk lembaga yang ada di kabupaten dan kota. Misalnya untuk BUMD milik kabupaten dan kota berpeluang mendapatkan hibah dari APBD Provinsi DIJ. Ini tidak berlaku bagi BUMD milik pemprov. "Jadi peluang BUMD pemprov seperti Anindya, Taru Martani dan Bank BPD mendapatkan hibah tertutup," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKD DIJ Bambang Wisnu Handoyo (BWH) mengatakan pada APBD 2009 pemprov tidak mengajukan tambahan modal bagi Anindya. BWH yang juga duduk sebagai komisaris Anindya itu mengaku belum dapat mengajukan perencanaan bisnis Anindya seperti permintaan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD DIJ.

"Kami bersama jajaran masih terus menggodok detil perencanaan bisnis Anindya ke depan. Kita rasional saja," ujar alumni Fisipol UGM ini. Rencananya hasil kerja itu akan diajukan saat APBD Perubahan 2009 mendatang.

Langkah yang dilakukan BPKD ini tampaknya berbeda dengan keinginan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Saat menyampaikan pidato pengantar RAPBD 2009 awal Desember lalu, HB X meminta dewan membahas ulang rencana tambahan modal demi menyelamatkan Anindya dari ancaman kebangkrutan. Itu terjadi setelah usulan tambahan modal Rp 11 miliar yang diajukan pemprov pada Perubahan APBD 2008 November lalu ditolak dewan. Dirut Anindya Gatot Murcahyo Nugroho mengatakan, dalam menyusun perencanaan bisnis itu pihaknya bakal melibatkan investor dari luar. Langkah ini sebagai alternatif agar Anindya tetap eksis menjalankan bisnisnya. (kus)

No comments:

Post a Comment

loading...
Disclaimer: Gambar dan video artikel pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Rp. 100.000,-/Bulan

Form Lowongan Kerja (FREE)