BERI KESEMPATAN KAMPANYE SELUAS-LUASNYA; Pemkot Diminta Adil dalam Penertiban - Jogja Info [dot] net

“Nderek Tumut Nguri-uri Kabudayan Jawi”


Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, 11 January 2009

BERI KESEMPATAN KAMPANYE SELUAS-LUASNYA; Pemkot Diminta Adil dalam Penertiban

YOGYA (KR) - Partai politik (parpol) di Kota Yogyakarta meminta agar Pemkot bisa bersikap adil dalam penertiban atribut kampanye. Sehingga penegakan aturan di lapangan tidak boleh bersifat diskriminatif. Semestinya penertiban tidak melihat parpol yang melanggar, namun semua bisa ditertibkan tanpa pandang bulu. Di samping itu, diharapkan semua parpol diberikan kesempatan seluas-luasnya dan tidak terlalu dibatasi dalam mengkampanyekan diri, karena saat ini memang merupakan masa untuk kampanye. Demikian mengemuka dalam pertemuan yang digelar KPU Kota Yogyakarta dengan parpol peserta pemilu dan instansi terkait di Pemkot. Pertemuan berlangsung di kantor KPU, Jumat (9/1).

Dari 32 parpol yang diundang, hanya 22 parpol yang menghadiri acara yang dimaksudkan untuk mencari masukan terkait revisi Perwal No 36 Tahun 2008 tentang pemasangan alat peraga kampanye. "Koordinasi ini bukan untuk mencari masukan, tapi sekadar sosialisasi, karena drafnya sudah jadi dan tinggal ditandatangani. Makanya kami pesimis, masukan parpol akan menjadi pertimbangan walikota. Dari dulu, masukan dari parpol sepertinya memang tidak pernah didengarkan oleh penyelenggara pemilu," ungkap Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC PDIP Kota Henry Kuncoroyekti yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pihaknya juga meminta agar parpol tidak terlalu dibatasi dalam kampanye, karena hal itu berarti membatasi demokratisasi. "Bagaimana parpol dan caleg mau sosialisasi, di kampung sudah banyak yang tidak boleh untuk pemasangan atribut. Ini artinya dari bawah sudah ditekan, dari atas juga demikian. Mbok sudah dibiarkan, toh juga hanya sampai bulan April pemasangannya," ucap Henry seraya menambahkan setelah Perwal revisi ditetapkan, PDIP akan tetap mengritisinya. Sementara Ketua KPU Kota Yogya, Nasrullah mengatakan, penyerapan masukan dari parpol tidak hanya saat ini dilakukan, tetapi sudah 3 kali ditambah 1 kali lokakarya. "Yang terakhir pada 30 Desember lalu dengan walikota saat akan membuat draf. Direncanakan selesai 14 hari, ternyata lebih cepat, hanya 10 hari sudah jadi draf. Yang pasti KPU berharap, koordinasi dan masukan selama ini tetap diterima sebagai bagian penetapan Perwal. Meski kewenangan untuk membuat aturan ada di tangan Pemkot," ujar Nasrullah.

Mengenai permintaan agar caleg diperbolehkan menggunakan media komersial seperti reklame lainnya dengan membayar, hingga selesainya pertemuan tersebut belum ada jawaban pasti. Sedangkan Kepala Dinas Ketertiban Kota Wahyu Widayat mengatakan, mengenai larangan persimpangan dipasangi atribut dalam radius 25 meter, dalam Perwal revisi diperpendek menjadi 2 meter. "Tapi balihonya diperkecil. Kalau di lokasi lain baliho berukuran 4 x 6 meter, diperkecil maksimal dengan ukuran 2 meter sehingga tidak menutupi rambu-rambu yang ada. Disinggung tentang Pemkot yang terkesan tebang pilih dalam penertiban, Wahyu menyatakan semua yang melanggar ditertibkan. "Hanya soal tata kala saja, mungkin jadwalnya belum sampai ke sana. Yang jelas semua pelanggar ditertibkan. Pemkot netral, karena aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," tandasnya. (Ret)-f

No comments:

Post a Comment

loading...
Disclaimer: Gambar dan video artikel pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Rp. 100.000,-/Bulan

Form Lowongan Kerja (FREE)