Gubernur Prioritaskan Birokrat Muda - Jogja Info [dot] net

“Nderek Tumut Nguri-uri Kabudayan Jawi”


Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, 10 January 2009

Gubernur Prioritaskan Birokrat Muda

Sabtu, Pelantikan Pejabat Baru
JOGJA - Gubernur DIJ Hamengku Buwono X bertekad meminimalisasi penggunaan pejabat impor dari luar Pemprov DIJ untuk mengisi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru. Pejabat yang dipilih akan mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia di pemprov. "Kami prioritas yang muda-muda dengan dasar kompetensi dan jenjang kepangkatan yang sudah memenuhi syarat," tandas HB X di Kepatihan, kemarin.

Minimnya penggunaan pejabat impor itu karena gubernur merasa tak ada problem serius yang tengah dihadapi pemprov. Dikatakan, penggunaan pejabat impor baru dilakukan kalau kondisinya darurat. Selama kondisi itu tak terjadi, prioritas pejabat lokal asal pemprov akan dikedepankan.

"Sampai sekarang belum ada rencana mengambil pejabat dari luar," tandasnya.

Gubernur menyatakan pelantikan pejabat berdasarkan Perda SOTK baru dilakukan pada minggu kedua Januari ini. Pelantikan akan dilakukan serempak pada pejabat eselon IV, III, II dan eselon I. Satu-satunya pejabat level eselon I hanya jabatan sekretaris provinsi (sekprov).

Sebuah sumber di lingkungan Kepatihan menginformasikan, pelantikan pejabat baru paling cepat diadakan Sabtu (10/1) besok. "Kalau nggak ada penundaan, Sabtu besok," bisik sumber tersebut yang biasa keluar masuk ruang kerja gubernur itu.

Kepala Biro Kepegawaian Setprov DIJ Sudibyo mengatakan, untuk mengisi 769 jabatan, ada dua alternatif yang dapat dilakukan. Pertama, pelantikan dilakukan secara masal sekaligus. Sedangkan yang kedua diadakan secara bertahap.

Untuk mengisi jabatan itu, Sudibyo yang masuk sebagai anggota Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemprov DIJ masih terus berkonsultasi dengan gubernur. "Semua kewenangan ada di tangan gubernur. Baperjakat hanya menyiapkan data-datanya," ujar Sudibyo.

Dengan SOTK baru, ada ada empat jabatan baru yang harus diisi. Yakni Badan Ketahanan Pangan, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Perekonomian Administrasi Sumber Daya Alam. Satu instansi yang dilikuidasi adalah Badan Informasi Daerah (BID). Tugasnya diserahkan ke Dinas Perhubungan dan Informatika serta Biro Umum Humas dan Protokol.

Ketua Komisi B DPRD DIJ Basuki Rakhmad menyambut positif rencana gubernur memprioritaskan pejabat muda. "Saatnya yang muda diberi kesempatan," ucap Basuki. Parlemen akan menunggu realisasi dari rencana gubernur tersebut.

Wakil Ketua DPRD DIJ Gandung Pardiman menyatakan sejak awal sudah wanti-wanti agar gubernur menghindari pejabat impor. Sebab, jumlah pejabat impor yang menduduki berbagai posisi di pemprov sudah berjimbun.

Sedikitnya ada delapan jabatan yang berasal dari luar. Di antara mereka juga ada yang sudah berstatus pensiun tapi mendapatkan perpanjangan. "Saatnya gunakan pejabat lokal," pinta Gandung. (kus)

No comments:

Post a Comment

loading...
Disclaimer: Gambar dan video artikel pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Rp. 100.000,-/Bulan

Form Lowongan Kerja (FREE)