Presiden : Pengusaha Keberatan, Tak Masuk Akal; Tarif Angkutan Harus Turun - Jogja Info [dot] net

“Nderek Tumut Nguri-uri Kabudayan Jawi”


Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, 15 January 2009

Presiden : Pengusaha Keberatan, Tak Masuk Akal; Tarif Angkutan Harus Turun

YOGYA (KR) - Pengusaha angkutan di Yogyakarta mengaku keberatan mengikuti kebijakan pemerintah yang akan menurunkan tarif angkutan sebesar 10 persen, menyusul penurunan harga BBM yang akan mulai diberlakukan 15 Januari ini. Pasalnya, beban biaya angkutan tidak berkurang karena harga suku cadang sudah mengalami kenaikan lebih dulu.

”Kami bukan tidak setuju turun tarif. Tetapi penurunan harga BBM tidak bisa menolong jasa angkutan,” kata Ketua DPD Organda DIY, Johnny Pramantya, kepada wartawan, Selasa (13/1).
Ia menuturkan, realita di lapangan sering kali menunjukkan bahwa tarif yang ditetapkan tidak dapat diterapkan penuh. Seperti halnya tarif angkutan Yogya-Wonosari yang resminya Rp 6.000, tetapi banyak penumpang ketika naik angkutan hanya membayar Rp 5.000. ”Kru bus tetap menerima pembayaran penumpang itu,” tutur Johnny.
Kejadian tersebut sering terjadi pula pada angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Karena itu, kata dia, ketika pemerintah meminta angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) turun 10 persen, tidak serta merta bisa disetujui. ”AKAP di DIY jaraknya pendek. Sehingga tarifnya tidak mudah untuk diturunkan,” jelas Johnny.
Terkait dengan tuntutan penurunan tarif angkutan ini, Kabid Angkutan Dinas Perhubungan DIY, Sigit Haryanto mengemukakan, pihaknya masih terus mengkajinya dan menunggu realisasi penurunan harga BBM. ”Kita lihat saja nanti bagaimana realisasinya,” ujar dia.
Diakuinya, saat ini para pengusaha mengalami kesulitan untuk dapat menurunkan tarif angkutannya. Salah satu problem yang mereka hadapi adalah melonjaknya harga spare part (suku cadang).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali meminta kepada pengusaha angkutan untuk menurunkan tarif dan menyesuaikannya dengan harga BBM yang telah dipangkas tiga kali. ”Tidak masuk akal. Premium sudah turun 25 persen dan solar 18 persen, tapi tarif (angkutan) tidak turun-turun,” katanya ketika memberikan sambutan, dalam acara silaturahmi Legiun Veteran Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Terkait dengan itu, pemerintah tengah membahas besaran penurunan tarif itu bersama Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), Gapasdaf serta Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI).
Menurut Kahumas Ditjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Djoko Sulaksono, penurunan harga BBM akan berdampak langsung pada biaya operasi bus. Selama ini, kontribusi BBM ke biaya pokok produksi bus sekitar 30 persen. ”Oleh karena itu, tidak adil jika harga BBM bersubsidi sudah diturunkan berulang kali, sedang tarif bus AKAP tidak,” ujarnya.
Siap Dikritik
Keputusan pemerintahan SBY-JK menurunkan harga BBM untuk ketiga kalinya dalam waktu belakangan ini, kembali menuai beragam tanggapan. Ada yang negatif tetapi banyak juga yang positif.
Namun Presiden SBY mengaku tidak terlalu merisaukan hal itu. Dia bahkan telah memperkirakan sejumlah pihak yang berseberangan dengan dirinya pasti akan mengaitkan keputusan itu dengan isu politik. ”Biar saja orang mengaitkan hal itu dengan politik. Tapi semuanya harus dihadapi karena kita sedang menjalankan amanah,” tuturnya.
Terhadap para pengritiknya itu, SBY mengategorikannya menjadi dua kelompok. Pertama yang merasa hebat dan berani jika menentang pemerintah. Apa pun kebijakannya. Kedua, yang merasa tabu atau berdosa jika harus memberi pujian kepada pemerintah. ”Tetapi saya yakin, tidak semua rakyat seperti itu. Rakyat punya hati untuk menilai mana yang benar, mana yang berhasil, dan mana yang belum,” papar presiden.
Pendukung utama pemerintahan SBY, Partai Demokrat bahkan terang-terangan menantang para oposisi untuk mengritik kebijakan pemerintah labih keras lagi. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, pihaknya tidak pernah bermimpi dipuji oposisi atau pengamat pendukung oposisi.
”Justru kami senang selalu dikritik, meskipun kebijakan itu menguntungkan rakyat. Kami menanti kritik dan serangan yang lebih keras terhadap penurunan harga BBM,” tandas politisi muda itu.
Sedang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat bahwa langkah penurunan harga BBM itu akan sangat menguntungkan politik Presiden SBY. ”Di satu sisi ini menguntungkan, tetapi di sisi lain ini bisa jadi blunder juga apabila SBY tidak bisa mempertahankan harga BBM,” kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq.
”Ini (penurunan harga BBM) harus diapresiasi. Tetapi pertanyaan besarnya adalah apabila nanti setelah pemilu harga minyak dunia melonjak, apakah pemerintah sanggup mempertahankan harga BBM ?” tanya Mahfudz.
Dari pihak oposisi, PDI Perjuangan menyatakan, seharusnya pemerintah berani menurunkan harga BBM jenis premium menjadi Rp 3.800. ”Harusnya pemerintah SBY berani menetapkan harga BBM Rp 3.800 (premium) dan ini sudah plus 10 persen PPN,” kata Ketua DPP-PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo.
”Sebagaimana keterangan Menteri Keuangan, BBM sudah tidak disubsidi lagi. Masa pemerintah mau ambil untung dari rakyat ,” ujar Tjahjo seraya menambahkan, ”Harga ini asumsinya BBM tidak diolah di Indonesia. Kalau minyak diolah di dalam negeri harganya pasti di bawah Rp 3.800,” kata mantan politikus Golongan Karya (Golkar) itu.
Tjahjo menambahkan, kalau pemerintah fair berniat tidak memberatkan rakyat, harusnya menurunkan BBM tidak secara bertahap. Masalahnya, akan terus terjadi kelangkaan BBM di beberapa SPBU, karena mereka tidak berani memperbanyak stoknya. ”Harusnya PT Pertamina sebagai pemerintah memperhatikan hal ini,” katanya. (Jon/*9/Mgn/Sim/Edi/Rsv/War/Imd/Ogi)-z

No comments:

Post a Comment

loading...
Disclaimer: Gambar dan video artikel pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Rp. 100.000,-/Bulan

Form Lowongan Kerja (FREE)