Manipulasi Ancam Pilpres - Jogja Info [dot] net

“Nderek Tumut Nguri-uri Kabudayan Jawi”


Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 8 July 2009

Manipulasi Ancam Pilpres

HARIAN JOGJA: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (6/7) mengabulkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk ikut menyontreng pada 8 Juli.

Menurut dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin. “Putusan MK itu telah memberi alternatif untuk tetap terjaganya legitimasi pemimpin ke depan,” katanya

Tetapi ia mempertanyakan soal penggunaan KTP yang harus mengacu pada alamat asli si pemegang KTP. “ Bagaimana dengan Jogja yang banyak pendatangnya? Saya rasa ketentuan untuk masalah itu perlu dilihat segera untuk menjaga agar tak terjadi kekisruhan lagi,” katanya.

Keputusan MK tersebut menandai perjalanan panjang soal kemelut DPT. Bahkan pasangan Capres-Cawapres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto sempat mengancam KPU agar menyelesaikan kasus DPT dalam waktu 24 jam. Pasangan ini kemudian juga secara intens melakukan pertemuan dengan KPU untuk menyelesaikan persoalan DPT.

“Meski waktunya sangat mepet, tapi putusan itu perlu disambut positif karena sedikit banyak akan mengantisipasi karut marut DPT saat ini,” kata pengamat sosial politik UGM Arie Sujito kepada Harian Jogja, kemarin.

Putusan itu, lanjut Arie, juga memberi konsekuensi-konsekuensi bagi KPU yang juga harus segera ditangani. “KPU harus mengantisipasi dengan memenuhi kebutuhan surat suara yang memadai jangan sampai kehabisan. Selain itu peningkatan pengawasan di tempat pemilihan juga makin ditingkatkan karena dengan dua jalur itu (DPT dan KTP) turut memberi peluang lebih besar pada manipulasi suara,”tambahnya.

Keputusan final MK ini disampaikan Ketua MK Mahfud MD dalam sidang di Gedung MK, Senin (6/7). Pertimbangan dan amar keputusan ini dibacakan secara bergantian oleh para hakim konstitusi. Keputusan ini juga ditandatangani oleh 9 hakim konstitusi.

Menurut MK, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT bisa menunjukkan KTP atau paspor bagi warga Indonesia di luar negeri yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2009.

Meski senang, penggugat putusan MK, Refl y Harun menilai putusan MK itu masih bermasalah.

“Saya katakan putusan ini tanggung. Putusan ini ada pembatasan. Dia harus berada di alamat setempat misalkan saya mahasiswa dan saya tinggal di luar saya nggak bisa memilih,” ujar Refl y.

Pria penggiat Cetro ini mengaku kurang puas atas keputusan MK. Padahal memilih itu hak azasi manusia yang tidak bisa dibatasi administrasi apa pun.

Semua diuntungkan
Megawati Soekarnoputri menyambut baik putusan MK tentang penggunaan KTP bagi pemilih tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres. Capres nomor 1 ini menilai putusan tersebut merupakan suatu terobosan bagi penyelamatan hak pilih warga dalam Pilpres.

Megawati mengatakan, dorongan yang dilakukannya bersama-sama pasangan JKWiranto bukanlah didasari oleh kepentingan pribadi, tetapi untuk memperjuangkan hak pilih rakyat yang dijamin konstitusi.

Tim kampanye SBY-Boediono, Andi Muawiyah Ramly tidak mempersoalkan keputusan itu. Meski usulan itu didorong oleh Capres lawan SBY, namun diyakini SBY juga akan diuntungkan karena suara SBY akan semakin besar.

Diuntungkannya semua pasangan juga diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli. “Saya kira semua diuntungkan, tidak hanya JK-Win dan Mega-Prabowo, SBY juga,” ujarnya seperti dikutip detikcom.

Ketua KPU Hafi d Anshary mengatakan siap melaksanakan putusan MK. KPU masih akan merinci teknis operasional dari putusan MK tersebut.

Begitu keputusan MK keluar, KPU langsung bergerak. KPU menggelar rapat pleno membahas putusan MK itu. Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan, KPU menemukan kendala pascaputusan MK, yakni ketersediaan logistik surat suara. “Karena KPU dibatasi oleh pasal yang lain bahwa KPU hanya bisa cetak surat suara sesuai DPT,” jelasnya.

Menurut dia, jumlah surat suara hanya ada sejumlah DPT dan dilebihkan 2%. “Jika di satu TPS semua DPT datang dan yang mendaftar dengan KTP juga banyak, maka sisanya akan dialihkan ke TPS terdekat yang jumlah pemilih DPT yang datang hanya sedikit,” jelas Andi.

Calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan angket DPT jalan terus meski sudah ada putusan MK yang membolehkan pemakaian kartu tanda penduduk dan paspor untuk memilih.

“Kenapa tidak?” ujar JK di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta. “Kejadian ini kan skandal besar,” ujarnya. Karena itu dia menyilakan fraksi Golkar jalan terus.

DPT ganda
KPU Sleman mencoret 781 nama dalam DPT yang dinilai bermasalah antara lain double name, status TNI/Polri, meninggal dunia dan pindah domisili. Ketua KPU Sleman Djajadi mengatakan pencoretan tersebut terpaksa dilakukan karena nama-nama bermasalah tersebut menyalahi ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pilpres. Dikatakan, mekanisme pencoretan tersebut dilakukan secara manual sehingga KPPS di lapangan bisa mengetahuinya.

Djajadi mengatakan, DPT yang dicoret secara manual tersebut didominasi oleh nama ganda yakni sebanyak 632 nama, status TNI/Polri sebanyak 8 nama dan sisanya meninggal dunia atau pindah domisili.

Oleh Pribadi Wicaksono & Esdras Idialfero Ginting
HARIAN JOGJA

No comments:

Post a Comment

loading...
Disclaimer: Gambar dan video artikel pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Rp. 100.000,-/Bulan

Form Lowongan Kerja (FREE)