Minggu, 14 Februari 2010

HARIAN JOGJA: Wacana pembentukan Jogja Incorporate memang telah mengemuka sejak lama, namun momentum yang terjadi saat ini membuat kehadiran wahana 'perlindungan' UMKM ini cukup mendesak.
Ketua Kadin DIY, Nur Achmad Affandi menjelaskan, kondisi yang berkembang saat ini mewajibkan setiap usaha memiliki daya saing.

“Dan kalau bicara daya saing, arahnya ke arah produktivitas. Padahal masih banyak kebutuhan UMKM yang belum bisa terpenuhi dengan baik, misalnya akses ke pasar, pengembangan tenaga terampil, serta suku bung pinjaman yang murah,” ujarnya kepada Harian Jogja kemarin, (12/2).

Ia menegaskan, dengan kondisi suku bunga yang masih tinggi akhirnya akan memicu naiknnya biaya produksi, yang membuat pengusaha kewalahan membayar upah buruh.

“Padahal dalam konteks ini buruh tidak boleh dikorbankan. China dan Malaysia sudah memiliki lembaga riset yang dilakukan pemerintahnya masing-masing,” katanya.

Karena itulah, menurutnya, perlu dibuat wadah sebagai trading facilitator serta sebagai financial center yang bisa diakses usaha mikro dan kecil.

“Perlu juga dibuat semacam lembaga keagenan, karena banyak UMKM yang masih tergantung pada eksportir, itu dijembatani dengan penyediaan wadah pertemuan langsung antara UMKM dan buyer,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Tim Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Djoko Raharto mengatakan, pihaknya sangat mendukung berdirinya Jogja Incorporate sebagai badan kelembagaan.

“Kami mendukung karena ini mempercepat perkembangan ekonomi. Rencananya kita akan kerjasama dengan FE UGM untuk penelitian ini. Salah satu daerah yang berhasil dengan konsep incorporate adalah Sumatera Utara,” ujarnya. Rencananya Senin depan, (15/2), Kadin DIY akan menggelar diskusi dengan Bank Indonesia terkait hal tersebut.(Harian Jogja/Galih Kurniawan)


EmoticonEmoticon