Senin, 08 Maret 2010

YOGYA (KRjogja.com) - Meski kinerja pansus Century telah usai, namun bukan berarti pertarungan politik telah usai. Justru, pasca rekomendasi ke Presiden sangat rawan terjadinya pertarungan politik dalam ranah hukum.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengingatkan, salah satu butir rekomendasi tersebut ialah dibentuknya satgas pengawasan peradilan kasus Bank Century. "Dalam satgas tersebut kan berisi perwakilan dari 9 fraksi di DPR. Nah, ini sangat memungkinkan terjadinya pertarungan politik lagi," tandasnya saat dihubungi KRjogja.com, Senin (8/3) pagi.

Selain kewaspadaan terjadinya pertarungan politik dalam ranah hukum, publik juga harus bisa mengawal independensi kinerja KPK dalam penuntasan kasus Bank Century ini.

Zaena menambahkan penolakan perpu plt KPK oleh DPR sangat berindikasi melemahkan institusi KPK itu sendiri.
Anggapan DPR yang menyatakan pimpinan komisioner KPK yang kini berjumlah 4 orang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara, adalah salah kaprah.

"Memang, dalam kewenangannya KPK harus sesuai dengan komisioner utuh. Namun, perlu diingat, bahwa kinerja KPK itu adalah kolektif-kolegial. Berkurangnya salah satu pimpinan komisioner karena dakwaan hukum, bukan sesuatu yang permanen. Sehingga ini tidak berpengaruh pada pengambilan kebijakan dalam perkara apapun. Ini yang harus ditegaskan," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat menghimbau kepada DPR untuk bisa berlaku obyektif dalam proses hukum penuntasan kasus Bank Century ini. "Dua hal diatas harus dicermati dengan serius. Jangan sampai politik itu masuk ke ranah hukum. Kalau politik sudah masuk ranah hukum, persoalan Bank Century tidak akan pernah bisa selesai dengan tuntas," pungkas Zaenal. (Dhi)


EmoticonEmoticon