Selasa, 02 Maret 2010

BANTUL(SI) – Gubernur DIY Sri Sultan HB X mendukung penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bantul oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sultan menyatakan, sesuai Undang-undang (UU) Tipikor, KPK memiliki wewenang melakukan hal itu. Sultan menegaskan hal tersebut saat ditanya terkait penyelidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di Bantul. Kasus yang terindikasi korupsi antara lain Supporting Organisation (SO), Dana Asistensi, dan pengadaan tanah PT Bantul Kota Mandiri (BKM). Kasus terakhir yang mencuat adalah kasus BKM setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aduan dari masyarakat ke KPK. “Ya silahkan, KPK-kan memang punya wewenang.

Nggak usah dikomentari saja. KPK punya wewenang untuk berbuat sesuatu,” kata Sultan, usai rapat bersama antara Pemprov DIY dan Pemkab Bantul di Kantor Pemkab Bantul,(1/2) kemarin. Di samping itu, Sultan juga mengingatkan agar dana proyek yang berasal dari APBD atau APBN semestinya tidak masuk ke rekening pribadi pejabat.Jika hal itu terjadi, Sultan memastikan akan menjadi persoalan di kemudian hari. “Saya sendiri tidak tahu ada dana proyek yang menggunakan uang negara yang masuk ke rekening pribadi pejabat. Kalau memang ada,ya semestinya tidak seperti itu. Sebab itu akan menjadi masalah nantinya,”terang Sultan.

Seperti diketahui dalam dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul TA 2008,BPK menemukan adanya cek/giro rekening Bank BPD No DC014926 tanggal 16 April 2002 sebesar Rp 1.264.898.500,00 dipindahbukukan ke rekening pribadi atas nama Drs Gendut Sudarto pada tanggal 16 April 2002. Kemudian cek/giro rekening Bank BPD No DC014929 tanggal 30 April 2002 sebesar Rp 1.060. 091.000,00 dipindahbukukan ke rekening pribadai atas nama Drs Sumarno pada tanggal 30 April 2002.Kemudian cek/giro rekening Bank BNI No CR146812 tanggal 11 Juni 2002 sebesar Rp 1.099.749.000,00 diterimakan oleh Drs Gendut Sudarto dan ditarik secara tunai pada tanggal 13 Juni 2002.

BPK menilai pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan Tim Asistensi yang dipimpin Gendut dan Sumarno sebesar Rp 3,4 miliar tak diperoleh pertanggungjawabannya. Bupati Bantul Idham Samawi, Sekda Bantul Gendut Sudarto dan Ispektur Inspektorat Bantul Subandrio membantah dugaan korupsi tersebut.Mereka mengklaim kasus itu telah selesai.Bahkan Pemkab pun telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK. Sementara itu Subag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat, Kusmardiyono kemarin memperlihatkan surat-surat dari BPK yang diklaim sebagai bukti bahwa kasus tersebut telah selesai.

Surat tersebut terdiri atas tiga pokok masalah yang diaudit BPK. Pertama dari BPK RI Nomor: 0 9 / B / X V I I I . YOG/01/2010, tertangga 13 Januari 2010.Surat ini berisi tentang perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan.Kedua, nomor 36/B/XVIII. YOG/ 02/ 2010 berisi jawaban tentang kejelasan status TLHP BPK RI.Surat ketiga, Nomor: 37/R/ XVIII . YOG/ 02/2010 itu berisi tentang jawaban kejelasan status LHP BPK RI. Kusmardiyono mengakui, surat dikirimkan BPK sebagai tindaklanjut atas surat yang pernah dikirimkkan Inspektorat terkait tiga masalah itu.

’Karena ada sedikit masalah. Inspektorat meminta kejelasan, dan surat dari BPK ini adalah jawaban atas surat yang dikirimkan Inspektorat sebelumnya,” kata Kusmardiyono. Terpisah, Koordinator Bantul Corruption Watch (BCW) Romadhon mengungkapkan, BCW mendukung pernyataan Sultan.Dia menilai, pernytaan Raja Kraton Yogyakarta tersebut sebagai itikad baik untuk menegakkan hukum.

Karena itu, dia meminta agar penegak hukum segera menindaklanjutinya.” Kami akan kawal terus kasus ini hingga tuntas,” imbuhnya. (sodik)


EmoticonEmoticon