Minggu, 07 Maret 2010

(KRjogja.com) - Menanggapi permasalahan pengambilalihan Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan yang masih belum menemukan kata sepakat, Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (Mappi) mengusulkan supaya permasalahan ini dibawa ke ranah hukum supaya memiliki kejelasan. Sementara PT Perwita Karya (PK) belum menentukan sikap dengan usulan tersebut.

Hal ini terjadi pada advokasi oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta di Jakarta yang di fasilitasi oleh Departemen Keuangan (Depkeu) Pusat, Jumat sore (5/3). Advokasi ini dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti Mappi, Pemkot Yogyakarta, PT PK serta tim penilai appraisal PT Satya Graha Tama (SGT).

Ketua Umum Mappi, Hamid Yusuf kepada KRjogja.com menuturkan setelah Mappi melakukan kajian pada permasalahan ini, maka diambil kesimpulan apabila penilaian yang dilakukan oleh PT SGT atas aset di TPY Giwangan sudah memenuhi prosedur. karena belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, akhirnya Mappi mengusulkan tiga hal terkait penyelesaian TPY Giwangan.

Usulan tersebut yakni masuk ke ranah hukum, membawa permasalahan ke Arbitrase (lembaga independen yang melakukan mediasi atau bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan) serta kesepakatan keduabelah pihak untuk melakukan perhitungan ulang pada salah satu aset yakni sambungan jaringan telepon.

'"Jangan takut untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum, karena dengan adanya hal tersebut justru permasalahan ini memiliki kejelasan payung hukum, sehingga diharapkan menemui titik temu untuk menuntaskan permasalahan ini," jelasnya.

Sementara itu, Assek II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Yogyakarta, Sardjono mengaku siap dan Pemkot memiliki hak untuk mengajukan terlebih dahulu ke ranah hukum. " Ya sudah kita siap saja untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan (ranah hukum), ini memang wanprestasi karena sudah ada perjanjian secara jelas dan tertulis untuk bersepakat dengan penilaian independen, namun dilanggar, toh masuk ke pengadilan bisa jadi melalui tahap mediasi terlebih dahulu," jelasnya.

General Manajer PT PK, Mulyono dan rekan-rekan terkesan diam dan enggan untuk ikut angkat bicara dalam diskusi ini. Bahkan ketika KRjogja.com mendesak, ia enggan memberikan keterangan. ' Kita lihat saja nanti seperti apa, kami belum bisa berkomentar dahulu, kami masih harus mengkaji dari pertemuan ini," terangnya sambil berlalu.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Marwoto Hadi menjelaskan advokasi yang dilakukan ini sebenarnya sudah merupakan alternatif terakhir. "Harapan kami kasus ini selesai saat ini juga, namun tetap saja belum dicapai kesepakatan, pada prinsipnya kami hanya sebagai mediasi, kalau kedua belah pihak tidak mau bersepakat ini menyengsarakan rakyat dan stakeholder yang ada di TPY Giwangan," terangnya. (M-1)


EmoticonEmoticon