DIY tidak Tersentuh Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional - Jogja Info [dot] net

“Nderek Tumut Nguri-uri Kabudayan Jawi”


Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 1 April 2011

DIY tidak Tersentuh Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional

YOGYAKARTA--MICOM: Daerah Istimewa Yogyakarta diinformasikan oleh pemerintah pusat, tidak termasuk dalam rencana pembangunan koridor ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (31/3).


Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, koridor yang dimaksud tersebut merupakan zona ekonomi BUMN. "Kalau kita di private sektor," terang Gubernur DIY tersebut.

Setelah zona ekonomi dari BUMN, lanjut Sultan, pemerintah akan membuat zona ekonomi swasta. Sultan pun yakin Yogyakarta akan masuk dalam zona ekonomi swasta karena sedang merancang beberapa proyek berskala besar, seperti penambangan pasir besi, pembangunan bandara, dan pembangunan pelabuhan.


Untuk masuk ke zona ekonomi, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, harus ada


inisiasi dari daerah. "Inisiasi dari daerah tersebut yang sekarang administrasinya sedang kita siapkan," terangnya.


Prosesnya, lanjut Tavip, administrasi dari daerah akan dikirim ke pusat. Setelah itu, pemerintah pusat yang akan menentukan. "Kalau DIY ingin jadi prioritas, yang aktif harus kita," ujarnya.


Keyakinan Yogyakarta dimasukkan dalam zona ekonomi privat juga disampaikan oleh Mudrajad Kuncoro, Staf Ahli Gubernur bidan Perekonomian. "Yogyakarta harus dimasukkan," terangnya.


Menurut Mudrajad, potensi Yogyakarta sangat besar. Ia menambahkan, sumbangan DIY terhadap produk domestik bruto nasional, misalya, mencapai 2 persen.


"Yang harus kita perjuangkan adalah memasarkan potensi itu, menarik investor sebanyak-banyaknya," tandas Mudrajad lagi. (AT/OL-2)





Translate using Google Translate May Need Grammar Correction


DIY Not Touched National Economic Development Plan


YOGYAKARTA - MICOM: Special Region of Yogyakarta was informed by the central government, are not included in national economic corridor development plan. This was said by lane at Kepatihan Complex, Yogyakarta, on Thursday (31 / 3).


According to the Sri Sultan Hamengkubuwono X, the corridor in question is a state-owned economic zones. "If we in the private sector," explained the Governor of DIY.


After the economic zone of the state, continued the Sultan, the government will make private economic zone. Yogyakarta Sultan is sure will come in private economic zone because currently designing several large-scale projects, such as iron sand mining, construction of airport and port development.


To enter the economic zone, Head of Regional Development Planning Agency (Bappeda) DIY Tavip Rayanto Agus said, there should


initiation of the region. "Initiation of the area which is now our administration is being prepared," he explained.


The process, continued Tavip, administration of the area will be sent to the center. After that, the central government who will decide. "If DIY want to be a priority, we must be active," he said.


Yogyakarta conviction entered in the private economic zones was also delivered by Mudrajad Kuncoro, Expert Staff of the Governor Economic midwife. "Yogyakarta should be included," he explained.


According Mudrajad, Yogyakarta potential is huge. He added, DIY contribution to national gross domestic product, misalya, reached 2 percent.


"What we should strive for is to market potential, attracting investors as much as possible," said Mudrajad again.

No comments:

Post a Comment

loading...
Disclaimer: Gambar dan video artikel pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Rp. 100.000,-/Bulan

Form Lowongan Kerja (FREE)