Megaproyek DIY Terancam - Jogja Info [dot] net

“Nderek Tumut Nguri-uri Kabudayan Jawi”


Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, 2 April 2011

Megaproyek DIY Terancam

YOGYAKARTA– Pertumbuhan ekonomi DIY terancam. Ini dikarenakan banyak proyek besar di provinsi tersebut terancam mangkrak. Bappeda Provinsi DIY mencatat ada lima megaproyek yang berpotensi jalan di tempat.


Kelima proyek tersebut ialah pembangunan jalan Tol Yogyakarta– Bawen, Bandara Internasional Kulonprogo, pengembangan Stasiun Tugu dan Malioboro, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo, serta inline portdi Jalan Wates. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, ancaman mangkraknya investasi sektor swasta dipicu seretnya anggaran serta kebijakan pemerintah pusat.


Salah satunya tidak masuknya Yogyakarta sebagai kawasan ekonomi nasional. “Yang lima (proyek) itu akan kita tanyakan dan inisiasi kelanjutannya ke pemerintah pusat dalam pertemuan denganBappenas(BadanPerencanaan Pembangunan Nasional) pada 7 April nanti,”katanya kemarin. Menurut Tavip, kementerian terkait kurang memiliki koordinasi internal yang bagus sehingga berdampak pada lambannya kemajuan di level daerah.

Dia mencontohkan proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo yang seharusnya bisa dibuka akhir 2010,tapi sejauh ini macet. “Penyebab kemacetan adalah pembuatan (pengerukan) untuk jalur pintu masuk kapal dari pantai yang harusnya menjadi tanggung jawab pusat tak kunjung terealisasi,”bebernya. Pemerintah pusat seharusnya sudah menggelontorkan dana Rp28 miliar untuk biaya pengerukan.


Pantauan terakhir pemprov,pemerintah pusat masih memberi tanda bintang (penundaan) pada proyek itu.Jika proyek pelabuhan bisa selesai dan dioperasionalkan akan mendorong investasi lainnya.Pasalnya, diwilayahsekitarpelabuhan di-settinguntuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).“Malah cuma Rp1 miliar yang dianggarkan,itu pun ditunda,”ungkap Tavip.


Pemprov DIY mengaku sudah menggelontorkan Rp20 miliar kepada Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kulonprogo untuk proyek pelabuhan tersebut.Dana itu untuk pembangunan kolam-kolam dan pengerukan kolam yang dipakai guna parkir kapal sedalam enam meter sudah diserahkan PT Jogja Magasa Iron (PT JMI, pemrakarsa proyek pasir besi) karena ada kandungan biji besinya yang akan diambil.


Mengenai proyek jalan Tol Yogyakarta–Bawen sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi dua daerah, juga belum ada titik tentang pembagian tanggung jawab dan inventarisasi kebutuhan. Terkaitproyekpengembangan Stasiun Tugu dan Malioboro sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi,akan dipaparkan lagi soal kendala penataan pertanahan yang saat ini statusnya dipegang empat pihak, yaitu Keraton Yogyakarta, PT KA (persero),tanah masyarakat, dan lainnya.


Untuk kelanjutan pembangunan bandara, pemerintah pusat menilai DIY tidak masuk sebagai prioritas pengembangan bandara internasional. Pemerintah pusat berpendapat ini dikarenakan DIY tidak masuk koridor ekonomi nasional. Padahal, di proyek ini investor sudah siap, termasuk urusan perizinan juga sudah ada.


Sebelumnya, Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo menargetkan proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa selesai akhir 2011.Pelabuhan yang diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar se-Asia Tenggara itu diperkirakan bisa dijadikan sandaran kapal berbobot 400 grosston. Adanya pelabuhan akan mendorong munculnya industri lain seperti cold storage, pengalengan ikan, pabrik tepung ikan,dan jaring nelayan.


Untuk proyek inline port di Jalan Wates sudah tersedia secara fisik,tinggal pengadaan fasilitas pengukur barang (X-ray). Pemkab Kulonprogo mengaku sudah mendapat tawaran alat dari China dengan harga USD2,5 juta dan bisa dicicil lima kali.Namun, hal itu belum terlaksana karena perbedaan persepsi antara pusat-daerah tentang standarisasi penjual. Pemerintah pusat meminta sesuai standar Amerika Serikat dengan harga lebih mahal, yakni sekitar USD6 juta dan kontan.


Terpisah, Kepala Bappeda Kulonprogo Langgeng Agus Basuki mengaku tidak mempersoalkan wacana koridor ekonomi nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat. Melalui elemen lain, klaim dia, masih bisa dicari solusi untuk menarik kucuran dana ke Kulonprogo. Pembangunan pelabuhan, lanjut dia, paling banyak didukung oleh pemerintah pusat melalui APBN.


Hal itu muncul juga setelah ada wacana koridor ekonomi nasional. Artinya, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Kementerian Pekerjaan Umum masih ada aliran dana yang masuk.Koridor ekonomi nasional sendiri tidak akan bersifat pasif.Masih sangat mungkin memanfaatkan sisi teknis dan ekonominya. ”Memangkucurandanadari pusat akan selesai pada 2011. Jadi tidak mungkin ada istilah mangkrak,”ujar Langgeng. ridwan anshori/kuntadi





Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction

DIY Megaproject Threatened


YOGYAKARTA, DIY threatened economic growth. This is because many large projects in the province threatened mangkrak. Provincial Bappeda DIY noted there are five mega-projects that have the potential road in place.


The fifth project is the construction of toll roads-Bawen Yogyakarta, Kulonprogo International Airport, the development of Tugu railway station and Malioboro Street, Port of Tanjung Adikarto Kulonprogo development, as well as inline portdi Wates Way. Head of Regional Development Planning Board (Bappeda) DIY Tavip Rayanto Agus said the threat of private sector investment mangkraknya triggered seretnya budget and central government policy.


One of them is the inclusion of Yogyakarta as a national economic zone. "The five (projects) that will be asked and it goes to central government initiatives in meeting denganBappenas (BadanPerencanaan National Development) on 7 April," he said yesterday. According Tavip, related ministries lacked good internal coordination so the impact on the slow progress in regional level.


He exemplifies the Port of Tanjung Adikarto Kulonprogo project that should be opened late 2010, but so far stalled. "The cause of congestion is making (dredging) to track the ship from the beach entrance which should be the responsibility of the center never realized," he explained. The central government should have poured funds Rp28 billion to the cost of dredging.


Last observation provincial government, central government is still giving an asterisk (delay) on the project itu.Jika port project could be completed and operationalized lainnya.Pasalnya will encourage investment, in-settinguntuk diwilayahsekitarpelabuhan Special Economic Zones (KEK). "In fact only Rp1 billion budgeted, It was postponed, "said Tavip.


Provincial Government of DIY admitted that he had poured Rp20 billion to the Department of Marine, Animal Husbandry and Fisheries Kulonprogo to tersebut.Dana port project was for construction of ponds and dredging ponds that used to park the ship as deep as six meters had submitted PT Jogja Magasa Iron (PT JMI, the project initiator iron sand) because there is iron ore content to be loaded.


Regarding the toll road project Yogyakarta-Bawen as supporting economic growth in two areas, also there is no point about the division of responsibilities and inventory needs. Terkaitproyekpengembangan Tugu station and Malioboro Street as the center of an integrated economic growth, will be presented again about the constraints structuring the status of land that is currently held four parties, namely the Sultan of Yogyakarta, PT KA (Persero), public lands, and others.


For the continuation of development of the airport, the central government assess the DIY does not make a priority the development of an international airport. The central government believes this is because DIY does not enter the corridor of the national economy. In fact, investors in this project is ready, including licensing matters are also already there.


Previously, Regent Kulonprogo Toyo Santoso Dipo target the Port of Tanjung Adikarto project can be completed the end of the projected 2011.Pelabuhan become the biggest port after Southeast Asia was estimated to be relied upon vessel weighing 400 grosston. The existence of the port will encourage the emergence of other industries like cold storage, fish canning, fish meal factories, and fishing nets.


For the inline port project in Jalan Wates already available physically, to stay the procurement of goods measuring facilities (X-ray). Pemkab Kulonprogo admitted that he had received an offer equipment from China with price $ 2, 5 million and could be repayable five kali.Namun, it has not been done because of differences in perception between the central areas of standardization seller. The central government asked the United States according to standards at higher prices, which is about $ 6 million and cash.


Separately, Head of Bappeda Kulonprogo Langgeng Agus Basuki said he did not question the discourse of national economic corridor issued central government. Through the other elements, he claims, could still find a solution to attract funding to Kulonprogo. Port development, he added, the most widely supported by the central government through the state budget.


It appears also after a discourse of national economic corridor. That is, through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries or the Ministry of Public Works is still no flow of funds masuk.Koridor national economy itself will not be pasif.Masih very likely take advantage of the technical and economic. "Memangkucurandanadari center will be completed in 2011. So there can be no mangkrak term, "said Langgeng.

No comments:

Post a Comment

loading...
Disclaimer: Gambar dan video artikel pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Post Bottom Ad

Pasang Iklan Rp. 100.000,-/Bulan

Form Lowongan Kerja (FREE)