Kamis, 28 April 2011

YOGYAKARTA– Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mendukung pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY dengan mekanisme penetapan, bukan pemilihan seperti yang diusulkan pemerintah.


Dukungan Muhammadiyah disampaikan Din Syamsudin dengan menemui langsung Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Gedung Jene Keraton Yogyakarta,kemarin. Din datang didampingi pengurus PP Muhammadiyah seperti Haedar Nashir, Sukriyanto, Agung Danarto, Zamroni, Ketua PP Aisyayah Siti Noorjanah Djohanni, dan Ketua PW Muhammadiyah DIY Taufiqqurrahman. Kedatangan petinggi Muhammadiyah ke Keraton Yogyakarta ini memang secara khusus dilakukan untuk menyatakan sikap dan pandangan Muhammadiyah seputar Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY.

Din menegaskan, kata kunci Muhammadiyah terhadap RUUK DIY adalah mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun partai-partai politik di DPR mengembangkan kearifan dan wawasan.Menurut Din, apa yang diusulkan pemerintah dalam draf RUUK DIY tersebut bukan solusi yang terbaik.“ Kami berharap DPR bisa memahami,apa yang saya ungkapkan ini merupakan suasana batin, bukan hanya rakyat Yogyakarta,tetapi juga bangsa Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah,”ungkapnya. Sikap dan pandangannya tersebut berdasarkan berbagai aspek,di antaranya seperti historis, politis, dan sosiologis.


Secara historis, Din mengatakan betapa besar pengorbanan dan perjuangan Keraton Yogyakarta dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun dalam menumbuhkan republik yang masih muda waktu itu.“Ini adalah proses integrasi yang tidak boleh menghilangkan beberapa hal keistimewaan pada DIY,”tandasnya. Dalam aspek politis dan sosiologis, Muhammadiyah berpendapat status keistimewaan DIY selama ini tidak bertentangan dengan ajaran demokrasi. Justru status keistimewaan DIY ini sangat penting dalam aspek menjaga moral bangsa. “Eksistensi Keraton sangat berperan sebagai penyangga dan pengemban dari nilai-nilai budaya bangsa, khususnya Jawa. Jadi, eksistensinya (Keraton Yogyakarta) sangat dibutuhkan,” papar Din.


Jika eksistensi Keraton dan Sultan digoyang,itu akan memberikan peluang demoralisasi untuk berkembang. Sementara itu, Sri Sultan HB X mengaku senang atas dukungan penuh warga Muhammadiyah terhadap keistimewaan DIY, termasuk mendukung mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan model penetapan.“Secara pribadi dan rakyat Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada warga Muhammadiyah yang sudah mendukung keinginan rakyat Yogyakarta,”ungkapnya. Ketua Komisi Politik Pimpinan Wilayah (PW) NU Sustyawan mengatakan, sejak dulu sampai sekarang PWNU bersikap tetap mendukung keistimewaan DIY.


Dia berharap RUUK DIY nantinya diharapkan mampu mengatur kompleksitas keistimewaannya itu, tidak hanya sekadar penetapan gubernur maupun keistimewaan lainnya. Alasan PWNU tetap mendukung keistimewaan salah satunya dari aspek historis politik, yakni Yogyakarta menjadi satu-satunya kota yang pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia.Saat itu Jakarta dikuasai Belanda yang membuat keamanan NKRI terancam.“ Sri Sultan HB IX memfasilitasi semuanya untuk kepentingan republik dan akhirnya sampai sekarang republik kita masih tetap kokoh berdiri,” papar Sustyawan. ridwan anshori





Translate Using Google Translate May Need Grammar Correction


NU-Muhammadiyah Decision Support


YOGYAKARTA-Chairman of the Central Executive (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin support filling the office of governor and deputy governor of DIY by setting mechanisms, not the election as proposed by the government.


Support Muhammadiyah Din Syamsudin delivered directly to meet the Governor of Yogyakarta Sultan Palace as well as King lane (HB) X at the House Jene Sultan Palace, yesterday. Din came accompanied by the board of Muhammadiyah as Haedar Nasir, Sukriyanto, Great Danarto, Zamroni, Chairman of the PP Aisyayah Siti Noorjanah Djohanni, and Chairman of Muhammadiyah Yogyakarta Taufiqqurrahman PW. The arrival of Muhammadiyah officials to Sultan of Yogyakarta is indeed specifically made to express the attitudes and views about the draft Muhammadiyah Privileges Act (RUUK) DIY.


Din emphasized that Muhammadiyah keywords to RUUK DIY is expecting President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and political parties in Parliament to develop wisdom and wawasan.Menurut Din, what the government proposed in the draft RUUK DIY is not the best solution. "We hope Parliament can understand, what I express is a mental atmosphere, not just the people of Yogyakarta, but also the Indonesian people, especially citizens of Muhammadiyah, "he said. Attitudes and his views were based on the various aspects, among them such historical, political, and sociological.


Historically, Din said how great the sacrifice and struggle in the fight for independence Sultan Palace as well as in growing young republic that time. "This is the process of integration that should not be eliminating some privileges on the DIY thing," he said. In political and sociological aspects, Muhammadiyah believes DIY privilege status for this is not contrary to the teachings of democracy. Precisely DIY privilege status is very important in maintaining the moral aspect of the nation. "The existence of the palace was instrumental as a buffer and the bearers of the nation's cultural values, especially Java. Thus, the existence (Sultan Palace) will be needed, "said Din.


If the existence of the Sultan's Palace and shaken, it will provide opportunities for the growing demoralization. Meanwhile, Sri Sultan HB X claimed to resent the full support of the privilege DIY Muhammadiyah members, including support mechanisms for filling the office of governor and deputy governor of the model determination. "Personally and people of Yogyakarta, we would like to thank Muhammadiyah members who already support the will of the people Yogyakarta, "he said. Chairman of the Commission of Political Leadership Region (PW) NU Sustyawan said that since the beginning until now PWNU being fixed to support the privilege of DIY.


He hopes eventually RUUK DIY expected to manage the complexity of its merits it, not just setting the governor and other privileges. Reason PWNU remain supportive features one of the historical aspects of politics, namely Yogyakarta became the only city that had become the capital of the Republic Indonesia.Saat Jakarta ruled that the Dutch who made NKRI security is threatened. "Sri Sultan HB IX facilitates everything for the sake of the republic and finally until now our republic is still standing strong, "said Sustyawan.


EmoticonEmoticon