Setelah Pilpres, Pilkada Segera Datang
RADAR JOGJA - SLEMAN- Dua tugas penting anggota KPUD Sleman telah terlampaui. Pemilihan legislatif dan presiden. Kini tinggal pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadi sisa pekerjaan yang harus segera dirampungkan. Jika saat pileg dan pilpres masih timbul masalah soal daftar pemilih tetap (DPT). Bagaimana dengan pilkada yang segera bergulir di Sleman?
Anggota KPUD Sleman Divisi Pendidikan, Informasi dan Kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamdan Kurniawan mengatakan tahapan pilkada didasarkan pada surat dari DPRD untuk KPUD yang menerangkan tentang masa bakti bupati-wakil bupati. Sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tahapan pilkada dimulai sejak 5 bulan sebelum masa bakti kepala daerah berakhir.
"Kami masih menunggu. Jika mengacu pada akhir masa jabatan bupati Sleman pada 10 Agustus 2010, maka pada awal Maret tahapan pilkada harus sudah dimulai," tutur Hamdan saat mengantar kotaksurat suara ke KPUD Provinsi, kemarin (17/7).
Jeda waktu yang tersisa hingga dimulainya tahapan pilkada, akan dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan dan sosialisasi pilkada ke warga. Terkait carut marut DPT, Hamdan optimistis, tidak bakal separah saat pileg atau pilpres. Data pada DPT pilpres akan diverifikasi ulang berdasarkan status warga. Hanya yang ber-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Sleman saja yang didata. Soal anggaran, menurut Hamdan, mengacu pada kebutuhan dana penyelenggaraan pilkada tahun 2005 lalu, sedikitnya dibutuhkan sekitar Rp 5,7 milyar untuk dikelola oleh KPU. "Dari total anggaran Rp 6,1 milyar, ada pengembalian ke kas negara sebesar Rp 400 juta," ungkapnya. Kepala KPUD Sleman Djajadi pernah mengatakan, kebutuhan anggaran terbanyak untuk sosialisasi. Pemilihan umum bupati Sleman 2005 lalu mencapai Rp 700 juta. "Dana diambilkan dari APBD Kabupaten Sleman," katanya kepada wartawan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman Samsidi mengatakan, rencana sementara kebutuhan pilkada dianggarkan sebesar Rp 7,5 milyar. "Dana diambilkan dari pos bantuan APBD Sleman," ujarnya. Besaran dana itu didasarkan pada jumlah kebutuhan saat pilkada tahun 2005. Samsidi tidak berani memastikan data valid kebutuhan pilkada lantaran belum ada petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat. Menurut Samsidi, pilkada tahun 2005 sebagian besar dana pilkada dibiayai menggunakan APBN. Pemkab Sleman hanya mengeluarkan anggaran Rp 2,4 miliar. Jika sampai tahapan pilkada belum ada petunjuk, kata Samsidi, maka semua total anggaran pilkada akan dibebankan pada APBD Sleman 2010 .(yog)
Anggota KPUD Sleman Divisi Pendidikan, Informasi dan Kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamdan Kurniawan mengatakan tahapan pilkada didasarkan pada surat dari DPRD untuk KPUD yang menerangkan tentang masa bakti bupati-wakil bupati. Sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tahapan pilkada dimulai sejak 5 bulan sebelum masa bakti kepala daerah berakhir.
"Kami masih menunggu. Jika mengacu pada akhir masa jabatan bupati Sleman pada 10 Agustus 2010, maka pada awal Maret tahapan pilkada harus sudah dimulai," tutur Hamdan saat mengantar kotaksurat suara ke KPUD Provinsi, kemarin (17/7).
Jeda waktu yang tersisa hingga dimulainya tahapan pilkada, akan dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan dan sosialisasi pilkada ke warga. Terkait carut marut DPT, Hamdan optimistis, tidak bakal separah saat pileg atau pilpres. Data pada DPT pilpres akan diverifikasi ulang berdasarkan status warga. Hanya yang ber-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Sleman saja yang didata. Soal anggaran, menurut Hamdan, mengacu pada kebutuhan dana penyelenggaraan pilkada tahun 2005 lalu, sedikitnya dibutuhkan sekitar Rp 5,7 milyar untuk dikelola oleh KPU. "Dari total anggaran Rp 6,1 milyar, ada pengembalian ke kas negara sebesar Rp 400 juta," ungkapnya. Kepala KPUD Sleman Djajadi pernah mengatakan, kebutuhan anggaran terbanyak untuk sosialisasi. Pemilihan umum bupati Sleman 2005 lalu mencapai Rp 700 juta. "Dana diambilkan dari APBD Kabupaten Sleman," katanya kepada wartawan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman Samsidi mengatakan, rencana sementara kebutuhan pilkada dianggarkan sebesar Rp 7,5 milyar. "Dana diambilkan dari pos bantuan APBD Sleman," ujarnya. Besaran dana itu didasarkan pada jumlah kebutuhan saat pilkada tahun 2005. Samsidi tidak berani memastikan data valid kebutuhan pilkada lantaran belum ada petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat. Menurut Samsidi, pilkada tahun 2005 sebagian besar dana pilkada dibiayai menggunakan APBN. Pemkab Sleman hanya mengeluarkan anggaran Rp 2,4 miliar. Jika sampai tahapan pilkada belum ada petunjuk, kata Samsidi, maka semua total anggaran pilkada akan dibebankan pada APBD Sleman 2010 .(yog)
Komentar
Posting Komentar