Tak Mau Jadi Gubernur Seumur Hidup
Secara Politis, HB X Dirugikan Mendagri
RADAR JOGJA - Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengaku dirinya dirugikan secara politis oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Sebab, mantan gubernur Jawa Tengah itu mengatakan draf RUU Keistimewaan (RUUK) DIJ tinggal selangkah lagi disahkan setelah mendagri bertemu HB X.
HB X khawatir nantinya akan muncul asumsi di masyarakat bahwa nasib RUUK berada di tangannya. Sehingga, hal ini terkesan mengadu domba antara HB X dengan rakyat Jogja. "Secara politis saya dirugikan. Jangan bicara tinggal selangkah lagi, ini bisa menyebabkan saya berhadapan dengan rakyat. Kan bisa dinilai sayalah kunci pengesahan RUUK DIJ," tegas gubernur kepada wartawan di Kepatihan, kemarin.
Raja Keraton Jogja ini kembali menegaskan, masalah pengesahan RUUK berada di tangan pemerintah pusat, bukan di tangan dirinya. Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar pemerintah pusat bisa berlaku bijaksana dan tidak seenaknya sendiri. "RUUK itu urusannya pusat. Jangan dilimpahkan ke saya. Ini besok kan juga masih masuk pansus di DPR to," ujarnya.
HB X juga membantah dirinya telah membaca dan menyetujui secara keseluruhan draf RUUK versi Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) UGM. "Saya nggak baca kok. Apalagi saya juga belum tentu menyetujui isinya," tandasnya, mengomentari pernyataan JIP bahwa usulannya tentang RUUK telah dibaca dan disetujui gubernur.
Sementara itu menanggapi desakan masyarakat yang menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai gubernur periode mendatang, HB X enggan jika jabatan gubernur harus disandangnya seumur hidup. Sebab, dengan berjalannya umur kekuatan fisik tidak memungkinkan sesorang seperti dirinya bekerja memimpin DIJ seumur hidup.
Meski demikian, lanjutnya, desakan masyarakat harus didengar sebagai aspirasi. Walaupun sesuai ketentuan, keputusan tentang mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ berada di tangan pemerintah pusat. "Ya nggak mungkin seumur hidup. Kekuatan fisik dan pikiran kan tidak maksimal lagi to." (lai/kus)
HB X khawatir nantinya akan muncul asumsi di masyarakat bahwa nasib RUUK berada di tangannya. Sehingga, hal ini terkesan mengadu domba antara HB X dengan rakyat Jogja. "Secara politis saya dirugikan. Jangan bicara tinggal selangkah lagi, ini bisa menyebabkan saya berhadapan dengan rakyat. Kan bisa dinilai sayalah kunci pengesahan RUUK DIJ," tegas gubernur kepada wartawan di Kepatihan, kemarin.
Raja Keraton Jogja ini kembali menegaskan, masalah pengesahan RUUK berada di tangan pemerintah pusat, bukan di tangan dirinya. Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar pemerintah pusat bisa berlaku bijaksana dan tidak seenaknya sendiri. "RUUK itu urusannya pusat. Jangan dilimpahkan ke saya. Ini besok kan juga masih masuk pansus di DPR to," ujarnya.
HB X juga membantah dirinya telah membaca dan menyetujui secara keseluruhan draf RUUK versi Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) UGM. "Saya nggak baca kok. Apalagi saya juga belum tentu menyetujui isinya," tandasnya, mengomentari pernyataan JIP bahwa usulannya tentang RUUK telah dibaca dan disetujui gubernur.
Sementara itu menanggapi desakan masyarakat yang menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai gubernur periode mendatang, HB X enggan jika jabatan gubernur harus disandangnya seumur hidup. Sebab, dengan berjalannya umur kekuatan fisik tidak memungkinkan sesorang seperti dirinya bekerja memimpin DIJ seumur hidup.
Meski demikian, lanjutnya, desakan masyarakat harus didengar sebagai aspirasi. Walaupun sesuai ketentuan, keputusan tentang mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ berada di tangan pemerintah pusat. "Ya nggak mungkin seumur hidup. Kekuatan fisik dan pikiran kan tidak maksimal lagi to." (lai/kus)
Komentar
Posting Komentar