Paripurna LKPJ DIY - 11 Anggota Dewan Absen
BERNAS JOGJA -- Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2007 sekaligus mengagendakan penjelasan atas usul pendapat enam anggota DPRD terhadap aspirasi masyarakat tentang pengisian jabatan Gubernur, wakil Gubernur serta sikap poitik DPRD DIY atas status hukum DIY, digelar Kamis malam (17/4) kemarin. Pada rapat itu, 20 persen anggota dewan absen.
Data bagian Humas sekretariat dewan menyebutkan, dari 55 anggota dewan, sebanyak 11 anggota tidak hadir dengan beberapa alasan. Badan Kehormatan DPRD DIY sendiri mengaku belum memeriksa rekapan daftar hadir pada rapat kemarin. Soal sanksi, pihak BK baru akan memberikan surat kepada pihak fraksi dari anggota yang melanggar kedisiplinan melalui evaluasi rutin.
"Kita belum memeperhatikan itu, secara periodik ada penanganannya. Nanti kita lihat rekap mingguan. Untuk surat peringatan kita limpahkan kepada fraksi yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi, mengenai sanksi tergantung kesepakatan fraksi," ujar Wakil Ketua BK Drs H Muslih Ilyas kepada Bernas Jogja di ruang Komisi B DPRD DIY, Jumat (18/4).
Dikatakan, sebagai wakil rakyat, sudah semestinya anggota dewan mematuhi kode etik dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Untuk semua rapat anggota baik pansus, panmus, fraksi, komisi, ataupun paripurna, sesuai aturan tidak boleh mangkir kecuali yang bersangkutan sakit atau tugas dinas.
"Urusan dinas saja tetap harus mengisi blanko pemberitahuan yang ada di fraksi masing-masing. Aturannya tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat serupa tanpa pemberitahuan berarti kena," tambahnya.
Aturan baru mengenai absensi yang lebih diperketat saat ini diakui Muslih bukan tanpa kelemahan, sesekali batasan tersebut justru menjadikan kegiatan rapat kurang efektif. Semisal, aturan saat ini tidak membenarkan seorang anggota dewan berada pada dua agenda kegiatan pada waktu yang bersamaan, sementara agenda dewan padat dan tak jarang saling berbenturan. (c5)
Data bagian Humas sekretariat dewan menyebutkan, dari 55 anggota dewan, sebanyak 11 anggota tidak hadir dengan beberapa alasan. Badan Kehormatan DPRD DIY sendiri mengaku belum memeriksa rekapan daftar hadir pada rapat kemarin. Soal sanksi, pihak BK baru akan memberikan surat kepada pihak fraksi dari anggota yang melanggar kedisiplinan melalui evaluasi rutin.
"Kita belum memeperhatikan itu, secara periodik ada penanganannya. Nanti kita lihat rekap mingguan. Untuk surat peringatan kita limpahkan kepada fraksi yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi, mengenai sanksi tergantung kesepakatan fraksi," ujar Wakil Ketua BK Drs H Muslih Ilyas kepada Bernas Jogja di ruang Komisi B DPRD DIY, Jumat (18/4).
Dikatakan, sebagai wakil rakyat, sudah semestinya anggota dewan mematuhi kode etik dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Untuk semua rapat anggota baik pansus, panmus, fraksi, komisi, ataupun paripurna, sesuai aturan tidak boleh mangkir kecuali yang bersangkutan sakit atau tugas dinas.
"Urusan dinas saja tetap harus mengisi blanko pemberitahuan yang ada di fraksi masing-masing. Aturannya tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat serupa tanpa pemberitahuan berarti kena," tambahnya.
Aturan baru mengenai absensi yang lebih diperketat saat ini diakui Muslih bukan tanpa kelemahan, sesekali batasan tersebut justru menjadikan kegiatan rapat kurang efektif. Semisal, aturan saat ini tidak membenarkan seorang anggota dewan berada pada dua agenda kegiatan pada waktu yang bersamaan, sementara agenda dewan padat dan tak jarang saling berbenturan. (c5)
Komentar
Posting Komentar