Banyak Anggaran Gakin Sia-Sia
Penolakan BLT Jadi Preseden Buruk
RADAR JOGJA- SLEMAN - Penolakan para dukuh di Sleman terhadap pencairan bantuan langsung tunai (BLT) dengan alasan data tak akurat karena menggunakan data tahun 2005, tidak bisa disalahkan. Data tidak valid memang bisa menimbulkan persoalan di tingkat bawah.
Direktur IRE Ari Sujito menyarankan, dukuh duduk bersama dengan jajaran pemerintah kabupaten membahas persoalan itu. Ari khawatir penolakan pemerintah di tingkat daerah, dalam hal ini desa, terhadap kebijakan pemerintah pusat, bisa jadi preseden buruk bagi tatanan pemerintahan.
''Kalau penolakan itu dilakukan oleh masyarakat langsung, justru tidak masalah dan sah. Ini menunjukkan masyarakat demokratis," katanya. Para dukuh tergabung dalam Cokro Pamungkas Sleman itu menginginkan BLT dibagikan setelah data akurat.
Hal senada disampaikan anggota dewan dari Fraksi PKS Huda Tri Yudiana ST. Kepada wartawan ia menegaskan, alasan penolakan dengan data tidak valid bisa dipahami.
Data 2005 jelas tidak akurat lagi. Terlebih tahun 2006 terjadi gempa di sejumlah daerah yang dapat membuat data tidak akurat. Kondisi itu rawan menimbulkan konflik di masyarakat bawah.
''Tapi jika pemerintah daerah menolak BLT dari pemerintah pusat, maka banyak anggaran warga miskin (gakin) yang sia-sia,'' tambah Huda. (lin)
RADAR JOGJA- SLEMAN - Penolakan para dukuh di Sleman terhadap pencairan bantuan langsung tunai (BLT) dengan alasan data tak akurat karena menggunakan data tahun 2005, tidak bisa disalahkan. Data tidak valid memang bisa menimbulkan persoalan di tingkat bawah.
Direktur IRE Ari Sujito menyarankan, dukuh duduk bersama dengan jajaran pemerintah kabupaten membahas persoalan itu. Ari khawatir penolakan pemerintah di tingkat daerah, dalam hal ini desa, terhadap kebijakan pemerintah pusat, bisa jadi preseden buruk bagi tatanan pemerintahan.
''Kalau penolakan itu dilakukan oleh masyarakat langsung, justru tidak masalah dan sah. Ini menunjukkan masyarakat demokratis," katanya. Para dukuh tergabung dalam Cokro Pamungkas Sleman itu menginginkan BLT dibagikan setelah data akurat.
Hal senada disampaikan anggota dewan dari Fraksi PKS Huda Tri Yudiana ST. Kepada wartawan ia menegaskan, alasan penolakan dengan data tidak valid bisa dipahami.
Data 2005 jelas tidak akurat lagi. Terlebih tahun 2006 terjadi gempa di sejumlah daerah yang dapat membuat data tidak akurat. Kondisi itu rawan menimbulkan konflik di masyarakat bawah.
''Tapi jika pemerintah daerah menolak BLT dari pemerintah pusat, maka banyak anggaran warga miskin (gakin) yang sia-sia,'' tambah Huda. (lin)
Komentar
Posting Komentar