Buruh Desak Hapus Sistem Kontrak
Demo dan Kerja Bakti Warnai May Day
RADAR JOGJA - Sistem outsorcing dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias sistem kontrak untuk karyawan dinilai sudah tak layak dipertahankan lagi. Kedua sistem tersebut hanya memperlemah posisi buruh di hadapan pengusaha.
Dengan kedua sistem tersebut, buruh semakin tereksploitasi. Ujung-ujungnya buruh tak punya daya tawar di hadapan pemodal. "Hapus sekarang juga sistem outsorcing dan kontrak," desak Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Tigan Solin saat memimpin aksi demo peringatan Hari Buruh se-Dunia atau May Day di halaman Gedung DPRD DIJ kemarin.
Menurut Solin, dengan kedua sistem itu pengusaha berusaha melakukan PHK terhadap pekerja tetap. Sebagai gantinya, mereka menggantikan dengan sistem kontrak. ABY juga menolak kriminalisasi terhadap serikat buruh dan aktivis serikat buruh.
ABY dalam kesempatan itu juga menuntut perubahan badan hukum penyelenggaraan Jamsostek menjadi wali amanah dengan melibatkan buruh ikut menentukan kebijakan Jamksostek. Sebagai bentuk penghargaan terhadap keringat buruh yang telah menggerakan roda ekonomi bangsa, setiap 1 Mei harus dijadikan libur nasional.
Solin lantas mencontohkan kebijakan tersebut pernah diterapkan di masa Presiden Soekarno. "Pemerintahan sekarang malah mengalami kemunduran," kritiknya.
Solin juga mengungkapkan kekecewaannya dengan tiadanya anggota DPRD DIJ yang bersedia hadir dalam aksi tersebut. Padahal para wakil rakyat tersebut sudah diundang. "Kita sulit mempercayai lagi mereka," cetus Solin sambil menunjuk ke arah gedung dewan.
Desakan penghapusan sistem outsorcing dan kontrak menjadi isu sentral dalam demo yang melibatkan ribuan orang. Selain massa ABY, demo serupa jug dilakukan massa Front Rakyat Anti-Imperialisme (FRAI), Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY), dan Paguyuban Rakyat Petani Karangwuni (PRPK).
Saat demo itu, massa FRAI sempat menyorot kasus ketenagakerjaan yang menimpa karyawan Ramai Mall dan Indomaret. Persoalan jam kerja dan jaminan perlindungan terhadap pekerja menjadi isu yang turut diangkat.
Berbeda dengan ABY, massa dari ketiga elemen itu memilih menggelar aksi menyusuri jalan sepanjang Malioboro. Aksi mengambil star di Taman Abu Bakar Ali dan berakhir di depan Gedung Agung.
Ratusan anggota Poltabes Jogja terlihat diturunkan mengawal jalannya aksi tersebut. Kapoltabes Jogja Kombes Pol Agung Budi Maryoto sempat turun ke lokasi memberikan pengarahan pada jajarannya.
Sementara itu karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Jogjakarta memperingati Hari Buruh dengan semangat kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan kerja bakti di Stasiun Lempuyangan dan sekitarnya.
Kegiatan ini diikuti lebih dari seratus karyawan PT KAI Daop IV. Dari mulai karyawan administrasi, lapangan sampai Kepala Daop IV bahu-membahu membersihkan bantalan rel kereta api, selokan, memunguti sampah, dan mencuci gerbong kereta. (kus)
RADAR JOGJA - Sistem outsorcing dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias sistem kontrak untuk karyawan dinilai sudah tak layak dipertahankan lagi. Kedua sistem tersebut hanya memperlemah posisi buruh di hadapan pengusaha.
Dengan kedua sistem tersebut, buruh semakin tereksploitasi. Ujung-ujungnya buruh tak punya daya tawar di hadapan pemodal. "Hapus sekarang juga sistem outsorcing dan kontrak," desak Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Tigan Solin saat memimpin aksi demo peringatan Hari Buruh se-Dunia atau May Day di halaman Gedung DPRD DIJ kemarin.
Menurut Solin, dengan kedua sistem itu pengusaha berusaha melakukan PHK terhadap pekerja tetap. Sebagai gantinya, mereka menggantikan dengan sistem kontrak. ABY juga menolak kriminalisasi terhadap serikat buruh dan aktivis serikat buruh.
ABY dalam kesempatan itu juga menuntut perubahan badan hukum penyelenggaraan Jamsostek menjadi wali amanah dengan melibatkan buruh ikut menentukan kebijakan Jamksostek. Sebagai bentuk penghargaan terhadap keringat buruh yang telah menggerakan roda ekonomi bangsa, setiap 1 Mei harus dijadikan libur nasional.
Solin lantas mencontohkan kebijakan tersebut pernah diterapkan di masa Presiden Soekarno. "Pemerintahan sekarang malah mengalami kemunduran," kritiknya.
Solin juga mengungkapkan kekecewaannya dengan tiadanya anggota DPRD DIJ yang bersedia hadir dalam aksi tersebut. Padahal para wakil rakyat tersebut sudah diundang. "Kita sulit mempercayai lagi mereka," cetus Solin sambil menunjuk ke arah gedung dewan.
Desakan penghapusan sistem outsorcing dan kontrak menjadi isu sentral dalam demo yang melibatkan ribuan orang. Selain massa ABY, demo serupa jug dilakukan massa Front Rakyat Anti-Imperialisme (FRAI), Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY), dan Paguyuban Rakyat Petani Karangwuni (PRPK).
Saat demo itu, massa FRAI sempat menyorot kasus ketenagakerjaan yang menimpa karyawan Ramai Mall dan Indomaret. Persoalan jam kerja dan jaminan perlindungan terhadap pekerja menjadi isu yang turut diangkat.
Berbeda dengan ABY, massa dari ketiga elemen itu memilih menggelar aksi menyusuri jalan sepanjang Malioboro. Aksi mengambil star di Taman Abu Bakar Ali dan berakhir di depan Gedung Agung.
Ratusan anggota Poltabes Jogja terlihat diturunkan mengawal jalannya aksi tersebut. Kapoltabes Jogja Kombes Pol Agung Budi Maryoto sempat turun ke lokasi memberikan pengarahan pada jajarannya.
Sementara itu karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Jogjakarta memperingati Hari Buruh dengan semangat kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan kerja bakti di Stasiun Lempuyangan dan sekitarnya.
Kegiatan ini diikuti lebih dari seratus karyawan PT KAI Daop IV. Dari mulai karyawan administrasi, lapangan sampai Kepala Daop IV bahu-membahu membersihkan bantalan rel kereta api, selokan, memunguti sampah, dan mencuci gerbong kereta. (kus)
Komentar
Posting Komentar