PPISM Jadi Jembatan Informasi Pemkot - Masyarakat
YOGYA (KR) - Banyaknya aduan masyarakat terkait berbagai persoalan sosial mendorong Indonesian Monitoring Procedure of Law (Implaw) membuka Pos Pengaduan Informasi Sosial Masyarakat (PPISM) Kota Yogyakarta. Pos yang diresmikan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, Senin (30/6) lebih berorientasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta khususnya yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) atau rakyat yang tidak mampu, tanpa dipungut biaya apapun.
Direktur Implaw Chaniago Iseda mengatakan, PPISM merupakan bagian dari program Implaw yang memiliki visi dan misi sebagai pusat kajian informasi sosial masyarakat Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan dan masyarakat Kota Yogyakarta yang manusiawi, demokratis dan beradab dalam keseimbangan hak dan kewajiban.
"Selama setahun ini kami menerima banyak aduan masyarakat di Kota Yogyakarta, dari situ kami tahu banyak masyarakat terutama dari kalangan tidak mampu yang memerlukan advis hukum serta pendampingan," kata Chaniago Iseda.
PPISM diharapkan juga menjadi jembatan komunikasi antara kebijakan-kebijakan Pemkot Yogyakarta dengan masyarakat. Secara tidak langsung PPISM juga membawa misi agar kebijakan Pemkot Yogya atas kepentingan masyarakat benar-benar melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak berlawanan dengan aturan-aturan produk hukum.
Lebih lanjut Chaniago PPISM ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan advis hukum dan HAM tanpa mengabaikan objektifitas laporan berdasarkan investigasi dengan lebih menekankan proses mediasi secara maksimal untuk mendapatkan solusi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemkot.
Walikota Yogyakarta Herry Zudianto berharap program yang dibuat Implaw bukanlah program yang sekedar mencari popularitas. Artinya hanya menjadi program yang membela satu pihak saja tanpa melihat pihak lainnya. Ia justru berharap, program PPISM benar-benar menjadi salah satu jembatan komunikasi Pemkot Yogyakarta dengan masyarakat.
"Tidak semua kebijakan pemerintah dapat secara langsung diterima oleh masyarakat, perlu jembatan komunikasi yang baik agar kebijakan yang ada juga bermanfaat bagi masyarakat," kata walikota. (R-1)-n
Direktur Implaw Chaniago Iseda mengatakan, PPISM merupakan bagian dari program Implaw yang memiliki visi dan misi sebagai pusat kajian informasi sosial masyarakat Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan dan masyarakat Kota Yogyakarta yang manusiawi, demokratis dan beradab dalam keseimbangan hak dan kewajiban.
"Selama setahun ini kami menerima banyak aduan masyarakat di Kota Yogyakarta, dari situ kami tahu banyak masyarakat terutama dari kalangan tidak mampu yang memerlukan advis hukum serta pendampingan," kata Chaniago Iseda.
PPISM diharapkan juga menjadi jembatan komunikasi antara kebijakan-kebijakan Pemkot Yogyakarta dengan masyarakat. Secara tidak langsung PPISM juga membawa misi agar kebijakan Pemkot Yogya atas kepentingan masyarakat benar-benar melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak berlawanan dengan aturan-aturan produk hukum.
Lebih lanjut Chaniago PPISM ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan advis hukum dan HAM tanpa mengabaikan objektifitas laporan berdasarkan investigasi dengan lebih menekankan proses mediasi secara maksimal untuk mendapatkan solusi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemkot.
Walikota Yogyakarta Herry Zudianto berharap program yang dibuat Implaw bukanlah program yang sekedar mencari popularitas. Artinya hanya menjadi program yang membela satu pihak saja tanpa melihat pihak lainnya. Ia justru berharap, program PPISM benar-benar menjadi salah satu jembatan komunikasi Pemkot Yogyakarta dengan masyarakat.
"Tidak semua kebijakan pemerintah dapat secara langsung diterima oleh masyarakat, perlu jembatan komunikasi yang baik agar kebijakan yang ada juga bermanfaat bagi masyarakat," kata walikota. (R-1)-n
Komentar
Posting Komentar