Belanja Mamin Rp 1,3 M
Biro Umum Layak Buat Perusahaan Katering
RADAR JOGJA - APBD 2009 Provinsi DIJ tak hanya terkuras untuk membiayai aneka kegiatan birokrat seperti belanja perjalanan dinas, honor tim, dan belanja alat tulis kantor (ATK). Namun juga tersedot untuk belanja makan minum (mamin). Dari sekian banyak instansi di lingkungan sekretariat provinsi (setprov), belanja mamin yang terbesar ada di Biro Umum..
Instansi yang tahun depan berubah nama menjadi Biro Umum Humas dan Protokol ini merancang anggaran mamin sebesar Rp 1,39 miliar. Dengan anggaran itu, selama setahun Biro Umum harus membelanjakan anggaran pengadaan snack plus ubarampenya rata-rata di atas Rp 110 juta per bulan.
Ini dengan hitungan selama setahun berlangsung 12 bulan nonstop tanpa dikurangi aneka macam libur, mulai libur nasional sampai cuti bersama. ''Puasa Ramadan pun mungkin ikut masuk hitungan," ucap Anggota Panitia Anggaran (Panggar)DPRD DIJ Afnan Hadikusumo kemarin.
Dengan belanja mamin sebesar itu, Afnan mengakui bakal memunculkan beragam pertanyaan orang. Bahkan bukan tidak mungkin orang lantas berpikir jauh, sebetulnya Biro Umum sudah layak membuat perusahaan katering.
Dari pengamatan Afnan, rencana kerja anggaran (RKA) Biro Umum menyebutkan keluar dan hasil dari anggaran Rp 1,39 miliar digunakan untuk menjamu 36.879 orang. Bila tamu sebanyak itu dibagi dengan hari efektif kerja selama 258 hari, maka saban harinya Biro Umum bakal menjamu 143 orang dengan anggaran per orang Rp 37.786. "Logiskah hitungan itu?" tanyanya.
Dalam RKA belaja mamin itu, juga tercantum kebutuhan anggaran ATK seperti 20 rim kertas, gunting, tipex, pisau cutter, spidol dan fotokopi sebanyak 40 ribu lembar. Totalnya mencapai Rp 7,6 juta.
''Apa hubungannya pengadaan mamin kok dengan fotokopi hingga 40 ribu lembar. Bukanlah ini indikasi pemborosan," kritiknya. Calon anggota DPD ini berjanji akan mempertanyakan belanja mamin itu saat raker Panggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Diakui Afnan, dibandingkan biro-biro lainnya, anggaran Biro Umum terhitung paling besar. Selama setahun bakal membelanjakan anggaran Rp 25,6 miliar. Belanja lain yang menyedot dana miliaran rupiah di antaranya, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp 1,2 miliar, jasa kebersihan kantor Rp 1,2 miliar, rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 1,4 miliar.
Lalu, pembangunan gedung kantor Rp 2,5 miliar, pengadaan kendaraan dinas Rp 1,4 miliar, pemeliharaan rutin kendaraan Rp 1,6 miliar serta rehabilitasi kantor Rp 3,6 miliar. Juga program pelayanan gubernur dan wakil gubernur Rp 3,08 miliar.
Sedangkan Sekretaris FPKS Arief Budiyono masih mempertanyakan keterangan pemprov soal anggaran pemeliharaan Bangsal Sri Mmanganti Rp 83 juta dan Bangsal Ageng Sewotomo Pakualaman Rp 60 juta sebagai bagian dari rumah jabatan sesuai PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
"Sejak kapan penetapan rumah jabatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dikukuhkan," ucap Arief. Seingat Arief yang juga menjadi anggota Panggar, DIJ merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti amanat peraturan perundang-undangan.
Terpisah, Kepala Biro Umum Rani Sjamsinarsi mengatakan volume tamu pemprov relatif tinggi. Karena itu, wajar bila pihaknya menganggarkan dana sebanyak itu. ''Tamu yang harus kami layani itu banyak, mulai tamu negara maupun tamu-tamu lainnya," terang Rani.
Ia berjanji akan menjelaskan secara gamblang semua anggaran yang ada di instansinya di depan raker Panggar DPRD DIJ, Selasa (16/12) besok. ''Tunggu saja Selasa, semua akan saya jelaskan," janjinya. (kus)
RADAR JOGJA - APBD 2009 Provinsi DIJ tak hanya terkuras untuk membiayai aneka kegiatan birokrat seperti belanja perjalanan dinas, honor tim, dan belanja alat tulis kantor (ATK). Namun juga tersedot untuk belanja makan minum (mamin). Dari sekian banyak instansi di lingkungan sekretariat provinsi (setprov), belanja mamin yang terbesar ada di Biro Umum..
Instansi yang tahun depan berubah nama menjadi Biro Umum Humas dan Protokol ini merancang anggaran mamin sebesar Rp 1,39 miliar. Dengan anggaran itu, selama setahun Biro Umum harus membelanjakan anggaran pengadaan snack plus ubarampenya rata-rata di atas Rp 110 juta per bulan.
Ini dengan hitungan selama setahun berlangsung 12 bulan nonstop tanpa dikurangi aneka macam libur, mulai libur nasional sampai cuti bersama. ''Puasa Ramadan pun mungkin ikut masuk hitungan," ucap Anggota Panitia Anggaran (Panggar)DPRD DIJ Afnan Hadikusumo kemarin.
Dengan belanja mamin sebesar itu, Afnan mengakui bakal memunculkan beragam pertanyaan orang. Bahkan bukan tidak mungkin orang lantas berpikir jauh, sebetulnya Biro Umum sudah layak membuat perusahaan katering.
Dari pengamatan Afnan, rencana kerja anggaran (RKA) Biro Umum menyebutkan keluar dan hasil dari anggaran Rp 1,39 miliar digunakan untuk menjamu 36.879 orang. Bila tamu sebanyak itu dibagi dengan hari efektif kerja selama 258 hari, maka saban harinya Biro Umum bakal menjamu 143 orang dengan anggaran per orang Rp 37.786. "Logiskah hitungan itu?" tanyanya.
Dalam RKA belaja mamin itu, juga tercantum kebutuhan anggaran ATK seperti 20 rim kertas, gunting, tipex, pisau cutter, spidol dan fotokopi sebanyak 40 ribu lembar. Totalnya mencapai Rp 7,6 juta.
''Apa hubungannya pengadaan mamin kok dengan fotokopi hingga 40 ribu lembar. Bukanlah ini indikasi pemborosan," kritiknya. Calon anggota DPD ini berjanji akan mempertanyakan belanja mamin itu saat raker Panggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Diakui Afnan, dibandingkan biro-biro lainnya, anggaran Biro Umum terhitung paling besar. Selama setahun bakal membelanjakan anggaran Rp 25,6 miliar. Belanja lain yang menyedot dana miliaran rupiah di antaranya, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp 1,2 miliar, jasa kebersihan kantor Rp 1,2 miliar, rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 1,4 miliar.
Lalu, pembangunan gedung kantor Rp 2,5 miliar, pengadaan kendaraan dinas Rp 1,4 miliar, pemeliharaan rutin kendaraan Rp 1,6 miliar serta rehabilitasi kantor Rp 3,6 miliar. Juga program pelayanan gubernur dan wakil gubernur Rp 3,08 miliar.
Sedangkan Sekretaris FPKS Arief Budiyono masih mempertanyakan keterangan pemprov soal anggaran pemeliharaan Bangsal Sri Mmanganti Rp 83 juta dan Bangsal Ageng Sewotomo Pakualaman Rp 60 juta sebagai bagian dari rumah jabatan sesuai PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
"Sejak kapan penetapan rumah jabatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dikukuhkan," ucap Arief. Seingat Arief yang juga menjadi anggota Panggar, DIJ merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti amanat peraturan perundang-undangan.
Terpisah, Kepala Biro Umum Rani Sjamsinarsi mengatakan volume tamu pemprov relatif tinggi. Karena itu, wajar bila pihaknya menganggarkan dana sebanyak itu. ''Tamu yang harus kami layani itu banyak, mulai tamu negara maupun tamu-tamu lainnya," terang Rani.
Ia berjanji akan menjelaskan secara gamblang semua anggaran yang ada di instansinya di depan raker Panggar DPRD DIJ, Selasa (16/12) besok. ''Tunggu saja Selasa, semua akan saya jelaskan," janjinya. (kus)
Komentar
Posting Komentar