PENGEMBANGAN BANDARA ADISUTJIPTO; Dewan Butuh MoU yang Jelas
YOGYA (KR) - Komisi C DPRD DIY mendrop beberapa anggaran pengembangan bandara yang disodorkan Dinas Perhubungan DIY. Pasalnya, hingga kini kejelasan perjanjian kerja sama antara Pemprop, PT Angkasa Pura dan TNI Angkatan Udara masih kabur. Dewan pun tak bisa memutuskan hal ini dan menyerahkan pada Panitia Anggaran (Panggar). Kami tak akan mengeluarkan serupiah pun dana untuk pengembangan bandara jika belum ada Memorandum of Understanding (MoU) yang jelas.
Ini uang rakyat. Padahal triliunan rupiah sudah kita kucurkan untuk pembebasan lahan yang perjanjiannya masih kabur, kata Anggota Komisi C Nazaruddin dalam Rapat Kerja Komisi C tentang RAPBD DIY 2009, lalu. Dalam RAPBD DIY 2009 bidang transportasi, Dishub meminta dana sejumlah Rp 7,7 miliar untuk mengembangkan bandara.
Namun dewan hanya mengabulkan ruislag kantor Depkumham sebesar Rp 1,038 miliar, Imigrasi Rp 2,93 miliar dan pemindahan rumah dinas Rp 704 juta. Sedang dewan tak mengizinkan pengaspalan jalur bus Patas Trans Jogja di lahan parkir milik Pemprop dan pembangunan kembali masjid mengingat belum ada dasar hukum antara ketiganya. Nazaruddin sendiri mengatakan dirinya sangat mendukung Trans Jogja namun pengaspalan halte Trans Jogja di bandara sama halnya menambah dana di lahan parkir yang kini dimanfaatkan TNI AU.
Kami tak akan melakukan kegiatan karena lagi-lagi pengelolaan lahan parkir ini juga tak jelas. Padahal, lahan ini milik Pemprop. Jika belum ada kejelasan hak dan kewajiban, ini tak bisa kami terima, katanya. Dukungan serupa diungkapkan Tri Harjono. Selama ini, lahan parkir menjadi bisnis TNI karena dikelola oleh Primkop AU. Persoalan ini belum berani dikaji oleh tim assesment. Sehingga sangat tepat jika kita bersikap untuk tak mengalokasikan anggaran pada pengembangan lahan parkir ini, jelasnya.
Ini uang rakyat. Padahal triliunan rupiah sudah kita kucurkan untuk pembebasan lahan yang perjanjiannya masih kabur, kata Anggota Komisi C Nazaruddin dalam Rapat Kerja Komisi C tentang RAPBD DIY 2009, lalu. Dalam RAPBD DIY 2009 bidang transportasi, Dishub meminta dana sejumlah Rp 7,7 miliar untuk mengembangkan bandara.
Namun dewan hanya mengabulkan ruislag kantor Depkumham sebesar Rp 1,038 miliar, Imigrasi Rp 2,93 miliar dan pemindahan rumah dinas Rp 704 juta. Sedang dewan tak mengizinkan pengaspalan jalur bus Patas Trans Jogja di lahan parkir milik Pemprop dan pembangunan kembali masjid mengingat belum ada dasar hukum antara ketiganya. Nazaruddin sendiri mengatakan dirinya sangat mendukung Trans Jogja namun pengaspalan halte Trans Jogja di bandara sama halnya menambah dana di lahan parkir yang kini dimanfaatkan TNI AU.
Kami tak akan melakukan kegiatan karena lagi-lagi pengelolaan lahan parkir ini juga tak jelas. Padahal, lahan ini milik Pemprop. Jika belum ada kejelasan hak dan kewajiban, ini tak bisa kami terima, katanya. Dukungan serupa diungkapkan Tri Harjono. Selama ini, lahan parkir menjadi bisnis TNI karena dikelola oleh Primkop AU. Persoalan ini belum berani dikaji oleh tim assesment. Sehingga sangat tepat jika kita bersikap untuk tak mengalokasikan anggaran pada pengembangan lahan parkir ini, jelasnya.
Komentar
Posting Komentar