Sekolah Minta Tinjau Ulang Kebijakan UN
HARIAN JOGJA: Sejumlah sekolah berinput rendah mendesak penijauan ulang kebijakan soal kenaikan standar nilai rata-rata Ujian Nasional (UN), yang baru saja diumumkan secara resmi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Desakan tersebut lain lain muncul dari SMP Taman Dewasa Jetis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sanusi Zaenudin, ketika ditemui Harian Jogja, Kamis (18/12) kemarin, menegaskan pihaknya keberatan dengan kebijakan tersebut.
Menurut Sanusi, dengan kondisi riil yang ada di sekolah tersebut, hal itu sangat sulit dilaksanakan. Selain karena input yang rendah, sambung dia, para siswa dan keluarganya tidak begitu peduli terhadap masalah pendidikan.
“Kalau dilihat kondisi riil di lapangan terutama di sekolah, kami sangat tidak mungkin untuk mencapai nilai setinggi itu. Input di sekolah ini saja sangat rendah. Padahal, para tenaga pengajar juga sudah berupaya semaksimal mungkin,†cetus Sanusi.
Kebijakan tersebut, tegas Sanusi, memang perlu ditinjau ulang terutama untuk sekolah-sekolah yang inputnya rendah. Dengan adanya kenaikan [standar nilai rata-rata UN] itu, pihaknya juga mengaku khawatir bakal bertambah banyak siswa yang tidak lulus ujian.
Pada tahun ajaran sebelumnya, Sanusi mengungkapkan dari keseluruhan siswa di SMP Taman Dewasa Jetis, hanya sekitar 55% siswa yang berhasil lulus ujian.
â€Upaya kami sudah maksimal, yakni dengan penambahan jam pelajaran maupun pemberian les. Tapi kami masih pesimis, karena yang bersekolah di sini tidak hanya memikirkan sekolah. Selain itu, pihak keluarga juga kurang mendukung,†keluh Sanusi.
Sebelumnya diberitakan anggota BSNP, Bambang Suhendro, mensosialisasikan peraturan seputar UN, di mana salah satu hal yang dipaparkan menyangkut nilai rata-rata standar kelulusan naik menjadi 5,5 dari sebelumnya 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan.
Berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya, pada UN yang akan digelar pada April 2009 kali ini, nilai minimal turun menjadi 4,0 untuk paling banyak pada dua mata pelajaran, dengan minimal 4,25 untuk pelajaran lainnya.
“Ini sudah diputuskan dengan menimbang, mengevalusi serta mengadakan simulasi sebelumnya,†kata Bambang. Sedangkan untuk SMK, nilai uji kompetensi keahlian minimum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5.
Makin semrawut
Terpisah, pakar pendidikan di Kota Jogja, St Kartono, dalam keterangannya kemarin menjelaskan kenaikan tersebut memang upaya pemerintah untuk menaikkan kualitas pendidikan.
Namun, upaya tersebut justru akan membuat sistem pendidikan di Indonesia semakin semrawut, karena sebetulnya maslh ada hal lain yang justru lebih penting untuk dipikirkan pemerintah.
Menurut Kartono, pemerintah tidak harus selalu menaikkan standar evalusi siswa. Ia mengingatkan yang lebih penting untuk dipikirkan oleh pemerintah justru masalah standar proses, sarana dan prasarana. Setelah itu baru membahas masalah terkait dengan standar evalusi.
Dalam sistem pendidikan di Indonesia terdapat delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi secara berimbang. Standar dimaksud adalah isi, proses, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
“Nah, delapan standar itu memang harus dipenuhi pemerintah,†tambah Kartono. Dia menjelaskan dalam standar pendidikan, persoalan penilaian pendidikan atau evaluasi terhadap siswa menjadi urutan terakhir.
Pemerintah, tegas Kartono, justru harus lebih memperhatikan standar proses serta sarana dan prasarana. “Ya, pemerintah seharusnya mengurus hal lain yang lebih penting untuk meningkatkan kualitas, karena pemerintah belum mengurus proses serta sarana.â€
Kemampuan setiap sekolah dan siswa pun sangat berbeda satu sama lain. Menurut Kartono, sistem ujian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Boleh saja diadakan UN tetapi dengan memperhatikan kepentingan sekolah.
“Pasalnya, kalau tetap disamakan secara nasional justru akan semakin berantakan. Masak makanan orang Papua dimakan orang Gunungkidul, kan juga tidak pas,†tandas guru SMA Kolese De Britto, Jogja itu.
Oleh Prihati Puji Utami
Menurut Sanusi, dengan kondisi riil yang ada di sekolah tersebut, hal itu sangat sulit dilaksanakan. Selain karena input yang rendah, sambung dia, para siswa dan keluarganya tidak begitu peduli terhadap masalah pendidikan.
“Kalau dilihat kondisi riil di lapangan terutama di sekolah, kami sangat tidak mungkin untuk mencapai nilai setinggi itu. Input di sekolah ini saja sangat rendah. Padahal, para tenaga pengajar juga sudah berupaya semaksimal mungkin,†cetus Sanusi.
Kebijakan tersebut, tegas Sanusi, memang perlu ditinjau ulang terutama untuk sekolah-sekolah yang inputnya rendah. Dengan adanya kenaikan [standar nilai rata-rata UN] itu, pihaknya juga mengaku khawatir bakal bertambah banyak siswa yang tidak lulus ujian.
Pada tahun ajaran sebelumnya, Sanusi mengungkapkan dari keseluruhan siswa di SMP Taman Dewasa Jetis, hanya sekitar 55% siswa yang berhasil lulus ujian.
â€Upaya kami sudah maksimal, yakni dengan penambahan jam pelajaran maupun pemberian les. Tapi kami masih pesimis, karena yang bersekolah di sini tidak hanya memikirkan sekolah. Selain itu, pihak keluarga juga kurang mendukung,†keluh Sanusi.
Sebelumnya diberitakan anggota BSNP, Bambang Suhendro, mensosialisasikan peraturan seputar UN, di mana salah satu hal yang dipaparkan menyangkut nilai rata-rata standar kelulusan naik menjadi 5,5 dari sebelumnya 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan.
Berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya, pada UN yang akan digelar pada April 2009 kali ini, nilai minimal turun menjadi 4,0 untuk paling banyak pada dua mata pelajaran, dengan minimal 4,25 untuk pelajaran lainnya.
“Ini sudah diputuskan dengan menimbang, mengevalusi serta mengadakan simulasi sebelumnya,†kata Bambang. Sedangkan untuk SMK, nilai uji kompetensi keahlian minimum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5.
Makin semrawut
Terpisah, pakar pendidikan di Kota Jogja, St Kartono, dalam keterangannya kemarin menjelaskan kenaikan tersebut memang upaya pemerintah untuk menaikkan kualitas pendidikan.
Namun, upaya tersebut justru akan membuat sistem pendidikan di Indonesia semakin semrawut, karena sebetulnya maslh ada hal lain yang justru lebih penting untuk dipikirkan pemerintah.
Menurut Kartono, pemerintah tidak harus selalu menaikkan standar evalusi siswa. Ia mengingatkan yang lebih penting untuk dipikirkan oleh pemerintah justru masalah standar proses, sarana dan prasarana. Setelah itu baru membahas masalah terkait dengan standar evalusi.
Dalam sistem pendidikan di Indonesia terdapat delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi secara berimbang. Standar dimaksud adalah isi, proses, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
“Nah, delapan standar itu memang harus dipenuhi pemerintah,†tambah Kartono. Dia menjelaskan dalam standar pendidikan, persoalan penilaian pendidikan atau evaluasi terhadap siswa menjadi urutan terakhir.
Pemerintah, tegas Kartono, justru harus lebih memperhatikan standar proses serta sarana dan prasarana. “Ya, pemerintah seharusnya mengurus hal lain yang lebih penting untuk meningkatkan kualitas, karena pemerintah belum mengurus proses serta sarana.â€
Kemampuan setiap sekolah dan siswa pun sangat berbeda satu sama lain. Menurut Kartono, sistem ujian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Boleh saja diadakan UN tetapi dengan memperhatikan kepentingan sekolah.
“Pasalnya, kalau tetap disamakan secara nasional justru akan semakin berantakan. Masak makanan orang Papua dimakan orang Gunungkidul, kan juga tidak pas,†tandas guru SMA Kolese De Britto, Jogja itu.
Oleh Prihati Puji Utami
Komentar
Posting Komentar