Rabu, 21 Januari 2009

YOGYA (KR) - Krisis pangan merupakan salah satu ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan. Fluktuasi harga pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan pangan pokok lainnya akhir-akhir ini, telah menjadi isu rutin di masyarakat. Serbuan produk pangan impor yang menandai era pasar bebas, justru semakin mengekspos kerentanan masyarakat dalam situasi ketidakpastian.

“Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas/FIA) Nasional 2005 yang dirilis pemerintah, dari sekitar 265 kabupaten di Indonesia, 100 di antaranya masuk kategori rawan pangan utama. Wajar jika banyak orang terperangah mendengar terjadi rawan pangan di beberapa kabupaten lumbung pangan. Ancaman krisis pangan ini diperkirakan semakin nyata dalam dasawarsa mendatang,” ujar Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Roy Rahmadi Prawira dalam keterangan persnya ke KR, Senin (19/1).

Hal itu ia sampaikan terkait rencana kegiatan Perum Bulog bersama Centre for Good Corporate Governance (CGCG) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta menyelenggarakan seminar dan temu pakar ‘Revitalisasi Peran dan Fungsi Bulog dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan’, Rabu (21/1) besok di Grha Sabha Pramana.

Tantangan berat yang menghadang, jelas Roy Rahmadi, pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 425 juta jiwa dan untuk itu dibutuhkan 59 juta ton beras guna memenuhi kebutuhan pangan nasional setiap tahunnya.

Pemerintah sendiri terus mengupayakan semakin tegaknya kedaulatan pangan secara nasional, yang dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh warganya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman yang berbasis optimalisasi pemanfaatan dan keragaman sumber daya lokal.

Tahun 2008, menurut Roy, merupakan tahun yang dapat dijadikan cermin bahwa kemampuan domestik dalam penyediaan pangan dapat diandalkan. Meski mendapat tantangan serius di awal tahun 2008 lalu karena harga pembelian yang ditetapkan pemerintah tidak kompetitif dibandingkan harga pasar, Bulog ternyata masih berhasil mencapai target pengadaan sebesar 3 juta ton.

“Bahkan, pengadaan beras tersebut sepenuhnya berasal dari pasar domestik. Situasi tersebut bermakna kebutuhan beras dalam negeri ternyata dapat dipenuhi secara mandiri alias tidak impor. Bahkan di tahun 2009 ini, Bulog berencana mengekspor beras,” tegas Roy Rahmadi.

Namun, prestasi tersebut masih menyisakan catatan. Sebagai lembaga penerima mandat mengelola cadangan beras pemerintah, Bulog ternyata hanya menguasai 4-8% stok beras dari total produksi dalam negeri. “Ini masih belum mencukupi dari jumlah ideal stok yang harus dimiliki Bulog, yakni minimal 10% cadangan pangan, agar memudahkan upaya stabilisasi harga serta menjaga ketersediaan stok beras dalam batas minimal,” katanya. (San)-c


EmoticonEmoticon