DARI JARING ASPIRASI ANGGOTA DPD RI ALI WARSITO; Masih Ada WilayahAbu-abu Pendidikan Gratis
YOGYA (KR) - Masalah pendidikan gratis bagi TK-SMP yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat dengan menaikkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ternyata tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif dari para orangtua siswa. Karena banyak pula orangtua siswa yang justru komplain, mengapa tidak boleh untuk membiayai sekolah anaknya. Padahal setiap orangtua umumnya ingin agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Demikian mencuat dalam jaring aspirasi antara anggota DPD RI Ali Warsito dengan Pemkot Yogyakarta, di Balaikota, Kamis (19/2).
Dari pemkot, hadir Wakil Walikota Haryadi Suyuti, Sekda Rapingun, Budi Asrori (Sekretaris Dinas Pendidikan) serta sejumlah pejabat di instansi terkait. “Dalam implementasinya, masih banyak masalah yang harus dipelajari dari PP No 48 Tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan. Sebab banyak orangtua yang mempertanyakan, bagaimana sebenarnya share orangtua dalam pendidikan anaknya. Bahkan di antaranya komplain, mengapa sekarang ini mau membiayai sekolah anak saja tidak boleh,†ujar Budi Asrori.
Selain itu, ada ‘wilayah abu-abu’, seperti halnya masalah biaya perpisahan sekolah, study tour, belum ada aturan yang jelas, apakah boleh menggunakan dana BOS ataukah dilarang. “Kami juga belum bisa memberikan jawaban apa-apa. Sementara sekolah juga takut menarik pungutan,†lanjutnya. Padahal, sebenarnya kota Yogya sendiri awalnya tidak berkonsep pada pendidikan gratis, namun subsidi silang, sehingga yang mampu membantu yang lemah. Ditambahkan Budi, untuk biaya siswa SMP misalnya, setidaknya dibutuhkan dana Rp 1,2 juta, yang mendapatkan BOS Rp 575 ribu dan sisanya ditomboki Biaya Operasional Daerah (Bosda).
Ali Warsito mengakui, secara riil biaya pendidikan memang cukup tinggi. Sehingga meski anggarannya sudah dinaikkan 2 kali lipat, BOS belum dapat mengkaver seluruh kebutuhan siswa. Karena itu, agar tercapai kesepahaman antara satu pihak dengan yang lain, baik masyarakat, pemerintah, DPRD juga instansi terkait, perlu ada pembicaraan lebih lanjut, sehingga dipilih solusi terbaik. “Saya itu juga membayangkan, pendidikan gratis itu yang seperti apa. Bukannya tidak setuju pendidikan gratis, oke saja. Tapi saya tetap berpikir, bahwa untuk pendidikan perlu tambahan biaya yang tidak sedikit. Jadi tetap perlu dibicarakan secara jelas. Kalau masyarakat yang mampu, mau memberikan bantuan yang lebih seperti model subsidi silang, bagus juga. Karena itu berarti membantu yang tidak mampu. Asal tidak ada paksaan dan dibicarakan, tentu tak akan menimbulkan masalah,†ungkap Ali. (Ret)-k
Dari pemkot, hadir Wakil Walikota Haryadi Suyuti, Sekda Rapingun, Budi Asrori (Sekretaris Dinas Pendidikan) serta sejumlah pejabat di instansi terkait. “Dalam implementasinya, masih banyak masalah yang harus dipelajari dari PP No 48 Tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan. Sebab banyak orangtua yang mempertanyakan, bagaimana sebenarnya share orangtua dalam pendidikan anaknya. Bahkan di antaranya komplain, mengapa sekarang ini mau membiayai sekolah anak saja tidak boleh,†ujar Budi Asrori.
Selain itu, ada ‘wilayah abu-abu’, seperti halnya masalah biaya perpisahan sekolah, study tour, belum ada aturan yang jelas, apakah boleh menggunakan dana BOS ataukah dilarang. “Kami juga belum bisa memberikan jawaban apa-apa. Sementara sekolah juga takut menarik pungutan,†lanjutnya. Padahal, sebenarnya kota Yogya sendiri awalnya tidak berkonsep pada pendidikan gratis, namun subsidi silang, sehingga yang mampu membantu yang lemah. Ditambahkan Budi, untuk biaya siswa SMP misalnya, setidaknya dibutuhkan dana Rp 1,2 juta, yang mendapatkan BOS Rp 575 ribu dan sisanya ditomboki Biaya Operasional Daerah (Bosda).
Ali Warsito mengakui, secara riil biaya pendidikan memang cukup tinggi. Sehingga meski anggarannya sudah dinaikkan 2 kali lipat, BOS belum dapat mengkaver seluruh kebutuhan siswa. Karena itu, agar tercapai kesepahaman antara satu pihak dengan yang lain, baik masyarakat, pemerintah, DPRD juga instansi terkait, perlu ada pembicaraan lebih lanjut, sehingga dipilih solusi terbaik. “Saya itu juga membayangkan, pendidikan gratis itu yang seperti apa. Bukannya tidak setuju pendidikan gratis, oke saja. Tapi saya tetap berpikir, bahwa untuk pendidikan perlu tambahan biaya yang tidak sedikit. Jadi tetap perlu dibicarakan secara jelas. Kalau masyarakat yang mampu, mau memberikan bantuan yang lebih seperti model subsidi silang, bagus juga. Karena itu berarti membantu yang tidak mampu. Asal tidak ada paksaan dan dibicarakan, tentu tak akan menimbulkan masalah,†ungkap Ali. (Ret)-k
Komentar
Posting Komentar